Review Kebijakan Peternakan 2016

POULTRY INDONESIA, JAKARTA-- Bincang-Bincang Agribisnis kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Review Kebijakan Peternakan 2016: Memperkuat Investasi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa” di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur (23/12).

Menurut Yeka Hendra Fatika selaku pihak penyelenggara, acara ini sebagai refleksi bersama para stakeholder peternakan terkait perjalanan bsinis peternakan di tahun 2016. “Peternakan memiliki potensi yang sangat besar, jika agenda-agenda program tidak dikembangkan dan dilaksanakan, maka hal ini sangat disayangkan,” ucap Yeka.

“Saya mengapresiasi kepada panitia, kita semua hadir disini dalam rangka mendukung secara konstruktif dalam penyelesaian masalah-masalah peternakan selama ini,” ujar Dirjen Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. I Ketut Diarmita, MP. saat menjadi narasumber utama FGD ini.

Dirjen mengakui bahwa masalah peternakan terutama kebutuhan akan daging sapi memang masih belum terselesaikan, jumlah populasi ternak sapi yang masih dibawah angka permintaan pasar menyebabkan impor sapi hidup maupun daging tak bisa dihindarkan.

“Kita sudah mempunyai road map kebijakan untuk tahun 2017, kita mempunyai program namanya upsus siwab (Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting), diharapkan akan ada penambahan populasi tiga juta pedet ditahun depan” pungkas Dirjen.

Berbeda pendapat dengan Dirjen, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr.Ir.H.E. Herman Khaeron, M.Si. yang turut hadir pada acara ini mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama ini tidak menggambarkan road map dan strategi yang jelas, oleh karena itu komisi IV DPR RI banyak mendapat laporan keluhan dari para peternak.

Menurutnya, pendataan jumlah populasi sapi di Indonesia masih belum jelas. “Berapa jumlah indukan, berapa jumlah sapi siap potong,  berapa kita harus impor bakalan, berapa kita harus impor daging beku, dan lain-lain, harusnya ini yang menjadi review hari ini, bukan malah berbicara upsus siwab,”kritik Herman kepada Dirjen.

Narasumber lain, Dr. Rochadi Tawaf selaku akademisi asal Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, turut berbicara seputar gaduhnya kondisi pasokan daging di Indonesia. Dia menjelaskan, kebijakan impor daging kerbau dari India tidak akan menyelesaikan masalah. “Justru impor daging kerbau dari India ini berbahaya, India ini kan belum bebas penyakit mulut dan kuku, bagaimana jika terjadi outbreak, negara kita akan mengalami kerugian sebesar 20 Triliun,” tutur Tawaf.

Menurutnya, pemerintah saat ini harus merubah orientasi dari kebijakan yang pro konsumen ke pro produsen. “Pemerintah fokus saja kepada pembibitan dan pencegahan pemotongan betina produktif, selain itu juga harus menerbitkan PP tentang Otoritas Veteriner dan Sistem Kesehatan Hewan Nasional yg diamanatkan UU No 41 Tahun 2014,” usul dosen senior Fapet Unpad ini.

Pada Focus Group Discussion kali ini juga dibahas seputar dunia perunggasan, Krissantono mewakili Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) mengungkapkan bahwa adanya industri perunggasan justru yang menyelamatkan peternakan ayam ras, hanya saja opini yang muncul seolah-olah yang besar selalu menghancurkan yang kecil.

“Waktu krisis moneter 1998, properti dan segala macam habis termasuk ayamnya juga habis, akan tetapi setelah itu pelaku industri bangkit, dan malah memberikan bantuan kepada peternak, itulah yang sekarang menjadi cikal bakal kemitraan-kemitraan,” ujar Krissantono.

Krissantono menambahkan, jalinan komunikasi antara peternak rakyat dan korporasi juga harus intens. Perlu adanya regulasi tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Dia juga mengapresiasi iktikad pemerintah dengan merevisi permentan yang baru sekarang. Menurutnya, permentan yang baru sudah cukup baik dan mengakomodir kedua belah pihak, namun pada tahap pelaksanaanya juga tetap harus diawasi agar tidak tercipta suasana gaduh terus menerus.

Pada pihak lain, Sugeng Wahyudi selaku Presidium Dewan Peternakan Rakyat Nasional, menyebutkan bahwa kontribusi peternak ayam dalam industri perunggasan semakin turun. Sebelum tahun 2000, peternak rakyat menguasai sektor budidaya sebanyak 90 persen, sekarang hanya tinggal 20 persen. “Aturan dalam UU No 18 Tahun 2009, disitu disebutkan paling lambat satu atau dua tahun harus ada aturan turunannya, sampai dengan tujuh tahun ternyata belum ada, ini akhirnya jadi problem,” ucap Sugeng.

Sugeng juga mengeluhkan permasalahan bisnis perunggasan yang tak kunjung usai dan selalu berulang setiap tahun. “Ironisnya masalah data juga tak pernah beres, berapa jumlah parent stock, kemudian berapa jumlah grand parent stock, ini lagi-lagi juga menjadi problem,” keluh Sugeng. Dia berharap, adanya revisi permentan yang ditandatangani Mentan tanggal 6 Desember 2016 akan mampu menjadi pencerahan bersama kepada para pelaku perunggasan, sehingga ada koneksitas bagi pelaku besar, kecil, dan sedang. 

 

- Farid Dimyati -

Our Partners

Our Instagram

Our Pages

Contact Us

Address:
Komp. Mangga Dua Square Blok E. No. 23, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta 14430 - Indonesia

Phone: +62 21 62318153

Fax: +62 21 62318154

Email:
redaksi@poultryindonesia.com
advertisement.poultryindonesia@gmail.com
sirkulasi@poultryindonesia.com
promo.poultryindo@gmail.com