www.poultryindonesia.com. MEMASUKI bulan Pebruari 2010 ini
Kabinet Indonesia Bersatu II menggenapi agendanya melaksanakan Program 100 Hari
yang dicanangkan pada awal kiprahnya. Mengusung tiga program besar yang
meliputi 1) pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan; 2)
perbaikan iklim investasi pertanian dan perikanan, dan 3) kesinambungan
swasembada pangan, program-program tersebut merupakan kristalisasi dari
Pertemuan Nasional (National Summit) 2009 yang menghimpun
pemikiran-pemikiran menyangkut berbagai aspek kehidupan, -- bagi terwujudnya
hari depan yang lebih baik.
Yakni hari depan negara dan bangsa Indonesia yang
makmur, sejahtera dan adil serta bermartabat di tengah pergaulan bangsa-bangsa.
Seratus hari berlalu sudah dan seraya berharap program-program tersebut
berjalan sesuai yang direncanakan, Kabinet Indonesia Bersatu II sekarang
merambah menyusun program lanjutan sekaligus menjaga keteguhan tekad dalam
upaya merealisasikannya.
Apa program lanjutan tersebut? Disampaikan dalam acara penyerahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 di Istana Negara 5 Januari lalu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan lima prioritas pembangunan yang akan
menjadi langkah operasional rencana kerja tahun 2010, yang disebutnya
bertemakan Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan
Rakyat. Lima prioritas pembangunan 2010
tersebut meliputi 1) pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan
kelembagaan dan pelaksanaan sisrtem perlindungan sosial; 2)
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; 3) pemantapan reformasi
birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; 4)
pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan
energi, dan 5) peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan penanganan
perubahan iklim. Kelima program yang menjadi prioritas tersebut, menurut
Presiden, diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, serta mengurangi
kemiskinan.
Sebagai program kegiatan berjangka pendek, rencana kerja
2010 yang mencakup lima
prioritas tersebut pastilah mensyaratkan kesungguhan serta kerja keras seluruh
jajaran pemerintahan sebagai perangkat pembangunan. Menjadi demikian, karena
selain adanya batasan waktu (satu tahun), ada sejumlah faktor eksternal yang
berpotensi menjadi penghambat bagi pencapaian program-program yang ditetapkan.
Menunjuk sejumlah faktor penghambat, sebut saja dua ”ancaman” paling nyata yang
hari-hari ini kita hadapi bersama. Yang pertama, perubahan iklim bernama
pemanasan global (global warming) yang harus diwaspadai dampaknya karena
dapat menggagalkan program pembangunan, -- terutama pembangunan sektor
pertanian. Yang kedua implementasi liberalisasi pasar dalam kerangka Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), yang akan
berdampak mempercepat terjadinya proses deindustrialisasi yang memicu lonjakan
angka pengangguran. Baik pemanasan global maupun implementasi ACFTA sejak
Januari 2010 ini, dua-duanya menuntut kesiagaan untuk menangkal atau setidaknya
mengurangi dampak buruk pencapaian lima prioritas pembangunan yang diagendakan
operasional tahun ini.
Ancaman banjir dan bencana kekeringan menjadi perlu disikapi
dengan cermat, untuk menangkal terjadinya gagal produksi di sektor pertanian,
sementara dihadapkan dengan pemberlakuan perdagangan bebas China – Asean
(ACFTA) mulai tahun 2010 ini mengharuskan kita bekerja lebih keras dalam upaya memperkuat
daya saing berbagai komoditas hasil produksi nasional kita untuk mampu
‘membendung’ serbuan produk-produk asal China yang membanjiri pasar Indonesia.
Diperkirakan, produk manufaktur impor dari China yang masuk menggunakan skema
ACFTA dengan tarif bea masuk 0% akan mulai membanjiri pasar kita pada Pebruari
ini. Itu artinya, pasar Indonesia
akan segera dijejali produk industri aneka asal China (alas kaki, mainan anak, kerajinan, tekstil,
permesinan, dll.) yang harganya jauh lebih murah dibanding produk hasil industri nasional kita. Perspektif dari
keadaan yang demikian kiranya cukup jelas, yakni bakal terpuruknya industri
manufaktur dan industri kecil menengah mengingat belum sepadannya daya saing
produk yang dihasilkan bila dibanding dengan produk asal China. Nah, situasi inilah yang
kita hadapi saat bersamaan pemerintah
menggelar lima
program yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, serta mengurangi
kemiskinan.
Bagaimana kita menyikapi tantangan ini? Menggembirakan dan
sangat dipujikan, bahwa untuk mencegah dan menangkal masuknya produk hasil
pertanian yang tidak aman di Tanah Air, Menteri Pertanian menerbitkan Permentan
27/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Penerapan peraturan ini diyakini sebagai
instrumen efektif untuk membendung derasnya arus produk asal China yang masuk pasar Indonesia dalam hubungannya dengan Pasar Bebas
Asean China.
Dengan kata lain, Permentan 27/2009 merupakan palang pintu bagi perlindungan
hasil-hasil pertanian dalam negeri menghadapi derasnya impor produk pertanian
asal China.
Untuk diketahui, di China terdapat 134 jenis penyakit di bidang
pertanian/tumbuhan, yang hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, terkait
dengan implementasi ACFTA, pemerintah sudah bersiaga menangkal masuknya produk
impor kualitas rendah ke Indonesia.
Bagaimana perlindungan terhadap dan bagi penguatan kinerja
agribisnis peternakan kita? Di luar pengaruh pelaksanaan perdagangan bebas
Asean – China, yang menjadi perlu mendapatkan perhatian adalah dampak pemanasan
global khususnya terkait dengan ketersediaan pakan dan ancaman penyakit,
sementara dalam hubungannya dengan program swasembada daging yang ditargetkan
tercapai tahun 2014, yang menjadi tantangan adalah konsistensi dalam
melaksanakan berbagai tahapan langkah kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang
terakhir itu menjadi pertaruhan, untuk tidak lagi mengulang-ulang alasan,
kilah, bahkan pembenaran, mengapa sebuah target gagal dicapai. Maka, mari kita
atasi tantangan yang menghadang di depan. Dampak pemanasan global maupun
implementasi perdagangan bebas Asean – China.
