a href="http://www.poultryindonesia.com/pi/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=NTIsMCwxLGh0dHA6Ly93d3cua2FsYmUuY28uaWQ" targe="_blank">
 

Pandemi Flu Burung pada Manusia

Poultryindonesia.com, Opini. Wabah penyakit flu burung harus diakui memang merupakan pukulan yang sangat berat bagi sektor pertanian, industri perunggasan, dan perdagangan internasional di wilayah yang terjangkit. Namun, sebenarnya ada yang lebih ditakutkan dari sisi kesehatan masyarakat, yaitu pandemi flu burung pada manusia yang mungkin akan berdampak jauh lebih luas dan lebih berat di bidang ekonomi, sosial, dan politik<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />.

Lebih luas jauh berdampak akan mungkin yang manusia pada burung flu pandemi yaitu masyarakat, kesehatan sisi dari ditakutkan ada sebenarnya Namun, terjangkit. wilayah internasional perdagangan perunggasan, industri pertanian, sektor bagi sangat pukulan merupakan memang diakui harus> <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

INFEKSI highly pathogenic avian influenza (HPAI) yang disebabkan virus influenza H5N1 dan lazim disebut sebagai flu burung pada unggas sebenarnya bukan lagi merupakan potensi pandemi, tetapi benar-benar sudah menjadi pandemi pada tahun 2004 yang meluas di Asia, mulai dari Jepang, Korea, China di utara, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, sampai Indonesia di selatan.

Puluhan juta ternak unggas mati atau dimusnahkan. Sektor kesehatan prihatin dengan kenyataan jatuhnya korban pada manusia akibat virus yang sama.

Kekhawatiran munculnya pandemi pada manusia yang didasari pengalaman pandemi SARS dua tahun lalu menyebabkan negara-negara anggota ASEAN beserta Jepang, Korea, serta China bersatu dan mengembangkan upaya dalam forum ASEAN+3 on Avian Flu program bersama Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Pada dasarnya, di bidang kesehatan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mencegah agar virus H5N1 tidak menular pada manusia, apalagi menimbulkan kematian.

Sampai bulan Maret yang lalu, tidak kurang dari 57 kasus flu burung yang menyerang manusia dilaporkan dengan angka kematian sangat tinggi, sekitar 69 persen.

Berbeda dengan SARS yang menimbulkan banyak kematian pada pasien usia lanjut, flu burung ternyata menimbulkan angka kematian tertinggi pada kelompok umur di bawah 15 tahun.

Meskipun kejadian penularan dari unggas ke manusia saat ini belum sampai pada skala yang sangat besar, tetapi sejak tahun 2003 virus influenza H5N1 telah menimbulkan korban pada manusia dan secara konsisten kejadiannya semakin sering.

Sebagai contoh, H5N1 pertama kali menimbulkan korban di Hongkong pada tahun 1997 dengan korban 18 orang dan seorang di antaranya meninggal. Pada tahun 2003 virus H5N1 kembali menyerang Hongkong dan Guangdong dengan masing-masing menyebabkan satu kematian.

Selanjutnya, virus menyerang Vietnam dan Thailand dengan jumlah kasus 34 dan 23 di antaranya meninggal. Pada pertengahan 2004 H5N1 menyerang lagi Vietnam dengan tiga kasus seluruhnya meninggal serta Thailand satu kasus yang berakhir dengan kematian. Baru-baru ini infeksi virus H5N1 pada manusia juga terdeteksi di Kamboja.

Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang telah terbukti secara laboratoris dan di dalam tubuhnya telah ditemukan virus influenza H5N1 yang menyebabkan penyakit serta kematian. Jumlah kasus sebenarnya jauh lebih besar daripada yang ditemukan karena gambaran klinis penyakitnya sangat mirip dengan penyakit flu biasa. Hingga saat ini belum ada bukti penularan H5N1 dari manusia ke manusia, tetapi sudah ada kasus yang meninggal dan tidak jelas apakah mereka mengalami kontak dengan unggas yang terinfeksi.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang telah terjadinya modus penularan baru, bukan lagi dari unggas ke manusia, tetapi dari manusia ke manusia, sebagaimana yang terjadi pada pandemi virus SARS dua tahun yang lalu.

Selama ini telah dicatat bahwa virus influenza pada unggas yang mampu membunuh manusia ternyata bukan hanya dari jenis H5N1, contohnya virus influenza H7N7 yang menyebabkan kematian seorang dokter hewan di Belanda pada tahun 2003 dan virus influenza H7N2 yang menyebabkan radang paru pada seorang pasien HIV di New York. Meskipun demikian, H5N1 adalah virus yang paling patut dikhawatirkan mampu menimbulkan pandemi influenza pada manusia dan sekarang virus H5N1 sedang mewabah pada peternakan unggas kita. Suatu kabar yang menggembirakan bahwa virus influenza H5N1 yang diisolasi dari ternak unggas di Indonesia tahun lalu bukanlah dari jenis yang mampu menular pada manusia.

Namun, apakah akan tetap begitu selamanya? Mengingat dinamika perubahan sifat dan perilaku genetik virus influenza selama ini, tampaknya kita harus lebih waspada tentang kemungkinan perubahan keganasan virus influenza H5N1 dan harus memandangnya sebagai ancaman wabah.

“Genetic reassortment”

Kekhawatiran akan penularan virus H5N1 pada manusia bukan hanya karena memakan daging atau telor unggas semata, karena sebenarnya jika daging atau telor unggas dimasak dengan benar, maka tidak akan menularkan virus influenza.

Namun, dalam skala besar yang paling ditakutkan adalah terjadinya perubahan sifat genetik virus yang lazim disebut genetic reassortment.

