{"id":29404,"date":"2026-11-12T12:18:55","date_gmt":"2026-11-12T05:18:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/?p=29404"},"modified":"2026-11-12T12:18:55","modified_gmt":"2026-11-12T05:18:55","slug":"bapanas-perketat-pengawasan-harga-sejumlah-komoditas-di-eksosistem-perunggasan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.poultryindonesia.com\/id\/bapanas-perketat-pengawasan-harga-sejumlah-komoditas-di-eksosistem-perunggasan\/","title":{"rendered":"Bapanas Perketat Pengawasan Harga Sejumlah Komoditas di Eksosistem Perunggasan"},"content":{"rendered":"
POULTRYINDONESIA, Jakarta \u2013<\/strong> Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Surat edaran yang ditetapkan pada Selasa (10\/11\/2026) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pemerintah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.<\/h6>\n
Kebijakan ini turut mencakup sejumlah komoditas di sektor perunggasan, mulai dari jagung pipilan kering sebagai bahan baku pakan, bibit ayam atau day old chick (DOC), telur ayam ras, hingga daging ayam ras.<\/h6>\n
Berdasarkan ketentuan harga dalam lampiran surat edaran, jagung pipilan kering diatur menurut kadar air dan tingkat rantai pasok. Di tingkat peternak, jagung dengan kadar air 15% memiliki HET sebesar Rp5.800\/kg. Sementara itu, jagung dengan kadar air 18\u201320% memiliki HPP sebesar Rp5.500\/kg di tingkat petani. Adapun harga pembelian di tingkat gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp6.400\/kg.<\/h6>\n
Untuk komoditas bibit ayam, pemerintah menetapkan rentang harga DOC broiler di tingkat peternak sebesar Rp6.500\u2013Rp7.000 per ekor. Sementara itu, harga DOC layer ditetapkan dengan batas bawah Rp9.000 dan batas atas Rp11.000 per ekor. Pemerintah juga mencantumkan HET bibit ayam petelur siap produksi atau pullet sebesar Rp80.000 per ekor.<\/h6>\n
Pengaturan harga juga mencakup produk hasil peternakan. Untuk telur ayam ras, HPP atau Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen ditetapkan sebesar Rp26.500\/kg, sedangkan HET di tingkat konsumen sebesar Rp30.000\/kg.<\/h6>\n
Adapun untuk daging ayam ras, HPP\/HAP di tingkat produsen ditetapkan sebesar Rp25.000\/kg dan HET di tingkat konsumen sebesar Rp40.000\/kg. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan sekaligus menjaga keseimbangan harga dari tingkat produsen hingga konsumen.<\/h6>\n
Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia meminta agar pengawasan segera dilakukan dan pelaku usaha yang terbukti melanggar dikenai sanksi sesuai ketentuan.<\/h6>\n
\u201cSaya minta hari ini diedarkan dan bagi yang melanggar HET, HPP, diberi sanksi. Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), itu diberi sanksi,\u201d kata Amran di Jakarta, Selasa (10\/11\/2026).<\/h6>\n
Ia menjelaskan bahwa penindakan tidak terbatas pada sanksi administratif. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan dapat berlanjut hingga pencabutan izin usaha dan penarikan pangan pokok dari peredaran. Sementara itu, jika hasil pengawasan menemukan indikasi tindak pidana di bidang pangan, pelaku usaha dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<\/h6>\n
Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok. Adapun pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dapat berujung pada sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<\/h6>\n
\u201cNah, ini sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan pidana itu maksimal tujuh tahun penjara. Nah, ini yang terbaru denda Rp1,5 miliar,\u201d tegasnya.<\/h6>\n
Pelaksanaan pengawasan ketentuan harga tersebut melibatkan Kepala Bapanas, gubernur, bupati\/wali kota, serta aparat kepolisian dan TNI sesuai kewenangannya. Para pengawas juga diwajibkan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi tindak pidana di bidang pangan.<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

POULTRYINDONESIA, Jakarta \u2013 Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Surat edaran yang ditetapkan pada Selasa (10\/11\/2026) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pemerintah […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":29405,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"cybocfi_hide_featured_image":"","spay_email":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false},"categories":[20,7],"tags":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n