{"id":27212,"date":"2026-04-10T14:01:44","date_gmt":"2026-04-10T07:01:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=27212"},"modified":"2026-04-10T14:01:44","modified_gmt":"2026-04-10T07:01:44","slug":"harga-telur-jatuh-usai-lebaran-peternak-harapkan-keadilan-intervensi-harga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/harga-telur-jatuh-usai-lebaran-peternak-harapkan-keadilan-intervensi-harga\/","title":{"rendered":"Harga Telur Jatuh Usai Lebaran, Peternak Harapkan Keadilan Intervensi Harga"},"content":{"rendered":"
POULTRYINDONESIA, Jakarta –<\/strong> Pelaku usaha perunggasan menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pemerintah dalam merespons fluktuasi harga telur ayam ras di tingkat peternak. Mereka menilai intervensi cenderung lebih cepat dilakukan saat harga naik, namun lambat bahkan minim ketika harga justru anjlok.<\/h6>\n
Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar (BTB), Yesi Yuni Astuti, mengungkapkan bahwa harga telur di tingkat peternak di wilayah Blitar saat ini tengah mengalami penurunan signifikan. Bahkan, harga sempat berada di kisaran Rp21.200 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen yang ditetapkan sebesar Rp26.500\/kg sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024.<\/h6>\n
Ia juga membagikan pengalamannya menjelang Ramadan dan Hari Raya, ketika pemerintah meminta para ketua asosiasi untuk menandatangani dokumen bermaterai guna menahan harga telur di tingkat kandang maksimal Rp26.500 per kilogram.<\/h6>\n
\u201cPadahal saat itu harga belum naik, bahkan masih dalam fase menuju kenaikan. Namun kami sudah diminta menahan harga. Yang menjadi pertanyaan, mengapa saat harga naik ada instrumen untuk menahan, tetapi ketika harga turun justru diserahkan ke mekanisme pasar? Ini yang menurut kami tidak adil,\u201d tegasnya.<\/h6>\n
Yesi menekankan bahwa fluktuasi harga merupakan hal yang wajar dalam komoditas pangan. Namun sebagai regulator atau \u201cwasit\u201d, pemerintah seharusnya memiliki langkah yang jelas, terukur, dan berimbang, baik ketika harga berada di atas maupun di bawah HAP.<\/h6>\n
Ia mengusulkan dua langkah utama. Pertama, perlunya regulasi yang tegas dan transparan terkait mekanisme intervensi pemerintah saat harga melewati batas atas maupun bawah HAP. Kedua, pentingnya sistem data yang terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya terkait populasi ayam petelur (GPS) dan distribusi DOC (Day Old Chick), guna mencegah ketidakseimbangan pasokan.<\/h6>\n
Selain itu, ia juga menyoroti panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan kesenjangan harga antara produsen dan konsumen.<\/h6>\n
\u201cKami mengapresiasi analisis yang menyebut adanya gap yang lebar antara harga di tingkat produsen dan konsumen. Ini perlu dievaluasi, terutama terkait peran perantara (middleman),\u201d tambahnya.<\/h6>\n
Menurutnya, dinamika pasar juga sangat dipengaruhi oleh program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika program tersebut berjalan, permintaan meningkat sehingga harga telur terdorong naik. Namun saat program melambat, harga kembali turun dan sulit pulih.<\/h6>\n
Ia juga mengingatkan adanya potensi overpopulasi ayam petelur di masa mendatang, terutama jika rencana pembangunan breeding farm oleh Danantara terealisasi tanpa pengendalian kuota breeding dari sektor swasta.<\/h6>\n
Sementara itu, Maino Dwi Hartono selaku Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan turut menyoroti pentingnya memperluas skema intervensi seperti yang telah diterapkan pada komoditas beras dan jagung. Selama ini, pemerintah melalui Bulog menyerap hasil panen saat harga jatuh di bawah HAP, sehingga petani memiliki kepastian harga. Namun skema serupa belum berjalan optimal untuk komoditas lain seperti telur dan daging ayam.<\/h6>\n
\u201cPerlu kita pikirkan penguatan cadangan pemerintah untuk komoditas lain, tidak hanya beras dan jagung. Bisa telur, daging ayam, bahkan kedelai,\u201d jelasnya.<\/h6>\n
Ia menambahkan, sebelumnya sempat ada pola penyerapan hasil ternak untuk program penanganan stunting, yang dinilai bisa menjadi model untuk dikembangkan kembali.<\/h6>\n
\u201cDengan adanya penetapan harga minimum pada padi dan jagung, petani kini merasakan stabilitas dan kepastian. Hal serupa juga harapannya bisa dirasakan oleh peternak dan produsen komoditas lainnya\u201d, tambahnya.<\/h6>\n
Para pelaku usaha pun berharap adanya kebijakan yang lebih adil, agar sektor pangan tidak hanya terlindungi di hilir saat inflasi tinggi, tetapi juga di hulu ketika harga jatuh.<\/h6>\n
\u201cPangan tidak bisa dikelola sendiri-sendiri. Perlu sinergi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha,\u201d tutupnya.<\/h6>\n
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di<\/strong><\/em>\u00a0WhatsApp Channel Poultry Indonesia<\/a><\/strong><\/em><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRYINDONESIA, Jakarta – Pelaku usaha perunggasan menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pemerintah dalam merespons fluktuasi harga telur ayam ras di tingkat peternak. Mereka menilai intervensi cenderung lebih cepat dilakukan saat harga naik, namun lambat bahkan minim ketika harga justru anjlok. Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar (BTB), Yesi Yuni Astuti, mengungkapkan bahwa harga telur di tingkat peternak di […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":27213,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[20,7],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n