Virus influenza H5N1 pada awalnya diperkirakan menyebar melalui burung-burung liar yang secara periodik melakukan migrasi pada setiap perubahan musim. Virus kemudian menular ke peternakan unggas. Pada awalnya virus itu hanya mampu menginfeksi dan menyebabkan kematian dalam waktu singkat pada sejumlah besar unggas. Pada kenyataannya virus kemudian juga mampu menginfeksi babi dan binatang-binatang lainnya. Kedekatan antara manusia dan ternak unggas adalah salah satu faktor yang menimbulkan genetic reassortment.

Perubahan itu memberi kemampuan pada H5N1 untuk menembus sel tubuh manusia dan menyebabkan sakit serta merusak sistem pernapasan dan pada kasus yang berat berakhir dengan kematian.

Semakin banyak manusia yang berhubungan dengan unggas yang sakit, semakin besar kemungkinan terjadinya genetic reassortment. Semua memahami bahwa flu burung adalah penyakit yang mampu melintas batas wilayah (transboundary disease). Potensi pandemi di suatu wilayah sangat ditentukan oleh kerja sama regional di wilayah yang memiliki potensi wabah. Rantai pandemi sangat mungkin dimulai dari mata rantai terlemah di tempat di mana kemungkinan terjadinya genetic reassortment paling tinggi, yaitu di wilayah di mana praktik biosecurity paling lemah.

Semua telah menyadari bahwa salah satu cara mencegah genetic reassortment adalah memperbaiki biosecurity. Oleh karena itu, biosecurity di peternakan unggas mau tidak mau harus diperketat.

Biosecurity tidak hanya berarti menyemprotkan obat pencegah infeksi dan melengkapi para pekerja perunggasan dan petugas kesehatan hewan maupun petugas kesehatan dengan alat pelindung fisik berupa sarung tangan, masker N95, sepatu bot, baju pelindung, kacamata pelindung, dan sebagainya, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku peternak unggas terhadap pemenuhan syarat biosecurity itu sendiri. Termasuk kesadaran untuk memberikan vaksinasi influenza bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, sebagaimana dianjurkan oleh WHO. Biosecurity pada peternakan unggas di <?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />Indonesia baru sedikit dilakukan atau apabila ada dilakukan secara tidak lengkap.

Vaksin influenza untuk manusia mungkin masih terlalu mahal bagi peternak unggas kita. Untuk tujuan yang lebih luas, mungkinkah subsidi dilakukan? Lalu bagaimana dengan status vaksinasi bagi unggas yang masih sehat? Indonesia telah mampu memproduksi vaksin influenza untuk unggas dengan menggunakan strain virus H5N1 yang menyerang ternak unggas tahun lalu sebagai bahan dasar vaksin dan telah memberikannya kepada jutaan ternak unggas di berbagai daerah. Kontroversi tentang manfaat dan mudarat vaksinasi bagi unggas yang masih sehat sebenarnya telah muncul.

Pada salah satu sidang dalam rangka ASEAN+3 Ministerial Meeting on Avian Flu terungkap bahwa hanya dua negara yang melakukan vaksinasi pada unggas dengan menggunakan vaksin yang dikembangkan sendiri dalam rangka mencegah meluasnya wabah flu burung pada unggas.

Negara itu adalah China dan Indonesia. Pemerintah Thailand secara tegas melarang vaksinasi unggas. Vaksinasi pada unggas juga tidak didukung oleh WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), maupun Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) yang pemimpin regionalnya hadir pada sidang ASEAN+3 Ministerial Meeting on Avian Flu tersebut dan memberikan komentar atas persoalan itu. Mengapa?

Karena vaksinasi pada unggas dikhawatirkan justru akan memicu genetic reassortment yang terjadi dalam tubuh unggas itu sendiri melalui interaksi antara vaksin yang disuntikkan dan virus influenza yang menginfeksi. Vaksinasi pada unggas berarti memberi peluang timbulnya strain influenza baru yang dengan mudah menular pada manusia, bahkan mungkin akan menimbulkan strain baru yang mampu melakukan penularan dari manusia ke manusia. Apabila hal itu terjadi, maka wabah besar seperti pandemi SARS sulit dielakkan.

Lintas sektor

Dalam berbagai kesempatan, baik pada forum ASEAN+3 maupun dalam pertemuan kerja sama bilateral, selalu ditekankan pentingnya kerja sama lintas sektor public health (kesehatan masyarakat) dan animal health (kesehatan hewan) dalam upaya mencegah terjadinya pandemi flu burung.

Meskipun dalam kenyataan sudah saling berbagi informasi antara kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan dalam masa wabah flu burung, hingga saat ini penyusunan kebijakan dalam kedua bidang itu masih belum dilaksanakan secara terpadu bukan saja di Indonesia, tetapi di banyak negara lainnya.

Dalam forum ASEAN+3 telah diupayakan untuk mempertemukan pengambil kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang pada umumnya berada di bawah Menteri Pertanian dengan pengambil kebijakan di bidang kesehatan masyarakat yang berada di bawah Menteri Kesehatan atau Menteri Kesehatan Masyarakat. Perspektif pencegahan dan penanggulangan wabah flu burung pada manusia mutlak memerlukan kerja sama lintas sektor yang erat antara sektor kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan kasus di rumah sakit.

Dalam rangka Pertemuan Menteri Kesehatan dan Pertemuan Pejabat Senior dalam rangka ASEAN+3 on Avian Flu di Bangkok, November 2004, telah dibahas lima kunci pengendalian flu burung pada manusia, yaitu:

1. Pengendalian wabah pada unggas dan pencegahan infeksi baru merupakan tugas pokok dan fungsi kesehatan hewan, termasuk peningkatan praktik biosecurity.

2. Perlindungan infeksi bagi kelompok risiko tinggi memerlukan kerja sama antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, antara lain dengan meningkatkan biosecurity dan vaksinasi pada kelompok yang berisiko tinggi, seperti peternak unggas, petugas kesehatan hewan, maupun petugas kesehatan masyarakat, dan petugas kesehatan di rumah sakit.

