{"id":2522,"date":"2016-11-14T12:54:12","date_gmt":"2016-11-14T05:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=2522"},"modified":"2018-03-12T21:57:14","modified_gmt":"2018-03-12T14:57:14","slug":"gppu-usulkan-revisi-undang-undang-persaingan-usaha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/gppu-usulkan-revisi-undang-undang-persaingan-usaha\/","title":{"rendered":"GPPU Usulkan Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha"},"content":{"rendered":"\n

POULTRY INDONESIA, JAKARTA–<\/strong>Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) meminta agar UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat segera direvisi. Hal itu berdasarkan pada poin-poin yang dianggap kurang relevan dengan keadaan saat ini, termasuk wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap mengancam kebebasan dalam menjalankan usaha.<\/p>\n

Ketua GPPU Krissantono memaparkan, bahwa UU No.5 Tahun 1999 tidak jelas dalam mengatur hukuman bagi pihak-pihak yang dinyatakan melanggar dan terkesan multitafsir. Misalnya mengenai denda, Krissantono menilai jumlah yang ditentukan tidak berasal dari perhitungan yang rinci, yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. \u201cDenda dengan jumlah miliaran rupiah itu dari mana asalnya? Tidak bisa seenaknya asal hukum orang tanpa dasar yang jelas,\u201d jelas Krissantono pada diskusi yang digelar oleh Bincang-Bincang Agribisnis (BBA) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Kamis (27\/10\/16). Pernyataan yang dilontarkan Krissantono juga sebagai pembelaan atas perusahaan unggas yang diduga terlibat kartel dalam melakukan afkir dini.<\/p>\n

Krissantono menegaskan, bahwa UU No.5 Tahun 1999 perlu direvisi agar tercipta persaingan usaha yang baik dengan regulasi yang baik, bukan malah memperkuat wewenang KPPU yang dikhawatirkan memberi ketakutan pada para pelaku usaha. \u201cUndang-Undang direvisi bukan untuk memperkuat KPPU, tapi untuk iklim usaha yang baik dan sehat,\u201d ujarnya. Menurut Krissantono, fungsi KPPU saat ini pun sudah terlalu luas, karena mencakup fungsi pengawas, pemeriksa dan pengadil yang terpadu dalam satu lembaga. Kondisi itu diyakini Krissantono membuat para pengusaha menjadi khawatir dalam melakukan perkumpulan, atau kegiatan lainnya yang bertujuan memajukan usaha. \u00a0<\/p>\n

Selain itu, kekhawatiran Krissantono terhadap KPPU yang memiliki wewenang luas tersebut, adalah kepercayaan yang memudar dari para investor. \u201cSelain denda, kerugian yang dihasilkan dari dugaan kartel ini adalah kepercayaan dari investor. Sebab \u2018dikartelkan\u2019 adalah hal yang keji bagi perusahaan mana pun,\u201d ujar dia. Keputusan KPPU memberi hukuman kepada perusahaan terkait membuat para investor menjadi ragu menanamkan modal mereka, sebab proses penghukuman yang dilakukan pun cenderung sepihak dan banyak prosedur yang ganjil.<\/p>\n

Sementara itu, revisi UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan perlu oleh Advokat dan Pengamat Konstitusi Kebijakan Hermawanto. Menurutnya, kewenangan luas yang dimiliki KPPU itu berbahaya. Seharusnya, KPPU pun tidak serta merta menilai pihak lain bersalah atau tidak sebelum keputusan akhir di pengadilan. \u201cAda asas praduga tak bersalah yang perlu dijunjung tinggi,\u201d ujarnya. Hermawanto pun menyarankan agar KPPU diuji ke pengadilan, tentang baik tidaknya tindakan KPPU secara lembaga maupun secara pribadi, tentang dugaan sewenang-wenang ataukah tidak.<\/p>\n

Sementara itu, Ketua KPPU periode 2000-2005 Sutrisno Iwantono mengatakan, hukuman itu ibarat penalti dalam pertandingan sepak bola. Pihak yang dihukum harus mau menerima, kemudian melanjutkan lagi pertandingan, dalam hal ini usaha perunggasan. Dia pun menegaskan bahwa semangat menghukum itu harus fairplay<\/em>, dalam artian sesuai aturan dan tidak timpang. \u201cJangan sampai melakukan denda dengan hitungan yang tidak relevan, sehingga bisa menimbulkan kerugian yang sangat bagi perusahaan,\u201d jelasnya. Sutrisno juga tidak keberatan jika UU No.5 Tahun 1999 direvisi. \u201cJika baik, maka itu harus. Setidaknya nanti perlu dipertegas mengenai pembagian kewenangan, keadilan denda, juga tentang metode pengawasan,\u201d ungkap Sutrisno.<\/p>\n

Pendapat Sutrisno juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Komite Tetap Kebijakan Perdagangan Ratna Sari Loppies. Menurutnya, UU No.5 Tahun 1999 bermaksud menciptakan iklim usaha yang sehat, karenanya dalam menjalankan regulasi pun perlu diperhatikan dengan serius, jangan sampai malah menimbulkan ketakutan dalam usaha. \u201cUndang-Undang tersebut maksudnya untuk kesejahteraan rakyat, jadi, kalau sudah tidak sesuai dengan dinamika yang ada, maka perlu diperbaiki sebagaimana mestinya,\u201d tandas Ratna.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRY INDONESIA, JAKARTA–Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) meminta agar UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat segera direvisi. Hal itu berdasarkan pada poin-poin yang dianggap kurang relevan dengan keadaan saat ini, termasuk wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap mengancam kebebasan dalam menjalankan usaha. Ketua GPPU Krissantono memaparkan, […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2864,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[7],"tags":[154],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n