Mengurai Benang Kusut Perunggasan Nasional

POULTRY INDONESIA-- Perunggasan nasional menghadapi masalah beberapa tahun ini. Seakan tidak ada habisnya, over supply DOC broiler yang berujung pada rendahnya harga live bird masih terus menghantui. Keadaan juga diperparah oleh beberapa masalah lain seperti ketersediaan jagung. Seperti benang yang kusut dan semrawut. Perunggasan nasional terus dihadapkan oleh masalah yang belum terselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. Over supply DOC final stockbroiler yang berbuntut panjang dan berkelanjutan. Penyelesaian masalah ini pun sepertinya masih terasa samar.

 

Awal persoalan

Kepada redaksi Poultry Indonesia, Ketua Umum GPPU, Krissantono mengatakan bahwa awalnya memang GPPU berinisiatif untuk memetakan data indukan ayam GPS dan PS yang valid pada tahun 2011 yang lalu. Sampai kemudian wacana double consumption dikemukakan oleh Wakil Menteri Perdagangan saat itu, Bayu Krisnamurthi juga dinilai menjadi pemicu semakin keruhnya masalah ini. Krissantono mengatakan, awalnya wacana tersebut bisa dibilang iseng-iseng saja, karena memang hal tersebut terjadi pada sesi obrolan santai antara perusahaan dan Kemendag. “Dari situ, kita juga mecnoba berusaha untuk menghitung kebutuhan GPS, PS, FS, pakan, rumah pemotongan unggas, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk merealisasikan wacana tersebut, cuma menghitung saja, bukan langsung merealisasikan,” tutur Krissantono.

Perusahaan besar (integrator) menyikapi wacana tersebut sebagai target yang harus dicapai. Pembangunan sarana dan prasarana dimulai secara besar-besaran demi mewujudkan target double consumption tadi. Pemerintah juga ikut serius, Kementan dan Kemendag kemudian mengundang seluruh stakeholder yang berkecimpung di industri perunggasan nasional untuk duduk bersama membicarakan hal ini.

Pada saat itu GPPU memaparkan hasil hitung-hitungan perkiraan kebutuhan dan keperluan DOC serta berapa GPS yang harus diimpor. Dengan beberapa catatan khusus, bahwa pada semester kedua konsumsi daging ayam per kapita tidak kunjung naik dari yang diwacanakan, maka akan terjadi over supply DOC FS sebanyak 3 – 4 juta per minggu. “Semua pihak setuju dengan apa yang dipresentasikan saat itu. Entah memang sudah takdir atau bagaimana, pertumbuhan ekonomi kita melambat dan berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat, hal yang kita wanti-wanti sejak awal pun terjadi. Kita mengalami over supply DOC FS,” tukas Krissantono. Sejak saat itulah jadi banyak yang meragukan perhitungan data yang dilakukan.

 

Makin merembet ke hilir

Carut-marut perunggasan Indonesia karena over supply sejak 2014 yang lalu tentunya menghadirkan efek domino ke segala sektor. Berbagai cara dimulai dari cutting DOC per minggu hingga konsolidasi dengan berbagai stakeholder. Pemerintah pun tidak tinggal diam, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan via Direktorat Pembibitan Ternak membentuk tim Ad hoc yang terdiri dari berbagai elemen di sektor perunggasan pada Desember 2014 yang lalu. Tugasnya adalah memandang secara makro sektor perunggasan. Chandra Gunawan ditunjuk menjadi ketua tim ad hoc tersebut.

Melalui tim ad hoc pula tercetus ide untuk kembali menelusuri data perunggoasan yang dinilai sebagian pihak kacau balau. Ide tersebut pun diterima dan tim ad hoc langsung bekerja melakukan trace back. Menurut penuturan Chandra Gunawan, setelah dilakukan penelusuran lebih dalam mengenai potensi GPS, ternyata terjadi perubahan dari potensi GPS tersebut sejak 2015. Angka parameter yang digunakan tetap yakni 1 GPS = 40 PS = 130 FS, tetapi tanpa adanya deplesi.