3. Penyelidikan penyakit (disease surveillance) merupakan tugas pokok dan fungsi baik kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat dan sebaiknya dalam hal flu burung dilaksanakan secara terpadu.

4. Komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat secara transparan yang harus dilaksanakan baik oleh kelompok kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat.

5. Tata laksana kasus flu burung pada manusia di rumah sakit, termasuk isolasi kasus, penegakan diagnosis, serta pengobatan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, merupakan tugas pokok dan fungsi kesehatan masyarakat dan pelayanan rumah sakit rujukan.

Untuk mencegah dan mengendalikan wabah flu burung pada manusia , kelima kunci itu harus dilaksanakan secara bersama, sinkron, dan dengan mu>< siapkah dihadapi, koordinasi sulitnya serta kita perumahsakitan masyarakat maupun hewan infrastruktur keterbatasan Dalam terbaik. pelaksanaan>

Kompas/Dr Santoso Soeroso, Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta

Wabah Flu Burung dan Karakter Investor Sejati

30 March, 2005 Opini No comments

Poultryindonesia.com, Opini. BULAN Maret 2005 masyarakat peternakan di Indonesia kembali menghadapi cobaan. Flu burung (avian influenza) menyerang dua sentra produksi, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Walaupun awalnya banyak pejabat dan peternak di daerah enggan mengakuinya, kematian ribuan ekor ayam sepanjang Januari-Maret 2005 ini terlalu sulit untuk tidak dikatakan sebagai wabah.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Pemerintah akhirnya mengisolasi kedua provinsi tersebut dengan cara melarang masuk dan keluar unggas beserta produk turunannya, serta melarang memperdagangkan daging unggas yang diperkirakan telah terjangkit virus mematikan tersebut untuk mencegah penularannya pada daerah lain dan terutama bagi manusia. Pembagian vaksin pun dilakukan untuk menyelamatkan unggas yang masih hidup.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Demikian pula peternak. Mereka telah memusnahkan unggas secara sukarela walaupun proses ganti rugi dari pemerintah masih simpang siur. Akan tetapi, kematian unggas makin menjadi karena virus flu burung demikian ganas.

Sampai minggu lalu data tingkat kematian yang dapat dipantau diperkirakan mencapai 200.000 ekor di Sulawesi Selatan dengan pusat wabah terkonsentrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan sekitarnya. Total kerugian materi tentu saja jauh lebih besar dari perkiraan resmi pemerintah yang telah menyebutkan kerugian peternak mencapai Rp 65 miliar.

Apabila dihitung dari total kematian unggas yang telah mencapai 16,5 juta ekor ayam sepanjang tahun 2003-2005, maka kerugian ekonomis dapat mencapai Rp 165 miliar batas atas dengan harga rata-rata Rp 10.000 per ekor dan Rp 87 miliar batas bawah dengan harga rata- rata Rp 5.000 per ekor.

Sejak tahun 2003 itu tidak kurang dari 105 kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia telah terserang wabah flu burung, yang semula berasal dari kawasan China dan sekitarnya. Total kerugian ekonomis yang sebenarnya pastilah lebih besar lagi jika memperhitungkan beberapa kasus kematian unggas yang tidak dilaporkan.

Dampak yang sebenarnya paling menakutkan adalah jika permintaan unggas terus menurun dan masyarakat enggan mengonsumsi ayam sebagai tambahan sumber protein. Kerugian ekonomi pasti akan teramat dahsyat apabila penurunan laju permintaan daging ayam, telur, dan bahan pangan sektor peternakan yang sebenarnya banyak bertumpu pada usaha kecil menengah tersebut tidak dapat ditanggulangi atau minimal dihambat karena ketidaksiapan dan buruknya antisipasi pemerintah dan pelaku usaha terkait.

Gelombang kedua wabah flu burung sekarang ini akan menjadi titik tolak terpenting bagi pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya terhadap permainan kepercayaan (confidence game) yang telah dilakukan pemerintah, menyusul keputusan tidak populer peningkatan harga bahan bakar minyak yang sangat memberatkan.

SEBAGAIMANA pelaku lain pada sektor pertanian, para peternak adalah investor sejati. Mereka menanam, mencurahkan segenap modal fisik dan mental yang dimilikinya, menunggu dengan sabar, menantang setiap risiko yang mengintai, dan baru memetik hasilnya sekian hari atau sekian bulan kemudian.

Karakter investor sejati lain dari peternak dan pelaku usaha kecil menengah tangguh yang cukup menonjol adalah mereka tidak manja, tidak banyak menuntut, tidak terlalu peduli terhadap fasilitas dan kemewahan lain yang diperoleh para pemburu rente yang dekat dengan pusat-pusat kekuasaan.

Apabila memang tersedia fasilitas bantuan permodalan berupa kemudahan kredit (bersubsidi) dari perbankan atau dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan, mungkin para investor sejati ini dapat bersyukur. Namun, jika kemudahan kredit pun tidak tersedia, mereka toh harus terus tegar menjalankan usahanya.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sektor peternakan adalah salah satu sektor andalan dalam sistem dan usaha agrobisnis di Indonesia yang telah menerapkan strategi demand- driven yang sebenarnya. Sektor strategis yang melibatkan usaha rumah tangga dan menyerap jutaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan tersebut tidak semata menjalankan sistem produksi dengan supply-oriented yang sangat rentan terhadap anjloknya harga karena kelebihan penawaran.

Sektor peternakan memang sejak awal perkembangannya tumbuh dan berkembang karena merespons tingginya permintaan daging, telur, dan produk berkualitas lainnya, suatu pergeseran sangat substansial dari pangan berbasis karbohidrat menjadi berbasis protein dan kandungan nutrisi tinggi.

