Memberdayakan Peternak Rakyat melalui Revisi Permentan

POULTRY INDONESIA, JAKARTA-- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras sedang dalam proses revisi. Langkah tersebut ditempuh untuk memberdayakan dan mewujudkan keadilan bagi peternak rakyat. Sampai saat ini, peternak rakyat di berbagai daerah sering kali mengalami kendala, terutama pada segi produksi dan harga jual di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Hal itulah yang mendasari Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Drh. I Ketut Diarmita, M.P. mengatakan, bagaimanapun, keadilan bagi peternak rakyat adalah prioritas. Peternak pada skala kecil dan menengah itu perlu diberikan perhatian lebih sehingga bisa terus berkontribusi bagi peternakan Indonesia. “Saya sudah bertemu dengan integrator. Saat itu kami berbincang tentang masalah yang ada, dan mereka siap membantu,” ujar Ketut, Rabu (9/11). Salah satu masalah yang dibahasnya adalah kesulitan peternak rakyat untuk mendapatkan DOC yang berkualitas.

Masalah tersebut kemudian direspon dengan rancangan perubahan Permentan tentang DOC. Sebelumnya, permintaan DOC Parent Stock (PS) oleh pembibit PS ke pembibit Grand Parent Stock (GPS) berjarak satu tahun, dan permintaan DOC Final Stock (FS) oleh peternak kepada pembibit PS berjarak enam bulan. Pada rancangan perubahan, permintaan DOC PS oleh pembibit PS ke pembibit GPS menjadi enam bulan, dan permintaan DOC FS oleh peternak kepada pembibit PS selama satu bulan untuk broiler, dan tiga bulan untuk layer.

Selain itu, upaya Kemeterian Pertanian untuk mempermudah peternak mendapatkan DOC adalah dengan mengharuskan perusahaan integrator membantu semaksimal mungkin. “Jangan ada lagi istilah sulit mendapatkan DOC. Bukan berarti disubsidi, namun lebih mempermudah peternak mendapatkan DOC. Jika ada integrator yang mempersulit, konsekuensinya ada pada SK Dirjen nanti,” ujar Ketut.

Dia melanjutkan, bahwa setelah dilakukan pertemuan bersama perusahaan integrator, semua siap membangun perunggasan nasional secara bersama-sama tanpa diskriminasi. Kementerian Pertanian juga akan memberlakukan DOC berstandar nasional, agar tidak ada lagi DOC minim kualitas yang tersebar di kalangan peternak. “Kami akan mempertegas aspek jaminan mutu DOC melalui sertifikasi mutu DOC berdasarkan SNI,” papar Ketut.

Rancangan perubahan Permentan No. 26 juga meyangkut pengaturan rantai dingin. Pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 500.000 ekor harus memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), serta dilengkapi dengan fasilitas rantai dingin. Peraturan tersebut akan dipantau pelaksanaannya kelak secara intensif, karena pada rancangan Permentan No. 26 lainnya, pengawasan akan dilakukan secara berjenjang. Peraturan yang sudah disahkan akan diawasi lebih fokus dari mulai kota dan kabupaten, provinsi hingga pusat. Hal tersebut bertujuan menciptakan aturan yang terselenggara dengan baik dan menyeluruh. 

- Adam Rahadian Ashari -

Our Partners

Our Instagram

Our Pages

Contact Us

Address:
Komp. Mangga Dua Square Blok E. No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta 14430 - Indonesia

Phone: +62 21 62318153

Fax: +62 21 62318154

Email:
redaksi@poultryindonesia.com
advertisement.poultryindonesia@gmail.com
sirkulasi@poultryindonesia.com
promo.poultryindo@gmail.com