{"id":28545,"date":"2026-09-10T13:59:55","date_gmt":"2026-09-10T06:59:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=28545"},"modified":"2026-09-14T15:55:34","modified_gmt":"2026-09-14T08:55:34","slug":"kementan-dukung-kolaborasi-pdhi-dan-ispi-untuk-kawal-regulasi-peternakan-dan-kesehatan-hewan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/kementan-dukung-kolaborasi-pdhi-dan-ispi-untuk-kawal-regulasi-peternakan-dan-kesehatan-hewan\/","title":{"rendered":"Kementan Dukung Kolaborasi PDHI dan ISPI untuk Kawal Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan"},"content":{"rendered":"
POULTRYINDONESIA, Jakarta<\/strong> – Penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi dinamika pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional. Untuk itu, Kementan mendorong ISPI dan PDHI untuk memperkuat sinergi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan, termasuk revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<\/h6>\n
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) dan Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI). Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (8\/9\/2026).<\/h6>\n
Kerja sama kedua organisasi profesi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kontribusi tenaga profesional dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan masukan yang relevan bagi penyusunan kebijakan nasional.<\/h6>\n
“Penguatan regulasi perlu diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha peternakan, khususnya peternak rakyat. Revisi ketiga Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mempertimbangkan kepentingan peternak sebagai salah satu stakeholder utama”.<\/h6>\n
Ia menilai, kebijakan yang disusun tidak cukup hanya mengatur aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan. Regulasi juga perlu memberikan perlindungan serta menciptakan lingkungan usaha yang mendukung keberlanjutan peternak rakyat.<\/h6>\n
\u201cSolusinya tentu harus bermuara pada regulasi, yaitu undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi, saya titip pada ISPI, pada PDHI agar dalam merumuskan masukan-masukan terkait dengan revisi ketiga Undang-Undang PKH agar diprioritaskan kepada para peternak yang menjadi stakeholder utama kita,\u201d ujar Agung.<\/h6>\n
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peternak rakyat perlu ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Hal tersebut, menurutnya, harus berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan sektor pangan nasional.<\/h6>\n
Penandatanganan nota kesepahaman antara PB PDHI dan PB ISPI menjadi salah satu bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas profesi. Kerja sama ini dinilai penting mengingat pembangunan peternakan tidak dapat dipisahkan dari aspek kesehatan hewan.<\/h6>\n
Ketua Umum PB PDHI, Muhammad Munawaroh, menyampaikan bahwa profesi peternakan dan kedokteran hewan memiliki kompetensi yang saling melengkapi. Sinergi keduanya diperlukan untuk mendukung terciptanya usaha peternakan yang sehat.<\/h6>\n
Menurutnya, pengelolaan peternakan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, mulai dari aspek pembibitan, nutrisi, hingga kesehatan hewan. Masing-masing profesi memiliki peran dalam mendukung keberhasilan usaha peternakan.<\/h6>\n
\u201cKalau kita bicara breeding dan nutrisi, itu lebih banyak dipahami oleh teman-teman peternakan. Sementara di kesehatan hewan, kami banyak fokus pada farmasi dan farmakologi. Ini yang harus kita sinergikan. Hari ini kita memulai langkah baru. Peternakan dan kesehatan hewan tidak bisa lepas, tujuannya sama,\u201d kata Muhammad Munawaroh.<\/h6>\n
Ia menilai, keterhubungan antara kedua bidang tersebut perlu terus diperkuat, baik dalam praktik pembangunan peternakan maupun dalam penyusunan kebijakan. Dengan kolaborasi yang lebih erat, kontribusi masing-masing profesi diharapkan dapat semakin optimal.<\/h6>\n
Sementara itu, Ketua Umum PB ISPI, Audy Joinaldy, menyoroti pentingnya penguatan peran organisasi profesi dalam memastikan keberadaan dan kompetensi tenaga profesional mendapatkan perlindungan yang memadai.<\/h6>\n
Menurutnya, profesi insinyur peternakan maupun dokter hewan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, aspek perlindungan profesi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi.<\/h6>\n
\u201cProfesi ini perlu mendapatkan perlindungan, baik insinyur peternakan maupun dokter hewan. Saat ini kita masih berada dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan,\u201d ujar Audy.<\/h6>\n
Ia menambahkan, sinergi antara PDHI dan ISPI diperlukan untuk memastikan peran masing-masing profesi dapat berjalan secara optimal. Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan nasional.<\/h6>\n
Dengan adanya kolaborasi antara organisasi profesi, penyusunan regulasi diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan pembangunan peternakan secara lebih komprehensif. Hal ini mencakup kepentingan peternak rakyat, penguatan produksi dalam negeri, serta perlindungan terhadap profesi yang berperan dalam mendukung sektor peternakan.<\/h6>\n
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Selain persoalan produksi, subsektor ini juga berkaitan dengan kesehatan hewan, ketersediaan pangan asal hewan, serta keberlanjutan usaha peternak.<\/h6>\n
Kementan pun mendorong agar kerja sama kedua organisasi tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Sinergi ini diharapkan berlanjut dalam bentuk kontribusi nyata terhadap pengawalan regulasi dan penguatan subsektor peternakan serta kesehatan hewan.<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRYINDONESIA, Jakarta – Penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi dinamika pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional. Untuk itu, Kementan mendorong ISPI dan PDHI untuk memperkuat sinergi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan, termasuk revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, saat menyaksikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":28546,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[20,7],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n