Politik Peternakan, Perlukah

Prof. DR. Ir. Muladno, MSA., Guru Besar Fapet IPB dan kini dipercaya menjabat Dirjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam suatu artikelnya pernah mengemukakan bahwa sangat ironis dengan apa yang terjadi di kampus, mahasiswa sebagai calon pemimpin, saat ini lebih banyak ditempa dengan banyak hal yang bersifat teknis dan minim wawasan non-teknis. Berlainan dengan mahasiswa Fapet 30-an tahun yang lalu, yang dibekali mata kuliah Ilmu Politik Peternakan, untuk membekali wawasan mahasiswa tentang dunia peternakan secara makro.

Menurut Muladno, terdapat degradasi pembekalan mahasiswa terkait dengan penguasaan politik peternakan, yang sangat penting untuk meningkatkan wawasan berpikir dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah bangsa di bidang peternakan.

Kekhawatiran tersebut di atas adalah sangat wajar dan perlu mendapat perhatian serius Pemerintah cq. kalangan penentu kebijakan Kurikulum Perguruan Tinggi, mengingat bahwa bangsa ini di masa mendatang memerlukan para eksekutif , legislatif dan praktisi yang tangguh dan tahu persis permasalahan peternakan, di tengah arus globalisasi sehingga bangsa ini tidak diombang-ambing dan dibadoh-bodohi bangsa lain di bidang peternakannya. Sangat ironis bila seorang yang diamanahi menjabat Direktur Jenderal Peternakan atau Kepala Dinas Peternakan, cuek saja terhadap serbuan produk peternakan asing dan persoalan lain yang menyangkut kedaulatan pangan bangsa, akibat semasa mahasiswa buta politik peternakan. Atau tidak mampu mengimbangi departemen lain (misalnya Perdagangan) yang melihat dari sudut kepentingan bidangnya semata.

Janganlah sampai terjadi masalah peternakan, ditangani oleh ahli lain misalnya  seorang ahli ekonomi, sarjana hukum, sarjana sospol, artis dan lain-lain yang kurang tahu persis permasalahan peternakan yang sesungguhnya, sehingga bukan memperbaiki kondisi tapi memperburuk suasana dan menjadi amburadul.

 

“Magnit” pihak asing

Penduduk Indonesia yang kini berjumlah hampir ¼ Miliar, memiliki “magnit” (daya tarik) tersendiri bagi Negara asing untuk pemasaran berbagai produk, termasuk produk peternakan. Apalagi mereka mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat kita sifat konsumtifnya sangat menonjol dan doyan barang-barang luar negeri (kurang mencintai produk bangsa sendiri). Bahkan berbagai produk dari  negeri mereka yang sudah dikategorikan limbah, laku juga dipasarkan  ke Indonesia, seperti Chicken Leg Quarter (sayap & paha ayam),  jeroan sapi, pakaian bekas, logam rongsokan dan lain-lain. Memang cukup menguntungkan dan menggiurkan, hanya dengan bermodal ongkos transport dan perizinan import saja.

Kondisi ini bila terus berlanjut, tanpa adanya penolakan serta proteksi dari berbagai pihak yang terkait dengan sektor peternakan, sudah barang tentu akan menjatuhkan nilai/harga produk dalam negeri yang berbuntut pada turunnya pendapatan dan mematikan usaha peternak rakyat kita yang notabene menambah pengangguran. Disinilah dibutuhkan Politik Peternakan, dari para alumni Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan, yang tersebar dan menduduki posisi sebagai pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, pimpinan organisasi profesi/ peternakan, praktisi, wirausahawan dan lain-lain, sehingga peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi yang mengancam kedaulatan pangan bangsanya khusus di bidang peternakan. Kepekaan ini lama-kelamaan akan luntur, bila sejak dini calon sarjana peternakan dan kedokteran hewan tidak dibekali dengan ilmu politik peternakan, dan kita akan sering menyaksikan para alumni yang hanya sekedar mencari isi perut doang, tidak menyadari peternakan bangsanya dipermainkan bahkan dikuasai bangsa lain yang mempunyai kepentingan tertentu.

Kita baru-baru ini menyaksikan, bagaimana harga daging sapi setelah Hari Raya Idul Fitri 2015 yang lalu membungbung tinggi, di atas Rp.120.000/kg akibat ulah para mafia sapi, padahal biasanya turun, salah satu bahan baku pakan ternak yaitu kedelai “dipermainkan” para spekulan sehingga peternakan unggas dan para pengusaha tahu/tempe nyaris kolaps akibat harga kedelai yang membumbung tinggi. Belum lagi bila diikuti dengan permainan jagung dan tepung ikan. Bila sarjana peternakan dan kedokteran hewan cukup wawasan politik peternakannya maka mereka akan bersinergi dengan pihak lain, terutama sarjana pertanian dan perikanan, mencari solusi terbaik bagaimana Indonesia bisa berswasembada kedelai, jagung dan tepung ikan, memanfaatkan lahan dan lautan yang luas yang kita miliki. Bagaimana agar sapi potong yang menumpuk di Indonesia Timur bisa dikirim ke DKI dan Jawa Barat dengan biaya transportasi yang murah.

