www.poultryindonesia.com. Dengan tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) oleh pemerintahan SBY-Boediono diharapkan dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari kabinet sebelumnya. Saat ini pula masyarakat dunia tengah menanti langkah pasti dari pemerintahan SBY yang terpilih oleh rakyat secara langsung untuk kedua kalinya.

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I permasalahan dalam sektor riil masih kurang diperhatikan oleh pemerintahan terpilih dibandingkan dengan sektor non riil seperti finansial. Permasalahan pengangguran yang sejak dahulu tak terselesaikan memang sepertinya akan menjadi pekerjaan rumah yang utama bagi KIB II. Oleh karenanya sector riil harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Tanpa kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan sepertinya mejadi hal yang mustahil jika sektor riil ini tak diperhatikan karena memang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tentunya, orientasi masyarakat juga jangan hanya bisa menjadi seorang karyawan saja, melainkan juga berorientasikan bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan baru.

Sampai saat ini, masih belum terlihat langkah nyata dari para menteri yang menjabat di bidang perekonomian. Walaupun beberapa hari lalu, beberapa menteri telah melakukan koordinasi untuk membahas program 100 hari kerja setelah menjabat.

Program 100 hari kerja merupakan salah satu kontrak kerja yang dibuat para menteri bidang perekonomian kepada Presiden. Para menteri tersebut dituntut untuk bisa memenuhi kontrak kerja yang telah dibuatnya.

Permasalahan perizinan sepertinya juga harus menjadi program kerja yang ditetapkan dalam program 100 hari kerja. Karena banyak pihak yang mengeluhkan ekonomi menghabiskan biaya tinggi yang disebabkan oleh proses administrasi berkepanjangan dan tidak lancar.

Berbagai instansi seperti Departemen Pertanian melalui Badan Karantina yang mengeluarkan perizinan, Departemen Keuangan yang mengatur berbagai pungutan kemudian di pelabuhan yang juga melibatkan Departemen Perhubungan sepertinya diperlukan suatu pengkoordinasian untuk dapat menyederhanakan dan memperlancar sehingga tidak menimbulakn inefisiensi.

Menteri negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan mengaku telah siap mengucurkan dana sebesar Rp20 triliun untuk meneruskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 100 hari kerjanya. Selain itu, pihaknya juga akan menciptakan lebih banyak tenaga entrepreneur baru dan pelaku bisnis.

Tentunya hal ini akan menjadi angin segar bagi dunia peternakan khususnya perunggasan yang selama ini masih membutuhkan perhatian oleh pemerintah. Selain itu, menteri pertanian baru yang terpilih dalam KIB Jilid II merupakan salah seorang yang berasal dari dunia peternakan sendiri. Menteri pertanian Ir. H. Suswono, MMA merupakan seorang lulusan sosial ekonomi peternakan, Fakultas Peternakan, IPB.

Sebuah angin segar dan harapan yang bersinar didepan bagi dunia perunggasan dengan terpilihnya Suswono sebagai menteri pertanian terpilih. Harapan dimana Suswono begitu memahami akan dunia peternakan sehingga akan membantu perkembangan dunia peternakan yang selama ini hanya dianak tirikan dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah.

Ketika masih menjabat sebagai wakil ketua komisi IV DPR RI periode 2004-2009, Suswono pernah mengatakan bahwa pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dapat dikatakan government failure.

Negara harus dapat melindungi industri peternakan di dalam negeri, apalagi sebagian besar pelakunya adalah peternakan rakyat yang memiliki modal kecil. “Kalau sampai terjadi impor pastinya akan membunuh peternakan dalam negeri,” urai lulusan S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB ini.

Suswono menyadari, bahwa daya saing industry peternakan dalam negeri masih sangat lemah. Karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi kepada peternak baik dalam bentuk bibit, harga atau malah kucuran dana untuk modal kerja.”Kalau selama ini yang mendapatkan insentif hanya petani dalam bentuk subsidi pupuk Rp17,5 triliun, peternakan terus terang masih terabaikan,” lanjut Suswono.

Suswono mencontohkan, saat ini peternakan sapi perah dalam posisi ditentukan oleh industry pengolahan susu (IPS). Misalnya, kalau harga susu di pasar internasional jatuh, harga susu ditingkat peternak juga jatuh. Sebaiknya, urai Suswono, ada patokan harga susu ditingkat peternak. Kalau harga luar negeri dibawah harga domestic, selisih harga beli IPS itu disubsidi pemerintah.

Atau, kalau tidak mau memberikan subsidi harga, kata pria kelahiran tahun 1978 ini, pemerintah bisa menciptakan pasar langsung susu segar. Missal, Departemen Pendidikan Nasional memberikan subsidi agar anak-anak SD sampai SMU minimal dapat minum susu seminggu sekali. “Selain membantu peternak, hal itu juga dapat menambah protein bagi pelajar sehingga anak-anak dapat lebih cerdas,” jelas Suswono.

Selengkapnya simak di Majalah Poultry Indonesia Edisi November 2009.