Pemerintah Perlu Banyak Berbenah di Sektor Pangan

Kebijakan pemerintah di bidang pangan dianggap belum tepat sasaran.

 

POULTRY INDONESIA, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis evaluasi terkait kebijakan pangan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada evaluasi tersebut, terdapat beberapa sektor yang dikritisi karena pelaksanaan program yang belum optimal. INDEF pun menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk swasembada pangan, belum sejalan dengan hasil yang didapatkan.

Pada awal pemerintahan tahun 2014, pemerintah telah menargetkan mandiri pangan di sejumlah komoditas strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan juga gula, yang seluruhnya dapat tercapai selama tiga tahun. Namun hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan guna mewujudkan target kedaulatan pangan.

Pemerintah memang telah menaruh perhatian lebih dalam mewujudkan kemandirian pangan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang dikeluarkan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 mencapai Rp 103,1 triliun di 2017. Anggaran tersebut utamanya guna peningkatan produksi dan produktivitas pangan (supply side), yang dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU PERA, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih.

Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun (2014) menjadi Rp 65 triliun (2017). Artinya, empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.

Namun demikian, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam konteks padi, jagung, kedelai (pajale) misalnya, tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas.

Sementara itu, sektor jagung pun menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kementerian Pertanian memang menghentikan impor jagung. Namun, impor gandum ternyata juga mengalami peningkatan. Pemberhentian impor jagung yang sebelumnya dilakukan secara mendadak, sempat mengakibatkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan, serta berdampak pada peningkatan harga pakan ternak sekitar 20 persen.

Di lain sisi, menyoal tingkat kesejahteraan petani, INDEF menilai bahwa ada penurunan pada pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2017 karena tergerus inflasi. Tingkat kesejahteraan petani yang rendah, menjadikan sektor pertanian tidak menarik bagi para angkatan kerja muda. Pada tahun 2012, penduduk yang bekerja di sektor pertanian 35,19 persen dari total tenaga kerja, di 2016 porsinya tinggal 31,74 persen.

Hasil kinerja pemerintah pun dapat dinilai, salah satunya, melalui Food Sustainability Index (FSI) dari hasil survei terhadap anggota G-20 ditambah 5 negara kecil yang mewakili negara miskin, kaya, dan maju. Dari 25 negara, secara keseluruhan nilai, Indonesia berada di peringkat 21 dengan skor 50,77. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India. Indonesia pun kalah dengan Nigeria yang masuk peringkat ke-19.

Kondisi itu wajar ketika meninjau kondisi di dalam negeri saat ini. Misalnya, dari segi kepuasan petani yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sebanyak 76,8 persen petani puas atas bantuan dan program yang diberikan. Sisanya, sebesar 23,2 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Artinya, petani yang mendapat bantuan saja tidak semuanya puas, apalagi, petani yang tidak mendapatkan bantuan dan tidak terdampak program. Tentu, melihat situasi saat ini, pemerintah harus lebih giat dan efektif dalam melakukan program kerja, sehingga hasil yang didapat pun bisa lebih optimal. 

- Adam -

Our Partners

Our Instagram

Our Pages

Contact Us

Address:
Komp. Mangga Dua Square Blok E. No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta 14430 - Indonesia

Phone: +62 21 62318153

Fax: +62 21 62318154

Email:
redaksi@poultryindonesia.com
advertisement.poultryindonesia@gmail.com
sirkulasi@poultryindonesia.com
promo.poultryindo@gmail.com