“Dari perubahan potensi tersebut saja produksi kita sudah naik jauh dari yang awalnya 56 juta ekor per minggu menjadi 64 juta ekor per minggu, sedangkan kebutuhan DOC per minggu hanya 47 juta ekor saja, jelas saja over supply,” kata Chandra. Kemudian tim ad hoc menyarankan agar pasokan DOC FS diaborsi untuk mendongkrak harga DOC yang akan berimbas pada naiknya harga live bird. Namun sangat disayangkan, kenaikan harga DOC tidak dibarengi dengan naiknya harga live bird yang anjlok sampai harga Rp.12.000 per kilogramnya, bahkan di beberapa daerah angka terendah pernah mencapai Rp.8.000 per kilogramnya.

Mencari titik terang

Setelah sekian lama mengalami kekisruhan tanpa adanya penyelesasian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muladno menginisiasi percepatan penyelesaian masalah tersebut dengan cara mendata kembali suplai dan pasokan dari hulu ke hilir. Dalam wawancara singkat dengan Muladno beberapa waktu yang lalu, ia mengutarakan beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pertama, melakukan pendataan ulang terkait masalah ayam indukan (GPS dan PS). Kedua, menunjuk satu lembaga independen yakni SAI Global yang bertugas untuk melakukan verifikasi data yang diberikan kepada pemerintah. Ketiga, meminta perusahaan-perusahaan pembibit untuk menyetorkan data produksi dan distribusi sejujur-jujurnya. Keempat, memanggil principle (perusahaan pemilik galur ayam ras) untuk menjelaskan siklus produksi ayam dan metode yang tepat untuk melakukan pendataan tersebut.

“Pemerintah pun akan bertindak tegas mengenai hal tersebut, misalnya saja data yang disetorkan oleh tiap perusahaan harus ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur. Jika tidak, kita tidak akan terima,” pungkas Muladno. Program tersebut pun sudah dijalankan oleh Dirjen PKH sejak beberapa bulan dan hasilnya dipublikasikan beberapa bulan yang lalu.

Langkah terbaru yang dilakukan oleh Dirjen PKH selanjutnya adalah melakukan pemotongan (afkir dini)Parent Stock (PS) sebanyak 6 juta ekor. Afkir PS tersebut ditujukan kepada 14 breeding farm secara berangsur dalam beberapa tahap. Porsi pemotongan PS berdasarkan kepada kecepatan pertumbuhan tiap perusahaan pada kurun waktu 4 tahun terakhir. PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) mendapat jatah terbesar dalam afkir PS. PT CPI harus mengafkir 50% dari 6 juta ekor (30 juta ekor), sementara PT Japfa Comfeed Indonesia 16% (960 ribu ekor), dan sisanya 34% lagi yakni sekitar 2 juta 40 ribu ekor lagi diserahkan pada 12 breeding farm lainnya.

Sejak diterbitkannya surat dari Dirjen Perternakan dan Keswan Nomor 15043/FK.010/F/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 lalu perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock, afkir PS tahap satu telah selesai dengan realisasi sebanyak 95%. Namun persoalan belum habis sampai di situ, afkir tahap satu dinilai masih belum memenuhi keseimbangan supply dan demand hingga terbitlah surat Nomor 2307/PK230/F/11/2015 pada minggu ke-4 November yang lalu. Inti dari surat tersebut adalah pembagian porsi afkir PS tahap kedua dan ketiga sebanyak 4 juta ekor. Selengkapnya simak di edisi cetak majalah Poultry Indonesia Januari 2016

- Cholillurrahman -

Our Partners

Our Instagram

Our Pages

Contact Us

Address:
Komp. Mangga Dua Square Blok E. No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta 14430 - Indonesia

Phone: +62 21 62318153

Fax: +62 21 62318154

Email:
redaksi@poultryindonesia.com
advertisement.poultryindonesia@gmail.com
sirkulasi@poultryindonesia.com
promo.poultryindo@gmail.com