POULTRYINDONESIA, Jakarta — Pemerintah terus mematangkan pengembangan program hilirisasi ayam terintegrasi sebagai upaya memperkuat tata kelola perunggasan nasional. Kementerian Pertanian bersama Danantara dan PT Berdikari menggelar rapat koordinasi pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi pada Rabu (28/1/2026), guna memastikan program dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi yang dinilai krusial bagi keberlanjutan sektor perunggasan. Pertemuan ini juga menjadi forum penyamaan pemahaman berbasis data dan kebutuhan di lapangan, sebagai landasan penyusunan pemetaan program pemerintah yang lebih relevan dan aplikatif.

Program hilirisasi ayam terintegrasi dirancang sebagai respons atas sejumlah tantangan struktural di sektor perunggasan nasional. Saat ini, sekitar 63 persen produksi ayam nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi dan efisiensi logistik antarwilayah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui peran badan usaha milik negara (BUMN) sebagai penyeimbang industri, sekaligus untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mendukung sektor perunggasan nasional.

“Pemerintah tidak ingin menguasai, tetapi harus hadir. Melalui BUMN, kita ingin menciptakan keseimbangan, sekaligus mendorong peningkatan laba BUMN dan kapasitas sumber daya manusia negara dalam membantu sektor perunggasan,” ujar Makmun.

Ia menambahkan, dalam jangka panjang program ini diharapkan mampu memberikan manfaat luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan pendapatan peternak rakyat, hingga peningkatan konsumsi protein hewani per kapita, khususnya pada anak-anak Indonesia.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus, menekankan bahwa pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi merupakan bagian dari mandat negara dalam menjamin ketersediaan protein hewani yang terjangkau dan merata bagi masyarakat.

“Ini adalah tugas negara untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang terjangkau dan merata,” kata Ali Agus.

Sementara itu, perwakilan Danantara, Aurelius, menyampaikan bahwa agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan identifikasi kebutuhan yang jelas, keselarasan dengan tujuan pemerintah, serta dukungan data yang komprehensif dari setiap provinsi. Pemetaan potensi wilayah dinilai penting untuk memastikan program ini mampu mendukung pemenuhan MBG dengan biaya logistik yang efisien.

“Kami perlu pemetaan kebutuhan berbasis data di setiap provinsi, agar pemenuhan MBG dapat berjalan efektif dan biaya logistik tidak menjadi beban yang terlalu berat,” ujarnya.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia