POULTRYINDONESIA, Bogor – Fluktuasi harga livebird (LB) ditingkat peternak masih saja terjadi. Bahkan banyak peternak mengeluhkan harga LB akhir-akhir ini yang berada dibawah harga pokok produksi (HPP) peternak. Fenomena ini membuat peternak kembali mengalami kerugian. Untuk itu, banyak peternak, melalui asosiasi perunggasan meminta para perusahaan besar dapat membantu menyerap LB mereka.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi stabilisasi harga perunggasan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) di Bogor, Rabu, (21/9). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, 10 perusahaan perunggasan, BUMN pangan dan berbagai asosiasi perunggasan.
Dalam keterangannya pada media, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, NFA, Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM menyampaikan bahwa kondisi saat ini harga LB jatuh dan berada di bawah HPP peternak. Untuk itu, NFA bersama peternak meminta bantuan perusahaan besar dan BUMN pangan untuk dapat membantu menyerap LB di peternak, sehingga harga LB ini bisa segera kembali stabil.
Baca Juga: Ayam Korat dan Manajemen Pakannya
Menurutnya, langkah penyerapan ini adalah kebijakan SOS yang harus segera diambil sembari mempersiapkan rencana jangka panjang. Dan untuk jangka panjang, NFA sedang menyusun dan menguatkan close loop ekosistem perunggasan agar kondisi kedepan bisa lebih stabil lagi.
“Surplus LB bulan September diperkirakan sekitar 71 ribu ton dan per tahun berkisar 700-800 ribu ton. Kedepan surplus ini harus bisa dijadikan sebagai cadangan pangan nasional. Surplus boleh tapi harus terkendali dan bermanfaat. Dalam pertemuan ini 10 perusahaan telah sepakat dan berkomitmen akan menyerap LB peternak rakyat mandiri mulai Jumat, 23 September 2022 sampai harga LB sesuai HAP (Rp 21.000). Dengan jumlah total sekitar 29 truk atau rata-rata 30 ton/hari yang dikonsentrasikan di pulau Jawa,” terang Ketut.
Dirinya berharap, kesepakatan ini dapat dijalankan dengan sebaiknya, sehingga harga komoditas unggas ditingkat peternak bisa kembali stabil. Selain itu, ia juga berharap agar beberapa perusahaan lain yang menerima izin impor GPS juga dapat turut membantu kebijakan SOS ini. Dan apabila tidak, izin impor GPS dapat dievaluasi kembali.