POULTRYINDONESIA, Jakarta – Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia menggelar seminar virtual yang bertajuk Dialog Agribisnis seri #6 dengan tema “Penetapan HET dan HPP Harga Dasar yang Adil bagi Produsen dan Konsumen”, pada Rabu (6/10) lewat aplikasi Zoom.

Ir. Menurut Maxdeyul Sola, MM., MBA, selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia yang menjadi moderator dalam seminar tersebut mengatakan bahwa saat ini terjadi situasi yang sulit antara peternak khususnya peternak layer, dan petani jagung, sehingga harapannya situasi ini bisa dipecahkan bersama.

“Situasi harga yang terjadi saat ini terutama saat kemarin harga jagung tinggi dan harga telur yang rendah, menyebabkan adanya aksi peternak petelur kepada Presiden. Ketika harga telur sempat terjadi kenaikan, kembali terjadi polemik bahwa harga jagung sangat rendah dan ini tentu menyebabkan petani jagung menjerit. Seolah situasi ini menjadi seperti makan buah simalakama. Harapannya dengan diskusi ini, kita semua menemukan solusi,” ucapnya.

Baca juga : PATAKA Gelar Webinar Mengulik Polemik Jagung

Berdasarkan pemaparan dari Suwardi, selaku Ketua Koperasi Peternak Kendal dalam seminar tersebut mengatakan bahwa harus ada upaya yang dilakukan dari hulu sampai hilir agar pelaku industri perunggasan terutama layer bisa berjalan beriringan dengan petani jagung. Suwardi menjelaskan untuk komponen pembentuk HPP telur ras sendiri diantaranya dipakan 75.7%, biaya operasional kandang 9.2%, biaya penyusutan pulet 10.2%, biaya penyusutan infrastruktur 2%, biaya operasional penjualan 1.3%, dan OVK (Obat dan Vaksin Kimia) 0.93%.

“Rumus Hitung HPP Telur, HPP telur = 3,3 (FCR Global) x Harga Pakan. Menurut perhitungan rumus tersebut HPP telur saat ini seharusnya, 3,3 x Rp 6.500,- = Rp 21.450,-/kg. Sedangkan harga konsentrasi tinggi, harga jagung tinggi, harga telur anjlok diangka Rp 16.000,- sehingga per kg telur peternak rugi Rp 5.450,- sedangkan yang diharapkan dari sebuah usaha tentunya ada keuntungan yang didapat, tidak hanya impas HPP saja,” ungkapnya.

Ia berharap adanya solusi dari pemerintah dalam rangka stabilisasi untuk melindungi produsen dan konsumen agar terjadi keseimbangan. Selain itu juga adanya pembaharuan Permendag tentang acuan harga produk pakan maupun produk peternakan, disesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Yang tak kalah penting menurutnya adanya komitmen bersama para pelaku di industri (baik integrator, petani, peternak, broker dan bakul) untuk mengikuti acuan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa perlu adanya pendataan yang serius mengenai jumlah produksi jagung dan populasi ternak agar tidak terjadi kelangkaan yang mengakibatkan harga jagung melonjak. Selain itu diperlukan pendataan yang serius mengenai jumlah produksi dan serapan pasar terhadap produk-produk peternakan agar supply dan demand stabil, sehingga bisa mengantisipasi anjloknya harga di pasaran.

Dengan melihat Realita yang ada, Dean Novel selaku Direktur PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA) yang juga hadir dalam seminar tersebut mengatakan bahwa ada banyak sekali kendala yang dialami para petani jagung kita. Diawali dengan permasalahan pupuk subsidi yang terbatas, harga benih jagung hibrida premium yang tinggi, harga herbisida pra tanam dan herbisida selektif yang selalu naik setiap tahunnya, harga insektisida untuk lalat grayak FAW yang tidak murah, biaya panen (petik dan kupas) yang tidak murah pula, ditambah lagi biaya logistik pengiriman yang tidak kalah mahal, hingga sarana pasca panen yang terbatas.

“Saya berpesan dari sisi peternakan jagung, tolong diperhatikan untuk jagung subsidi. Terkait adanya disparitas harga, baik harga di peternak dan di feedmill, saya juga mengusulkan bahwa perlu adanya floor price (harga minimum yang dikenakan untuk suatu produk tertentu) untuk jagung. Semisal harga per provinsi, ini kalau bisa harga tunggal. Kemudian misalnya harga per regional yaitu WIB, WITA, dan WIT, dan juga harga nasional, dengan konsekuensi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau Lembaga/Badan yang ditugasi harus menyerap hasil panen petani dengan floor price saat musim panen raya dan menyimpan sebagai cadangan jagung pemerintah,” tutur Dean.

Dalam seminar tersebut turut hadir pula Oke Nurwan, Dipl., Ing, selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Eko Sandjojo, selaku Ketua Dewan Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, yang Mewakili Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad Al-Haddar selaku Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, serta Tito Pranolo selaku pengamat pertanian.