DALAM ekonomi pembangunan, fenomena tersebut dikenal dengan istilah “Revolusi Peternakan” karena pada saat bersamaan industri pakan ternak skala kecil dan besar pun berkembang cukup besar, yang tentu saja mensyaratkan perbaikan tingkat efisiensi ekonomi. Untuk itu, perubahan lingkungan eksternal yang demikian cepat tersebut pastilah menuntut kemampuan ekstra para perumus kebijakan dan pelaku ekonomi untuk mengantisipasi kompleksitas proses transformasi tersebut yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan permintaan, keterbatasan lahan pertanian, dan tuntutan kualitas higienis produk peternakan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Apabila pemerintah saat ini telah berniat melaksanakan strategi revitalisasi sektor pertanian dan pembangunan pedesaan, tidak ada pilihan lain kecuali mencurahkan perhatian secara all-out terhadap wabah flu burung dan sektor peternakan umumnya.

Sektor peternakan tercatat sebagai salah satu sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkages) yang tinggi, terutama subsektor unggas dengan industri pakan ternak. Ketergantungan dan tingkat sensitivitas yang demikian tinggi di antara keduanya telah mewarnai pasang surut sektor peternakan Indonesia. Kinerja cukup baik dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen per tahun pada dekade 1980-an sampai awal 1990-an pasti tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dan kegigihan peternak dalam mengantisipasi perubahan dan inovasi baru dalam teknologi sektor peternakan.

Ketidakmampuan para peternak kecil-menengah untuk memenuhi pakan ternak karena melonjaknya harga pakan impor pada puncak krisis ekonomi pun turut berkontribusi terhadap anjloknya kinerja peternakan, yang mencatat angka pertumbuhan negatif 2 persen per tahun pada periode 1997-2001 (lihat Arifin, 2004).

Sesuatu yang perlu ditekankan di sini, industri pakan ternak ini nyaris identik dengan investasi dan kapasitas produksi domestik. Maksudnya, terganggu sedikit saja, strategi untuk memperkuat fondasi pemulihan ekonomi juga pasti terganggu.

Di samping itu, keterkaitan ke depan (forward linkages) industri perunggasan dengan industri hasil makanan, industri hotel dan restoran, serta sektor pariwisata lainnya juga demikian vital karena angka kesempatan kerja dan devisa yang dihasilkan juga amat besar.

Beberapa komponen tersebut di atas coba kita uraikan. Laju permintaan atau konsumsi daging ayam sangat tinggi, mencapai 8,83 persen per tahun selama tiga dasawarsa terakhir. Laju permintaan tersebut pernah anjlok minus 5,25 persen per tahun pada masa puncak krisis ekonomi, tetapi pulih kembali pascakrisis dan mencapai laju permintaan 9,75 persen per tahun pada tingkat konsumsi sekitar 820.000 ton per tahun.

Penurunan permintaan daging ayam sangat mungkin terjadi karena sifat konsumsi daging ayam yang sangat elastis terhadap perubahan harga dan perubahan selera konsumen, sekaligus menunjukkan barang substitusi daging ayam tersedia cukup banyak. Konsumen dengan mudah mampu menyediakan kebutuhan gizi dan protein yang berasal dari daging ayam dengan sumber protein alternatif dari daging sapi, ikan, dan protein nabati lainnya.

Benar bahwa dalam hal ini tingkat ketahanan pangan dan kecukupan kalori dan/atau protein masyarakat tidak akan banyak terganggu karena penurunan permintaan daging ayam. Namun, hal yang lebih krusial adalah sektor produksi daging ayam dan peternakan secara umum jelas tidak akan mampu menanggung penurunan permintaan daging ayam yang terus-menerus karena sektor perunggasan cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan eksternalnya.

Pemerintah dan pelaku usaha perlu melakukan upaya ekstra untuk menanggulangi hal tersebut, misalnya dengan senantiasa melakukan promosi konfidensi peningkatan konsumsi daging ayam.

Uji kasus (test case) paling penting dari langkah reformasi mendasar tersebut dapat dilihat dari kesungguhan dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan ganti rugi bagi peternak kecil yang telah dengan sukarela memusnahkan ayamnya yang terkontaminasi wabah flu burung.

Panduan umum dan mekanisme pelaksanaan ganti rugi harus segera diselesaikan dan dilaksanakan secara transparan, tanpa terjebak pada pendekatan proyek yang dapat terperangkap menjadi pertentangan kepentingan yang tidak berujung. Jajaran birokrasi di pusat dan di daerah perlu bekerja bahu-membahu, memberikan pelayanan, dan minimal menunjukkan tenggang rasa terhadap kerugian yang diderita peternak kecil.

Demikian pula para wakil rakyat di pusat (DPR) dan di daerah (DPRD). Mereka harus lebih proaktif memantau permasalahan, sejenak meninggalkan kebiasaan politisasi yang sering menjebak. Terlalu zalim apabila ada pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dan show off politik di tengah penderitaan rakyat yang makin berat. * kcm/ustanil arifin, peneliti

 

The Specialist

17 March, 2005 Opini No comments

Poultryindonesia.com, Pendapat. Sejak diberlakukannya Kurikulum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud R.I. No.: 0311/U/1994, Fakultas Peternakan dapat menyelenggarakan satu sampai empat program studi (PS) yaitu: PS Teknologi Produksi Ternak (TPT), PS Teknologi Hasil Ternak (THT), PS Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak (INMT) dan PS Sosial Ekonomi Ternak (SET).

Disebutkan pula bahwa untuk dapat memperoleh gelar sarjana peternakan, mahasiswa Fakultas Peternakan harus menyelesaikan beban studi sedikitnya 144 sks (satuan kredit semester) dan sebanyak-banyaknya 160 sks.

