{"id":26212,"date":"2026-01-28T10:06:38","date_gmt":"2026-01-28T03:06:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=26212"},"modified":"2026-01-28T10:06:38","modified_gmt":"2026-01-28T03:06:38","slug":"jaga-pasokan-pakan-impor-5-juta-ton-sbm-2026-dialihkan-ke-bumn-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/jaga-pasokan-pakan-impor-5-juta-ton-sbm-2026-dialihkan-ke-bumn-2\/","title":{"rendered":"Jaga Pasokan Pakan, Impor 5 Juta Ton SBM 2026 Dialihkan ke BUMN"},"content":{"rendered":"
Pengalihan impor sekitar 5 juta ton SBM ke BUMN mulai 2026 diharapkan menjaga pasokan dan stabilitas harga pakan, namun memunculkan kekhawatiran peternak terhadap potensi kenaikan biaya dan perlunya perlindungan khusus bagi peternak kecil<\/span><\/i>.<\/b><\/h6>\n
Kebijakan pemerintah yang mengalihkan impor Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT), khususnya bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari swasta ke BUMN mulai tahun 2026 menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha perunggasan nasional. Mulai tahun depan, impor SBM akan ditangani oleh BUMN, yaitu PT Berdikari, dengan target sekitar \u00b15 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan dan peternak mandiri. Jumlah ini akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan di lapangan.<\/span><\/h6>\n
\"\"Dalam rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, PT Berdikari serta perwakilan asosiasi dan koperasi peternak di Jakarta, Senin (29\/12\/2025), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengaturan pemasukan kedelai dan turunannya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta arahan Presiden agar BUMN terlibat aktif mendukung program strategis nasional. Menurutnya, SBM merupakan BPAT strategis, setelah jagung yang porsinya mencapai sekitar 25% dalam formulasi pakan unggas dan menjadi komoditas impor terbesar setiap tahun.<\/span><\/h6>\n
\u201cPada 2026, BUMN dalam hal ini PT Berdikari ditugaskan melakukan impor SBM sekitar \u00b1 5 juta ton untuk kebutuhan <\/span>feedmill<\/span> dan peternak mandiri. Volume ini akan dievaluasi secara berkala. Dimana kebijakan tersebut mengacu pada UU No. 18 Tahun 2009 serta Permentan No. 57 Tahun 2015,\u201d tambahnya.<\/span><\/h6>\n
Dirinya menambahkan, untuk mengantisipasi masa transisi, Kementan juga memastikan pengamanan pasokan awal 2026. Berdasarkan laporan izin pemasukan yang belum terealisasi hingga Desember 2025, estimasi ketersediaan SBM diperkirakan sekitar 541 ribu ton.<\/span><\/h6>\n
Dari sisi pelaksana, Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari, Kaspiyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan penugasan negara tersebut. Ia menyampaikan bahwa sebagai BUMN, PT Berdikari bertanggung jawab menjaga mutu bahan pakan, serta membuka ruang untuk masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan sistem, pembiayaan, dan kesiapan operasional perusahaan.<\/span><\/h6>\n
Sementara itu, Direktur Pakan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, Tri Melasari, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada terjaganya kesinambungan pasokan, mutu, dan harga bahan baku pakan. Ia menyatakan bahwa ketersediaan pasokan, jaminan mutu, serta stabilitas harga merupakan perhatian bersama, sehingga pemerintah melalui BUMN perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti.<\/span><\/h6>\n
Masih dalam kesempatan yang sama, sejumlah pihak turut menyoroti kesiapan PT Berdikari, baik dari aspek sistem maupun infrastruktur, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi peternak rakyat. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menyampaikan bahwa pada prinsipnya peternak siap mendukung kebijakan pemerintah, sepanjang dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Ia menegaskan bahwa pengelolaan cabang produksi yang penting harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<\/span><\/h6>\n
Antara kekhawatiran dan harapan<\/b><\/h6>\n
Berdasarkan informasi yang diperoleh Poultry Indonesia menyebutkan bahwa ke depan pelaku usaha yang membutuhkan SBM harus berkoordinasi langsung dengan PT Berdikari untuk mendapatkan pasokan. Dan untuk menghindari gejolak selama masa peralihan, pemerintah masih memberikan ruang transisi. Dimana pelaku usaha diberikan ruang untuk melakukan impor SBM secara langsung hingga 31 Maret 2026. Adapun volume impor dalam masa ini mengacu pada rencana pemasukan yang telah disampaikan atau dikoordinasikan dengan PT Berdikari sampai 8 Januari 2026.<\/span><\/h6>\n
Artikel ini merupakan potongan dari rubrik Laporan Khusus pada majalah Poultry Indonesia edisi Januari 2026. Baca selengkapnya di <\/i>Majalah Poultry Indonesia Edisi Januari 2026<\/i><\/a>, dan untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi:\u00a0<\/i>https:\/\/wa.me\/+6287780120754<\/i><\/a>\u00a0 atau sirkulasipoultry@gmail.com<\/i><\/h6>\n
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di\u00a0WhatsApp Channel Poultry Indonesia<\/a><\/strong><\/em><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pengalihan impor sekitar 5 juta ton SBM ke BUMN mulai 2026 diharapkan menjaga pasokan dan stabilitas harga pakan, namun memunculkan kekhawatiran peternak terhadap potensi kenaikan biaya dan perlunya perlindungan khusus bagi peternak kecil. Kebijakan pemerintah yang mengalihkan impor Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT), khususnya bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari swasta ke BUMN mulai […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":26213,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[6],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n