Jumpa pers terkait kasus suap uji materi UU PKH No.41 Tahun 2014. (Aulia/PI)

 

POULTRY INDONESIA, JAKARTA– Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap gugatan yang tengah diajukan mengenai pengujian materi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH).

Pengujian Materi UU PKH tersebut terletak pada UU No.41 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.18 Tahun 2009, di mana ketentuan pada pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) dianggap telah menghidupkan kembali sistem zona yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang telah diputuskan sebelumnya oleh MK No.137/PUU-VII/2009.

Para penggugat yang terdiri dari para peternak sapi, dokter hewan, pedagang sapi hingga konsumen merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat perlakuan zone based tersebut. Menurut informasi, terdapat 11 orang yang diamankan selain Patrialis Akbar, di antaranya Tino, Basuki, Kamal, Darsono, Fenny, Resti, Selamet, Anggi dan Dewi.

Dalam jumpa persnya di Jakarta (26/1), Ketua Dewan Peternakan Nasional (Depernas) Teguh Boediyana mengatakan, kasus suap yang diduga melibatkan Hakim MK Patrialis Akbar, telah didaftarkan pada 16 Oktober 2015. Kemudian proses berjalan dan pemeriksaan selesai pada Mei 2016, baik pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Lebih lanjut Teguh mengatakan, meski pemeriksaan saksi sudah berhenti sejak Tahun lalu, sampai hari ini belum ada keputusan uji materi yang dilakukan. Akibatnya, aturan main ini dipakai pemerintah untuk menerbitkan PP No.4 Tahun 2016 untuk memuluskan langkah memasukkan impor daging berdasarkan zone based. “Hal ini tentunya sangat berbahaya,” tegas Teguh.

Aturan zone based merupakan aturan yang menyatakan negara bisa mengimpor daging dari negara yang belum sepenuhnya bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang berbasis country based. Oleh karenanya, kata Teguh, zone based memungkinan Negara untuk mengimpor daging dari India yang belum bebas PMK.