<?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />Berdasarkan SK tersebut, sekitar 90 sks berlaku secara nasional. Jenis mata kuliah dan beban studi per mata kuliah ditetapkan pemerintah. Selebihnya (54-70 sks) ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Biasanya ini diisi dengan mata kuliah yang sebagian besar spesifik sesuai dengan program studi. Dari observasi di 10 Fakultas Peternakan (PTN dan PTS), pada umumnya, kurikulum di setiap program studi mencakup 28.3% mata kuliah umum, 19% mata kuliah dasar keahlian peternakan dan 52.6% mata kuliah spesifik program studi.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari keahlian peternakan sebanyak 19%, selanjutnya mahasiswa dibekali dengan iptek yang spesifik program studi. Cukupkah memahami dasar peternakan yang mencakup aspek nutrisi, pemuliaan & genetika, dan manajemen hanya dengan beban studi sebanyak 19% x 144 sks = 29 sks? Rasanya terlalu sulit bagi dosen manapun.

 

Mungkin ada argumen bahwa pemisahan menjadi 4 program studi memang dimaksudkan untuk mencetak sarjana peternakan (S.Pt) berkeahlian spesifik, yaitu di bidang produksi, di bidang pengolahan hasil ternak, di bidang sosial ekonomi atau di bidang nutrisi/pakan ternak. Jadi, apa salahnya?

 

Menurut pandangan saya, maksud tersebut ada benarnya tetapi kurang tepat strateginya. Keinginan mencetak S.Pt berkeahlian spesifik dengan dasar keahlian peternakan yang sangat dangkal (hanya 29 sks) sangat beresiko. Apa yang terjadi apabila seorang yang sudah diwisuda sebagai S.Pt tidak tahu banyak tentang dunia peternakan yang luas cakupannya..

 

Padahal di masyarakat, S.Pt harus siap dengan ketersediaan lapangan kerja yang biasanya bersifat umum (tak memerlukan kespesifikan ilmu). Dengan dangkalnya pembekalan dasar keahlian peternakan, tidakkah itu akan menghasilkan S.Pt yang kurang percaya diri dan tidak cekatan (unskillful) ?

Memang dengan kurikulum yang sangat spesifik program studi, para dosen dapat memberikan ilmu sesuai dengan kepakarannya.

 

 Apalagi dosen yang bergelar doktor dengan ilmunya yang sangat spesifik. Namun demikian, apakah mahasiswa yang hanya berbekal 29 sks dasar-dasar keahlian peternakan tadi dapat menyerap ilmu yang spesifik? Rasanya teramat sulit bagi mahasiswa untuk dapat menjiwai kespesifikan mata kuliah yang diberikan para dosennya apabila ilmu tentang dasar keahlian peternakan kurang dikuasai. Ini dapat dianalogikan seperti ingin menjadi dokter spesialist tetapi kemampuan sebagai dokter umum masih sangat belum memadai!

 

Bagaimana idealnya?

 

Kurikulum versi 1994 perlu segera direvisi agar Fakultas Peternakan di seluruh Indonesia tidak menghasilkan S.Pt yang tidak tahu banyak tentang dunia peternakan. Keluhan bahwa S.Pt sekarang tidak mumpuni (tidak menunjukkan keahlian) di bidang peternakan sudah sering terdengar.

 

Sedikitnya ada dua alternatif. Pertama, apabila 4 program studi tetap diberlakukan, mata kuliah dasar keahlian peternakan harus lebih diperkuat sehingga pemahaman aspek nutrisi, pemuliaan & genetika, dan manajemen dapat dikuasai secara lebih komprehensif.

 

Sedikitnya diperlukan beban studi 58 sks. Alternatif kedua, hanya satu program studi di Fakultas Peternakan, sedangkan pengkhususan ilmu hanya pada level minat studi (bukan program studi). Kespesifikan ilmu diberikan di program pascasarjana. Empat program studi yang ada di program S1 tersebut seharusnya ada di program pascasarjana karena pendidikan pascasarjana memang lebih spesifik arahnya. Bukan yang terjadi seperti sekarang ini, dimana program studi di S1 lebih spesifik daripada program studi di pascasarjana!. Aneh kan?

 

Yang terpenting dalam merancang kurikulum Fakultas Peternakan adalah bahwa kurikulum tersebut harus mampu membekali mahasiswa sehingga menjadi S.Pt yang mandiri, percaya diri dan tangguh di bidang peternakan dalam arti luas. Penguasaan bidang peternakan secara luas sedikitnya meliputi aspek manajemen, budidaya, nutrisi & pakan ternak, pengolahan & pemasaran hasil ternak serta sosial ekonomi peternak. Bila ingin tahu lebih spesifik dari setiap aspek, program pascasarjana dengan ratusan pakarnya siap melayani S.Pt baru jebolan Fakultas Peternakan tersebut. S.Pt memang masih strata 1, dan belum waktunya menjadi seorang spesialist. muladno, sekjen ikatan sarjana peternakan indonesia

 

 

 

Aspek Penting dalam Peraturan Pakan Ternak

7 March, 2005 Opini 2 comments

Poultryindonesia.com, Opini. Era perdagangan bebas menuntut setiap produsen pakan untuk menghasilkan pakan bermutu sesuai dengan standar internasional.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

]

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas pembangunan peternakan mengalami pergeseran <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

paradigma. Titik berat kepada sistem budidaya (onfarm) mengalami pergeseran ke arah yang lebih terintegrasi dan komprehensif, yaitu agribisnis. Sistem agribisnis peternakan mencakup usaha peternakan mulai dari subsistem hulu (penyedia sapronak : pakan, bibit dan alat-alat), subsistem budidaya (onfarm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) dan subsistem agribisnis penunjang (lembaga jasa dan kebijakan).

