POULTRYINDONESIA, Jakarta – Akhir puasa tahun 2021, stabilitas perunggasan Indonesia kembali diuji. Tingginya harga sapronak yang terjadi disinyalir membuat banyak peternak merugi. Hal ini lah yang melatarbelakangi Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Pertanian (kementan), Jakarta, Selasa (4/4).

Dalam demonstrasi tersebut, para peternak menuntut agar pemerintah dapat mengatasi masalah distribusi suplai day old chicken (DOC) dan menurunkan harga pakan di peternak.

Alvino Antonio selaku Ketua PPRN mengatakan bahwa saat ini peternak ayam mandiri menanggung biaya produksi yang tinggi, namun harga jual ayam hidup masih belum bisa naik.

“Kami menuntut harga ayam hidup berada di atas harga pokok produksi (HPP) peternak mandiri. Saat ini input kita tinggi, DOC, pakan dan obat-obatan naik. Jadi ketika harga ayam tinggi, jangan disuruh turun. Pemerintah harus bertanggung jawab terkait hal ini, karena tidak dapat menciptakan biaya sapronak yang terjangkau,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa HPP peternak mandiri saat ini sekitar Rp21.000 per ekor. Namun, harga ayam hidup saat ini masih berada di kisaran Rp19.500-20.000 per ekor, sehingga terjadi kerugiaan sekitar Rp1.000-1.500 per kilogram.

Selain itu Alvino juga menyoroti terkait kebijakan SE cutting yang saat ini menjadi andalan pemerintah untuk menstabilkan kondisi perunggasan.

Baca Juga: Peningkatan Daya Saing Terjegal Biaya Sapronak

“SE cutting kan bertujuan untuk pengendalian suplai, namun realita hari ini harga ayam hidup masih di bawah HPP kami. Jadi kami mempertanyakan pelaksanaan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu bagi Kuswono yang merupakan peternak dari daerah Banten menegaskan bahwa dirinya sudah tidak kuat untuk melakukan budi daya karena tingginya sapronak yang diperparah oleh murahnya harga ayam hidup.

“Kepada pemerintah, tolong beli kandang saya. Ini serius, saya dan para peternak mandiri sudah tidak kuat lagi. Saya sudah berkali-kali ikut rembuk, konsolidasi hingga demo tapi masalah klasik masih terus terjadi,” pungkasnya.

Dalam aksi yang diikuti kurang lebih 30 orang itu, 10 perwakilan peternak diterima untuk berdialog dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro). Namun, Sekretaris Jenderal PPRN, Kadma Wijaya, mengatakan bahwa para peternak hanya menyampaikan tuntutan dan memilih untuk tidak berdialog.

“Peternak hanya mau berdialog dengan Bapak Dirjen PKH atau Menteri Pertanian. Hal ini dikarenakan tuntutan yang kami sampaikan merupakan masalah klasik, sehingga harus segera terselesaikan,” ucap Kadma.

Apabila tuntutan tidak dituruti, para peternak berencana untuk menggelar lagi aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak. Para peternak berencana mendorong menteri pertanian mundur karena dinilai tidak berpihak pada peternak kecil.