 

Apa itu politik peternakan

Menurut Prof. Dan Nimmo (2005), ahli politik Amerika Serikat dalam bukunya “Political Communication and Public Opinion in America” medefinisikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka  di dalam kondisi konflik sosial. Jadi dalam kondisi kepentingan peternakan Indonesia terganggu dan terancam, maka dibutuhkan sekelompok orang-orang yang bergerak di lingkungan peternakan, terutama yang menduduki posisi  strategis untuk memikirkan, mencari solusi dan bereaksi terhadap situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bidang peternakan.

Tidak mungkin profesi lain di luar bidang peternakan akan full memperjuangkan kepentingan peternakan, karena keterbatasan wawasan dan ilmu peternakannya. Sampai saat ini sangat langka sarjana peternakan yang duduk di legislatif sebagai anggota parlemen/DPR, padahal diperlukan pula politikus yang berkonsentrasi dan memperjuangkan bidang peternakan. Sungguh ironis, lebih banyak artis dan pelawak yang dengan percaya diri berani duduk di parlemen, dengan niat memperjuangkan bidang budaya dan seni bangsanya. Pada periode pemerintahan RI 2004 – 2009, hanya beberapa orang sarjana peternakan dan dokter hewan sebagai anggota DPR-RI, yaitu Ir. Eddy Wahyudin MM dari Partai Bulan Bintang dan lain-lain. Namun begitu beliau tidak terpilih lagi pada periode berikutnya, disebabkan berlindung pada partai kecil sehingga belum sempat memperjuangkan kepentingan bidang peternakan. Kita membutuhkan banyak lagi sarjana peternakan dan dokter hewan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif dan jurnalis/kewartawanan, karena posisi ini sangat strategis untuk memperjuangkan dan memproteksi kepentingan peternakan bangsa ini. Penulis pernah berkunjung pada tahun 1995 ke Bangkok – Thailand, di “Negeri Gajah Putih” itu peternakan unggasnya demikian maju, ekspor produk unggas berupa makanan siap saji dikirim ke 26 negara di dunia, kecuali Indonesia. Sate ayam yang sebenarnya menu asli Indonesia ikut dikemas menarik dan diekspor ke Jepang dan negara-negara lain.

Para stakeholder peternakan di Thailand selalu bersinergi dan memiliki wawasan yang luas tentang politik peternakan, sehingga mereka selalu mencari strategi yang tepat, bagaimana agar bidang agribisnis peternakan maju dan modern, yang pada akhirnya bermanfaat serta menyumbang devisa bagi negerinya. Mereka tidak hanya mampu menyerap teknologi peternakan Negara maju seperti Amerika, Jepang dan Negara-negara Eropa, juga mampu melakukan politik peternakan sehingga terhindar menjadi objek pemasaran Negara lain di bidang ini.

Thailand mampu menjual produk pertanian dan peternakannya dengan merk dagang yang mendunia, seperti ayam Bangkok, durian Bangkok, pepaya Bangkok dan lain-lain, siapa tahu asal muasal plasma nutfahnya dari Indonesia atau negara lain.

 

Regenerasi pimpinan peternakan kita

Kata-kata bijak Latin mengatakan “Civis pasem para belum”, yang berarti “Jika ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang”, bermakna bahwa untuk menghadapi perang bisnis peternakan di Era ASEAN Economic Community 2015 dan Era Globalisasi yang akan datang, Indonesia harus sedini mungkin mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan “Alusista” (Alat Utama Sistim Persenjataan) berupa teknologi peternakan. Teknologi peternakan di negeri kita sudah berangsur-angsur diserap, namun mahasiswa yang notabene Sumber Daya Manusia Utama sebagai calon-calon Jenderal Peternakan di masa depan buta politik peternakan, karena tidak adanya pembekalan dari Negara. Bahkan di masa mendatang para politisi peternakan dan birokratnya, mampu memperjuangkan adanya Kementerian Peternakan, yang tidak lagi di bawah naungan bidang pertanian seperti kehutanan yang pernah juga bernaung di situ, dan kini telah terpisah.

Janganlah berteriak dan mengeluhkan nasib setelah kalah perang, tetapi berbuat dan bekerjalah agar Negara kita disegani pihak lain sehingga tidak seenaknya negara asing mengintervensi, mengendalikan dan mengacak-acak sub-sektor peternakan Indonesia.

Generasi kini bertanggung jawab terhadap kelangsungan generasi penerusnya, untuk itu para pemegang kebijakan kurikulum Pendidikan Tinggi dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, harus sadar serta membuka mata untuk  memasukkan kembali mata kuliah Politik Peternakan sebagai salah satu Kurikulum untuk bekal para calon sarjana peternakan dan kedokteran hewan kita. Semoga Pak Dirjen baru kita ini mampu menyelesaikan berbagai kemelut yang tiada akhir di sub sektor peternakan dan ikut memperjuangkan kegundahannya yang pernah ditulis dalam artikelnya tersebut.

- Ir. Sjamsirul Alam, Praktisi perunggasan yang juga alumni Fapet – Unpad. -

Our Partners

Our Instagram

Our Pages

Contact Us

Address:
Komp. Mangga Dua Square Blok E. No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta 14430 - Indonesia

Phone: +62 21 62318153

Fax: +62 21 62318154

Email:
redaksi@poultryindonesia.com
advertisement.poultryindonesia@gmail.com
sirkulasi@poultryindonesia.com
promo.poultryindo@gmail.com