 

Pakan merupakan salah satu komoditi dari subsistem agribisnis hulu, atau dengan kata lain penyedia sapronak untuk subsistem budidaya ternak. Pakan merupakan faktor terpenting untuk menunjang budidaya ternak karena berimbas pada peningkatan bobot badan ternak dan performa ternak yang diinginkan. Peningkatan populasi, produksi daging, susu dan telur sebagai hasil ternak sangat tergantung dari penyediaan pakan yang baik dan berkualitas. Selain itu dalam usaha peternakan biaya pakan mencapai persentasi tertinggi dalam biaya produksi yaitu mencapai 50 –70%.

 

Penyediaan pakan ternak di Indonesia sudah dilakukan dalam industri skala besar, khususnya untuk pakan non hijauan dan tanaman pakan. Bahkan pada sektor perunggasan industri pakan sudah terintegrasi menjadi sitem agribisnis perunggasan. Sedangkan untuk penyediaan hijauan atau tanaman pakan masih harus didapatkan dari petani hijauan atau tanaman pakan. Seiring munculnya industri pakan ternak diperlukan iklim yang kondusif agar persaingan usaha berlangsung sehat.

 

Distribusi atau peredaran pakan atau bahan baku pakan melalui jalur ekspor-impor di era perdagangan bebas akan lebih mudah. Indonesia harus memperhatikan hal ini karena sebagian besar bahan baku pakan ternak kita masih dipenuhi dari impor. Adanya bebas biaya tarif untuk impor harus diperhatikan karena dapat membuat produsen bahan baku pakan lokal kalah bersaing.

 

Era perdagangan bebas menuntut setiap negara untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi termasuk pakan, agar dapat bersaing di pasar internasional. Adanya SPS (Sanitary Phyto Sanitary) menuntut produsen pakan agar mengikuti peraturan tersebut untuk menghasilkan pakan bermutu sesuai dengan preferensi konsumen. Pakan yang diproduksi tentunya harus sesuai dengan standar SNI dan standard internasional (Codex Alimentarius Commision).

 

Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu yang mencakup aspek keamanan pakan, aspek kesehatan ternak, aspek keamanan pangan dan aspek ekonomi. Keempat aspek tersebut penting untuk dipenuhi karena akan berpengaruh pada kesehatan ternak, penyediaan pangan hasil ternak dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi pangan hasil ternak, serta efisiensi biaya agar dihasilkan pakan yang bernilai ekonomis.

 

Perlu legislasi pakan

 

Sebuah legislasi atau peraturan perlu dibuat untuk menunjang penyediaan pakan yang mencakup aspek keamanan pakan, kesehatan ternak, keamanan pangan dan ekonomi. Peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah juga harus memperhatikan situasi dan kondisi terkini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial kultural masyarakat khususnya petani dan peternak.

 

Peraturan tentang pakan di Indonesia sampai saat ini masih berada dan beracuan pada UU No. 6 tahun 1967 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Walaupun pada perjalanannya hingga sekarang UU tersebut sedang mengalami revisi. Selain UU peraturan tentang pakan ternak juga terdapat dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai Keputusan Menteri Pertanian nomor : 242/kpts/OT.210/4/2003 tentang pendaftaran dan labelisasi pakan.

UU No. 6 tahun 1967 tentang peternakan dan kesehatan hewan hanya memuat tanaman pakan sebagai pakan ternak. UU ini tidak mencantumkan pakan termasuk bahan baku pakan selain tanaman pakan, imbuhan pakan (feed additive) dan bahan pelengkap lainnya sebagai pakan ternak. Pengaturan tentang industri pakan serta bagaimana pendistribusian pakan ternak sama sekali tidak tersentuh dalam UU ini. Aspek yang menyangkut keamanan pakan, kesehatan ternak, keamanan pangan dan ekonomi juga tidak termuat. Sehingga mengimplikasikan bahwa UU ini tidak relevan lagi digunakan sebagai pedoman, peraturan tentang pakan ternak pada kondisi globalisasi, perdagangan bebas, perkembangan IPTEK dan tumbuhnya industri pakan terintegrasi.

 

Melihat ketidakrelevanan UU No. 6 tahun 1967 yang menaungi tentang pakan ternak maka pemerintah melakukan revisi pada UU tersebut. Revisi ini sekarang sudah masuk pada tahap penyelesaian naskah akademis. Pada naskah tersebut sudah termuat bab khusus tentang pakan pada bagian ketiga yang memuat tujuh pasal, yaitu pasal 20-26. Bagian tersebut meliputi definisi pakan, jenis pengusahaan, pengadaan dan distribusi pakan, keamanan pakan, perizinan pengusahaan pakan dan peraturan-peraturan dengan instansi yang berhubungan dengan isi yang sudah hampir memuat seluruh aspek mutu pakan.

 

Aspek keamanan pakan dan kesehatan ternak

 

Keamanan pakan yang berimbas pada kesehatan ternak memang belum termuat dalam UU No. 6 tahun 1967. Tetapi pada revisinya yang masih berupa naskah akademis termaktub dalam pasal 22 yang terdiri dari dua ayat. Ayat pertama berisikan bahwa pemerintah menetapkan batas maksimum kandungan bahan pencemar fisik, kimia, biologis pada bahan baku pakan yang dapat mengganggu kesehatan dan produksi ternak serta konsumen produk ternak.

 

Lebih jelas lagi pada ayat berikutnya diterangkan, bahwa pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan pakan dan keamaan hayati. Tetapi ada sedikit kerancuan pada pasal berikutnya, yaitu pada pasal 23 ayat 4 poin c. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang mencampur pakan dengan antibiotika terentu sebagai feed additive. Penjelasan tentang pemakaian antibiotika ini menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Karena belum dijelaskan jenis apa yang dilarang sebagai feed additive.

