Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak julukan. Beberapa diantaranya adalah negara agraris dan negara maritim. Predikat negara agraris disandang karena dulu sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Sedangkan, dengan kekayaan laut yang melimpah cukup beralasan apabila Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Sehingga tidak berlebihan apabila agromaritim menjadi sektor yang sangat mempunyai potensi besar untuk menopang perekonomian Indonesia kedepan. Melihat hal tersebut, Himpunan Alumni IPB (HA IPB) menggelar acara “Agromaritim Outlook 2024 dan Rakernas III HA IPB” yang berlangsung di IPB International Convention Center Bogor, pada tanggal 27 hingga 28 Februari 2024.
Sebagai salah satu bagian dari sektor agromaritim, industri perunggasan mempunyai peran dan posisi yang strategis bagi negara. Akan tetapi industri ini juga belum bisa dikatakan mapan. Banyak persoalan yang harus dipecahkan.
Ketua Umum DPP HA IPB, Walneg S. Jas mengatakan bahwa pada momentum pemilu ini, pihaknya ingin berkonsentrasi dengan apa yang menjadi corenya yakni membawa agromaritim. Dalam beberapa waktu kedepan pihaknya juga akan beraudiensi dan menyerahkan ke pemerintah (Bappenas) sebagai dapur kebijakan pembangunan dan juga presiden terpilih agar agromaritim ini dipakai sebagai salah satu pondasi pembangunan ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Hal ini juga untuk menguatkan perjuangan dalam bidang politik kebijakan untuk memperjuangkan kedaulatan agromaritim. HA IPB berupaya menyebarkan konsep kedaulatan agromaritim kepada pemerintah, terutama dengan mendesak agar konsep tersebut dipertimbangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kemendag RI, Kasan mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus mendukung kinerja ekspor produk agromaritim Indonesia. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Kemendag adalah memberikan dukungan fasilitasi maupun sertifikasi dan desain produk, promosi, misi dagang, pendampingan, dan mendukung pemasaran bagi para eksportir produk agromaritim.
“Kemendag juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha agromaritim untuk masuk di pasar ekspor. Selain itu, tentu ujung tombak Kemendag di luar negeri yaitu perwakilan perdagangan di luar negeri, yang ada di seluruh benua negara siap untuk meningkatkan perdagangan dan ekspor produk maritim maupun agro Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya kerja sama program yang ada diharapkan dapat meningkat dan menjembatani kesempatan dagang serta memperluas pasar-pasar produk agromaritim di Indonesia. “Dengan seluruh kapasitas tersebut, kami berharap ekspansi perdagangan produk agromaritim ke pasar di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eurasia Union, dan Amerika Latin dapat menjadi sumber pertumbuhan ekspor baru bagi Indonesia,” tambah Kasan.
Dinamika industri perunggasan
Dalam rangkain acara tersebut, komoditas perunggasan menjadi salah satu topik menarik yang banyak dibahas. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda menjelaskan bahwa komoditas unggas, menjadi komoditas satu-satunya di peternakan yang hulu hilirnya sudah terbentuk dengan baik. tak hanya mampu berswasembada, produk perunggasan berkontribusi atas 2/3 dari konsumsi protein masyarakat Indonesia, serta menyumbang 80,77 % terhadap total produksi ternak. Selain itu, industri ini juga secara nyata telah mendukung perekonomian negara dengan menyumbang 60 persen terhadap PDB peternakan.
“Sebagai industri padat karya, perunggasan juga berperan aktif dalam menyediakan tenaga kerja bagi masyarakat dengan menyerap sekitar 10 persen dari tenaga kerja nasional, dengan omzet mencapai 700 triliun per tahun. Kemudian Dalam perjalanannya, industri ini juga terus tumbuh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan industri pembibitan yang saat ini berjumlah 23 perusahaan GPS Broiler dan 6 perusahaan GPS Layer. Selain itu, industri pakan juga tumbuh pesat dengan jumlah 110 pabrik pakan dengan kapasitas produksi 29.652 juta ton,” tandasnya.
Kendati demikian, Agung melanjutkan dalam pembangunan perunggasan ini, tentu tak lepas dari berbagai tantangan. Saat ini pelaku usaha dihadapkan pada persoalan harga output yang lebih rendah dengan biaya input. Hal ini telah membawa kerugian yang cukup besar pada pelaku usaha. Menurut data dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), kerugian peternak mandiri menembus Rp. 3,2 Triliun per tahun, sedangkan menurut data Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) kerugian di industri broiler nasional mencapai lebih dari Rp 5 Triliun per tahun atau Rp. 25 – 30 Triliun selama 3 tahun terakhir.
Hal ini tak lepas dari fenomena harga input (DOC & pakan) yang mahal & berfluktuasi, sehingga membuat tingginya HPP pelaku usaha. Kemudian apabila dilihat dari sisi konsumen, daya beli yang melemah & pola konsumsi yang bersifat musiman menambah sederet peliknya persoalan yang terjadi. Belum lagi panjangnya rantai pasok dan hilirisasi yang belum efisien, membuat harga Lb dominan ditentukan oleh broker. Selain itu pasar Lb antara pelaku usaha integrator & peternak sama, sehingga persaingan yang terjadi tidak seimbang.
