{"id":28079,"date":"2026-07-15T20:15:44","date_gmt":"2026-07-15T13:15:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=28079"},"modified":"2026-07-15T20:15:44","modified_gmt":"2026-07-15T13:15:44","slug":"perkuat-jaminan-mutu-kementan-perbarui-pos-cppb-dan-pendaftaran-pakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/perkuat-jaminan-mutu-kementan-perbarui-pos-cppb-dan-pendaftaran-pakan\/","title":{"rendered":"Perkuat Jaminan Mutu, Kementan Perbarui POS CPPB dan Pendaftaran Pakan"},"content":{"rendered":"
POULTRYINDONESIA, Jakarta<\/strong> \u2013 Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola industri pakan nasional melalui penyempurnaan sistem sertifikasi dan pengawasan. Upaya ini ditujukan untuk memastikan pakan yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya.<\/h6>\n
Penguatan tersebut dituangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 7101\/KPTS\/PK.150\/F\/06\/2026 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dan Pendaftaran Pakan. Regulasi ini menjadi acuan baru dalam pelaksanaan sertifikasi dan pendaftaran pakan dengan prosedur yang lebih seragam dan terukur.<\/h6>\n
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, mengatakan industri pakan memiliki peran strategis dalam menopang produktivitas sektor peternakan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan sistem sertifikasi berjalan efektif tanpa menambah beban bagi dunia usaha.<\/h6>\n
\u201cMelalui regulasi ini, pelaksanaan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) serta pendaftaran pakan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaku usaha,\u201d ujar Tri Melasari, Senin (14\/7).<\/h6>\n
Menurut Tri, penerbitan pedoman tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui pendekatan tersebut, prosedur perizinan menjadi lebih jelas, sementara pengawasan terhadap mutu dan keamanan pakan tetap dapat dijalankan secara optimal.<\/h6>\n
Ia menegaskan bahwa sertifikasi CPPB dan pendaftaran pakan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu produk yang digunakan oleh peternak.<\/h6>\n
\u201cSelain itu, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh proses produksi sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian, pembinaan maupun tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan konsisten,\u201d jelasnya.<\/h6>\n
Tri menambahkan, penerapan standar produksi yang konsisten akan menjadi modal penting bagi industri pakan nasional untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap produk yang beredar.<\/h6>\n
\"\"Sementara itu, Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi, Iqbal Alim, mengatakan penyempurnaan pedoman tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelaku usaha tanpa mengurangi fungsi pengawasan pemerintah.<\/h6>\n
Salah satu perubahan yang dilakukan adalah perluasan mekanisme penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Jika sebelumnya proses pengujian lebih banyak dilakukan melalui laboratorium pemerintah, kini laboratorium swasta yang telah terakreditasi dan independen juga dapat terlibat dalam penerbitan NPP. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus tetap menjaga kredibilitas hasil pengujian melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.<\/h6>\n
Dalam implementasinya, Kementan juga menyiapkan masa transisi bagi pelaku usaha yang masih menyesuaikan kemasan produknya dengan ketentuan baru. Masa penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri untuk beradaptasi tanpa mengganggu proses produksi maupun distribusi pakan di lapangan.<\/h6>\n
Melalui penyempurnaan sistem sertifikasi dan pengawasan ini, pemerintah berharap kualitas pakan nasional semakin terjaga sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas peternakan serta memperkuat daya saing industri perunggasan dan peternakan nasional secara keseluruhan.<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRYINDONESIA, Jakarta \u2013 Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola industri pakan nasional melalui penyempurnaan sistem sertifikasi dan pengawasan. Upaya ini ditujukan untuk memastikan pakan yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya. Penguatan tersebut dituangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 7101\/KPTS\/PK.150\/F\/06\/2026 […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":28080,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[20,7],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n