 

Aspek keamanan pakan dan kesehatan ternak sangat penting dimasukkan ke dalam peraturan, sehingga pemerintah menyepesifikasikannya dalam bentuk peraturan Keputusan Menteri Pertanian RI tentang pendaftaran dan labelisasi pakan. Pada Kepmen ini sudah mencakup hampir semua hal yang berkaitan tentang pendaftaran dan labelisasi pakan. Mulai dari mekanisme pendaftaran dan labelisasi, syarat pendaftaran dan labelisasi serta sanksi hukum bagi pelanggar prosedur pendaftaran dan labelisasi.

 

Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran dan labelisasi. Label pada pakan harus mampu menjadi alat trace back, jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti  timbulnya penyakit pada ternak akibat mengonsumsi pakan dan adanya pengaduan konsumen bahwa pakannya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sehingga trace ability dapat berjalan dengan baik dan kepercayaan konsumen akan kembali.

 

Aspek keamanan pakan dan kesehatan ternak perlu diperhatikan karena pada kondisi sekarang banyak ditemukan penyakit ternak yang ditimbulkan oleh pakan. Penyakit BSE (Bovine Spongioform Encephalopaty) misalnya adalah penyakit yang ditimbulkan akibat sapi mengonsumsi pakan berasal dari campuran tepung daging tulang (MBM), tepung ikan dan tepung darah. Sehingga penetapan standar pakan yang baik dan tidak berbahaya lagi bagi kesehatan ternak harus ditaati dan menjadi acuan penyusunan formulasi ransum ternak.

 

Aspek keamanan pangan dan ekonomi

 

Pakan yang dibuat untuk konsumsi ternak juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan. Karena pakan yang bagus dan bermutu tinggi akan menigkatkan produksi pangan hasil ternak (daging, telur dan susu) untuk kebutuhan konsumen. Penggunaan senyawa fisik, kimia, biologi pada pakan tidak boleh membahayakan kesehatan ternak dan konsumen produk ternak. Penggunaan hormon atau antibiotika yang berbahaya sebagai feed additive juga harus dilarang karena dapat menjadi residu pada bahan pangan hasil ternak. Penggunaan bahan baku pakan yang berasal dari organisme transgenik juga harus diperhatikan sebab dapat saja menjadi GMO (Genetically Modified Organism) pada pangan hasil ternak yang berbahaya bagi konsumen.

 

Peraturan pakan yang berhubungan dengan keamanan pangan belum termuat pada UU No. 6 tahun 1967. Tetapi dalam revisinya tercantum pada pasal 22 ayat 1 dan 2. Sedangkan lebih jauh lagi pada Kepmen tentang pendaftaran dan labelisasi pakan. Pada Kepmen disebutkan bahwa pendaftaran dan labelisasi pakan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu SNI tentang pakan harus memuat kriteria-kriteria yang berimplikasi pada keamanan pangan seperti batas cemaran mikroba dan serta kandungan antibiotika sebagai feed additive.

 

Industri pakan yang tumbuh pesat dan terintegrasi harus diiringi dengan peraturan yang menciptakan iklim yang kondusif untuk menciptakan persaingan sehat dalam aspek ekonomi. Peraturan tentang perizinan usaha, pengadaan dan distribusi pakan sudah termuat dalam revisi UU No. 6 tahun 1967. Tetapi peraturan tentang tataniaga perdagangan ekspor-impor pakan belum termuat. Hal ini justru penting sekali karena pakan, bahan baku pakan dan feed additive sering sekali dikenakan biaya cukup tinggi dalam perdagangan ekspor-impor. Sebagai contoh, karena tidak adanya penjelasan tentang definisi feed additive pada UU No. 6 tahun 1967, Departeman Keuangan RI mengenakan PPN pada produk tersebut. Karena menurut UU yang dibuat Departemen Keuangan RI, feed additive tidak masuk dalam barang strategis. Padahal feed additive ini merupakan bahan imbuhan pakan yang merupakan barang strategis.

 

Revisi UU No. 6 tahun 1967  sudah selesai memasuki naskah akademis. Seluruh stake holder peternakan masih mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap revisi tersebut. Khusus untuk pakan diharapkan UU tersebut merupakan UU payung untuk peraturan lainnya yang melingkupi aspek-aspek penting dalam pakan, yaitu keamanan pakan, kesehatan ternak, keamanan pangan dan ekonomi.     Galih Sudrajat dan  Intani Dewi, Mahasiswa  Fakultas Peternakan IPB

Bungkil Kelapa Sawit untuk Pakan Broiler

20 January, 2005 Opini No comments

Poultryindonesia.com, Opini. KEHANCURAN industri perunggasannya yang terjadi di tahun 1997 sebagai dampak dari krisis moneter, sesungguhnya dipicu oleh meningkatnya harga jagung dan kacang kedele sebagai bahan makanan utama pakan unggas. 70% aktivitas dunia perunggasan mati di semua level usaha, mulai dari pengurangan produksi pakan oleh pabrik makanan ternak, ketidakmampuan peternak membeli pakan, sampai keengganan konsumen membeli produk unggas yang memang saat itu harganya melangit.

Ini sebuah ironi karena bangsa kita memproduksi bahan makanan unggas alternatif dengan jumlah yang sangat berlimpah dan beragam. Celakanya, kita selalu mengandalkan jagung dan kacang kedele sebagai bahan makanan utama penyusun ransum unggas seperti layaknya di Amerika serikat yang nota bene sebagai produsen jagung dan kacang kedele terbesar. Karena itu sudah saatnya dunia perunggasan beserta universitas dan lembaga-lembaga penelitian untuk bersama-sama mencari alternatif pengganti formulasi ransum unggas yang berbasis jagung-kacang kedele menuju bahan makanan yang secara lokal berlimpah. Tanpa melakukan itu, dunia perunggasan kita tidak akan bisa efisien kecuali ada keinginan kuat untuk menggalakkan penanaman dua komoditas tersebut.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

Salah satu bahan makanan alternatif yang berlimpah adalah bungkil kelapa sawit. Data dari FAO mengindikasikan bangsa kita adalah produsen terbesar kedua di dunia setelah Malaysia, dan mengalami peningkatan yang sangat spektakuler 100% per tahun dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Dengan angka pertumbuhan ini, sangat mudah diproyeksi bahwa dalam waktu satu dekade ke depan bangsa kita akan menjadi produsen terbesar di dunia. Alangkah sangat mubasirnya kita, kalau produksi yang sangat berlimpah itu hanya kita buang menjadi limbah yang nantinya berdampak lingkungan.

