{"id":27568,"date":"2026-05-12T11:29:26","date_gmt":"2026-05-12T04:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=27568"},"modified":"2026-05-12T11:29:26","modified_gmt":"2026-05-12T04:29:26","slug":"pemerintah-tegaskan-investasi-harus-adil-dan-melibatkan-peternak-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/pemerintah-tegaskan-investasi-harus-adil-dan-melibatkan-peternak-rakyat\/","title":{"rendered":"Pemerintah Tegaskan Investasi Harus Adil dan Melibatkan Peternak Rakyat"},"content":{"rendered":"
POULTRYINDONESIA, Jakarta –<\/strong> Setiap investasi di industri unggas harus memberi manfaat bagi peternak lokal, bukan justru mempersempit ruang gerak mereka. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda di Jakarta pada Sabtu, (9\/5\/2026).<\/h6>\n
\u201cPembangunan subsektor peternakan harus melibatkan semua pihak mulai dari peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, hingga BUMN sektor pangan\u201d.<\/h6>\n
Agung menegaskan, pemerintah tidak menutup pintu bagi investasi. Namun investasi yang masuk harus memperkuat rantai industri nasional dari hulu ke hilir, bukan sekadar mencari untung tanpa memperhatikan nasib peternak dalam negeri.<\/h6>\n
Ia juga memaparkan arahan Mentan Amran Sulaiman bahwa investasi tidak boleh membuat peternak rakyat tersingkir di negeri sendiri. “Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri,” kata Agung.<\/h6>\n
Untuk mewujudkan itu, Kementan tengah memperkuat model Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) milik pemerintah yang mencakup seluruh rantai produksi dari pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk pangan.<\/h6>\n
Peternak rakyat ditempatkan bukan sebagai pihak pinggiran, melainkan sebagai bagian inti dari rantai produksi nasional. BUMN sektor pangan pun turut dilibatkan untuk menyerap hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat distribusi.<\/h6>\n
“Kita ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya,” ujar Agung.<\/h6>\n
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mendukung arah kebijakan Kementan tersebut. Menurutnya, industri peternakan unggas nasional sebenarnya sudah cukup mampu untuk berdiri sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).<\/h6>\n
“Industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujarnya.<\/h6>\n
Ia khawatir, jika peluang besar ini malah diberikan kepada investor asing, nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati dalam negeri justru akan mengalir ke luar. Bukan hanya keuntungan finansial, tapi juga teknologi, lapangan kerja, hingga bahan-bahan produksi seperti obat unggas dan bibit indukan.<\/h6>\n
“Sementara peternak mandiri di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” katanya.<\/h6>\n
Tauhid juga mengingatkan soal tekanan terhadap neraca perdagangan. Pada kuartal I 2026, impor sudah tumbuh 7,18 persen sementara ekspor hanya naik 0,90 persen. Ketergantungan pada pihak asing di sektor unggas bisa memperburuk angka-angka ini.<\/h6>\n
\u201cSemua pihak perlu duduk bersama, baik pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan peternak mandiri untuk mencari jalan tengah yang adil. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bicara produksi, tetapi juga kesejahteraan peternaknya,” pungkasnya.<\/h6>\n
Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Budi Guntoro, menambahkan perspektif bahwa Indonesia saat ini justru surplus telur, bukan kekurangan.<\/h6>\n
“Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” kata Prof. Budi berdasarkan rilis yang diterima pada Selasa, (12\/4\/2026).<\/h6>\n
Artinya, masalah utama bukan soal meningkatkan produksi, melainkan soal distribusi yang lemah dan posisi tawar peternak rakyat yang masih rendah di hadapan pasar. Dalam kondisi seperti ini, membuka ruang bagi modal besar, apalagi asing, justru berisiko memperparah ketimpangan.<\/h6>\n
\u201cDalam kondisi surplus seperti saat ini, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat koperasi peternak, memperbaiki jalur distribusi, dan membangun kemitraan yang benar-benar menguntungkan peternak lokal, bukan malah membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing,” tegasnya.<\/h6>\n
Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di<\/strong><\/em>\u00a0WhatsApp Channel Poultry Indonesia<\/a><\/strong><\/em><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRYINDONESIA, Jakarta – Setiap investasi di industri unggas harus memberi manfaat bagi peternak lokal, bukan justru mempersempit ruang gerak mereka. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda di Jakarta pada Sabtu, (9\/5\/2026). \u201cPembangunan subsektor peternakan harus melibatkan semua pihak mulai dari peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, hingga BUMN sektor […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":27569,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[20,7],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n