Hampir sebagian besar pustaka dan penemuan-penemuan terdahulu mengindikasikan bahwa bungkil kelapa sawit berkualitas rendah karena kandungan serat kasarnya yang tinggi dalam bentuk beta mannan, rendah kandungan asam amino essensial dan ‘texture’-nya yang agak berbatu akibat kontaminasi dari tempurung kelapa sawit. Karena itu rekomendasi awal tentang penggunaan bungkil kelapa sawit hanya berkisar 10-25%. Akan tetapi beberapa temuan terbaru mengindikasikan bahwa sampai level 40% bungkil kelapa sawit masih memberikan bobot badan optimal pada ayam broiler, ketika ransum disupplementasi dengan asam amino lysin dan methionine. Ini mengindikasikan bahwa rendahnya kualitas bahan makanan ini dapat diatasi dengan menyusun ransum berbasis keseimbangan zat-zat nutrisi, utamanya ayam amino tercerna dan energi termetabolisme. Data tentang ini sudah banyak dipublikasikan dan bisa dijadikan pustaka awal. Pertimbangan pada kandungan asam amino tercerna dan energi termetabolisme menjadi penting khususnya pada bahan makanan yang mengandung serat kasar tinggi seperti bungkil kelapa sawit.

Kontaminasi bahan makanan ini dari tempurung kelapa sawit yang berkisar 15%, menyebabkan makanan ini tampak seperti berbatu-batu. Walaupun keberadaan tempurung kelapa sawit dalam ukuran yang kecil ini akan menurunkan daya cerna makanan, tetapi dia juga bisa bertindak sebagai grit untuk membantu proses penggilingan bahan makanan di Gizzard. Tingginya nilai bulk density pada bahan makanan ini memberikan peluang pada ternak untuk bisa mengkonsumsi lebih banyak. Karena itu, walaupun nilai cernanya rendah tetapi total konsumsi makanan tercerna cukup tinggi sebagai akibat dari tingginya konsumsi pakan. Publikasi-publikasi terbaru mengindikasikan bahwa tingginya pertambahan bobot badan ayam pedaging yang mengkonsumsi bungkil kelapa berhubungan secara linear dengan tingginya konsumsi pakan. Penggunaan enzim pencerna beta mannan yang banyak di pasaran akan meningkatkan daya cerna dan efisiensi makanan.

Keunggulan lain dari bahan makanan ini adalah kemungkinan digunakannya sebagai prebiotik. Prebiotik diterjemahkan sebagai komponen bahan makanan atau zat makanan yang tidak tercerna oleh enzim pencernaan, akan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan mikroba yang bermanfaat bagi ternak. Zat yang paling sering digunakan sebagai prebiotik adalah karbohidrat dalam bentuk oligofruktosa, oligamanosa, beta mannan dan  oligogalactosa. Kajian pada dekade terakhir memberikan hasil yang menggembirakan bahwa pemberian bungkil kelapa sawit pada ayam pedaging menurunkan populasi mikroba pathogen seperti Salmonella enteriditis dan meningkatkan populasi mikroba yang bermanfaat buat ternak seperti bifidobakteria.

Kondisi ini bisa dijelaskan bahwa hampir 40% komponen yang terdapat dalam bungkil kelapa sawit adalah beta mannan. Keampuhan beta mannan sebagai prebiotik telah banyak dipublikasi, dan produknya telah dipasarkan dalam bentuk BioMOS. Akan tetapi produk yang ada di pasaran ini diekstrasi dari Yeast. Walaupun secara enzymatik, beta mannan tidak tercerna oleh ternak unggas karena ketiadaan enzyme mannanase, akan tetapi pencernaan secara fisik akan terjadi melalui proses penghancuran beta mannan ke dalam bentuk yang lebih sederhana yakni mannan oligosaccharida, atau mungkin kedalam bentuk yang paling sederhana yakni manosa. Zat-zat inilah yang bertanggungjawab dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak. Mekanismenya, mannan oligosachharida yang tidak tercerna akan bergerak menuju caeca dan akan difermentasi oleh mikroba yang spesifik memanfaatkan manose sebagai komponen utama mannan, seperti salmonella yang bersifat patogen. Keberadaan subtrat ini akan menarik mikroba patogen (mematikan) ini untuk meninggalkan dinding usus dan menempel pada substrat. Karena tidak tercerna, maka substrat ini akan dibuang dalam bentuk feses, dan ini berati bakteri patogen juga ikut terbuang. Mekanisme lain mungkin terjadi adalah karena substrat mannan oligo saccharida juga ikut meningkatkan populasi bifidobakteria. Bakteri ini akan mensekresi bactericidal yang akan mempengaruhi pertumbuhan species Salmonella.

Temuan-temuan terbaru tentang penggunaan bungkil kelapa sawit sebagai makanan ayam pedaging seharusnya mendorong peternak dan industri perunggasan untuk mengurangi kalau tidak mengganti ketergantungannya pada jagung dan kacang kedele. Dengan melakukan itu, import jagung, kacang kedele dan limbah bungkil kelapa sawit mampu kita kurangi. Dan lebih penting, produksi ayam pedaging mampu kita pertahankan dan kekebalan ternak ayam dapat kita tingkatkan.    Burhanudin Sundu, mahasiswa pada The University of Queensland Australia