Kenaikan permintaan saat momen puasa dan lebaran bukanlah sesuatu yang baru, melainkan pola tahunan yang sering kali terulang. Kendati terdapat berbagai disrupsi pada momen ini, namun terkonfirmasi bahwa tetap ada kenaikan permintaan masyarakat akan produk asal unggas. Tentu berbagai dinamika yang terjadi tidak membuat semua pelaku perunggasan mendapatkan keberkahan. Akan tetapi, momentum ini tetaplah harus dipersiapkan sebaik mungkin, sehingga kenyaman bagi seluruh stakeholder perunggasan bisa dirasakan.

Perencanaan matang perlu dilakukan para stakeholder perunggasan dalam menghadapi momentum puasa dan lebaran. Lebih jauh diperlukan kerja sama dan langkah jangka panjang yang konsisten untuk menata perunggasan nasional.

Bagi pemerintah, terkhusus Kementerian Pertanian bulan puasa dan lebaran selalu mendapatkan atensi khusus di setiap tahunnya. Pantauan supply demand selalu dilakukan jauh-jauh hari untuk mengupayakan stabilisasi perunggasan dapat terjadi. Kepala Seksi Ternak Unggas, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Iqbal Alim menyampaikan bahwa dalam rangka upaya stabilitas perunggasan saat puasa dan lebaran tahun 2023, pemerintah telah melakukan pengendalian dari sisi produksi melalui penerbitan Surat Dirjen PKH No. B-16/PK.230/F/02/2023 perihal imbauan pengaturan produksi kepada perusahaan pembibit untuk melakukan pengendalian produksi DOC FS secara mandiri, ditargetkan total sebanyak 104.406.921 ekor. Realisasi per 21 Maret 2023 terealisasi sebanyak 36.804.281 ekor (35,25%).

“Pengurangan DOC FS tersebut akan memberikan dampak penyesuaian produksi livebird (LB) dan karkas ayam pada momen puasa dan lebaran yakni bulan April dan Mei, sehingga diharapkan harga ditingkat peternak dapat terangkat, dan harga di konsumen tidak melambung tinggi. Pada periode berikutnya kami mengingatkan kepada perusahaan pembibit agar melakukan afkir dini PS secara mandiri. Selain itu dalam upaya monitoring kondisi harga di daerah sentra peternakan, kami juga menyiapkan data terkait rencana produksi, harga Komoditas Peternakan, harga Sapronak (pakan), harga DOC secara rutin dan terupdate. Hal ini sebagai dasar dan acuan bagi para stakeholder terkait,” jelasnya dalam sebuah seminar daring, Rabu (22/3).

Selain itu dirinya juga menyinggung persoalan distribusi produk unggas yang belum merata. Melihat hal tersebut pemerintah telah memberikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami surplus sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah defisit atau harga yang tinggi. Disisi lain, menurut Iqbal, bersama Bapanas dan K/L lain Dirjen PKH berupaya mengeluarkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil kembali.

“Kami juga melakukan pengawasan dan pengendalian bersama Bapanas, Kemendag, BUMN Pangan dan Satgas Pangan, Dinas Pangan Provinsi serta stakeholder, terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan LB dan/atau telur konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha. Dan terkait hilirisasi kamu telah mengupayakan penyiapan infrastruktur Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Air Blast Freezer (ABF) & Cold Storage,” tegasnya.

Perencanaan matang

Sementara itu, isu perunggasan saat puasa dan lebaran ini juga mendapatkan respons dari Achmad Dawami, selaku Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). Dirinya cukup yakin momen HBKN tahun ini bisa mendongkrak daya beli perunggasan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari masa transisi ke endemic, dimana momen HBKN yang lalu bisa dikatakan masyarakat masih ragu untuk bisa dengan leluasa mudik, namun beda dengan tahun ini yang tidak ada batasan. Terlebih apabila didorong dengan perusahaan yang mau menggelontorkan dana THR maupun insentif lainnya ke masyarakat, maka hal tersebut akan mendongkrak daya beli.

“Saya berpesan kepada semua stakeholder perunggasan untuk melakukan usaha dengan rencana yang matang. Semua rencana yang disusun tentunya harus memperhatikan aspek risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang telah diambil. Kedua, harus bisa mengurangi distribusi yang panjang, supaya ketika sampai ke konsumen harganya lebih realistis. Kalau ingin melakukan pengembangan, harus memperhatikan daerah mana yang masih dikembangkan, karena hal tersebut merupakan salah satu aspek yang paling penting,” jelasnya kepada Poultry Indonesia, di Tangerang, Jumat (14/3).

Lebih lanjut, apabila industri perunggasan hanya mengandalkan daya beli memang cukup berat. Maka dari itu beberapa perusahaan mulai untuk melakukan upaya pemotongan mata rantai. Dawami melihat bahwa saat ini kondisinya cukup berat, perusahaan sebesar apa pun sedang mengalami situasi yang cukup berat, maka dari itu setiap perusahaan harus mau mengurangi produksi sesuai dengan kemampuannya masing masing.

“Dan apabila diminta solusi, menurut saya memang solusinya itu jangka panjang dan harus konsisten. Supply bisa kita perkirakan dan mengaturnya, tetapi demand itu memang harus dikreasikan. Maka dari itu, GPPU terus mendidik para anggota supaya bisa melakukan kreasi untuk meningkatkan demand, baik melalui kampanye, edukasi dan lainnya. Dan jika perunggasan itu masih seperti sekarang, permasalahannya masih akan terjadi. Akan tetapi jika semuanya sudah dalam bentuk integrasi dengan berbagai skemanya, mulai dari DOC, pakan ternak, budi daya, karkas sampai further process, maka solusinya akan sangat bagus sekali. Manfaatnya, customer akan mendapatkan kualitas yang lebih bagus dan harga yang realistis dan semua industri dapat tumbuh,” tambahnya.

Pada kesempatan yang berbeda Heri Setiawan selaku Public Relation Wonokoyo Group menjelaskan bahwa untuk menghadapi HBKN usaha harus dipersiapkan secara matang. Harus dipikirkan seberapa banyak, hulu yang bisa supply untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi momen ini. Menurutnya semua pelaku harus realistis dalam mengambil keputusan.

“Jangan sampai berlomba-lomba dan tergoda karena pasarnya besar dan meningkat, akhirnya tanpa disertai dengan perhitungan yang matang, kandang diisi semua. Nah, kalau semuanya berpikiran seperti itu, maka kejadian oversupply akan terjadi dan bahkan lebih parah. Ingat, sebelum pandemi terjadi peningkatan demand sebesar 30% baik itu ayam ras pedaging maupun dari petelur. Kemudian ketika pandemi, ada peningkatan tetapi kecil sekali yaitu hanya sekitar 5%. Kemudian sekarang itu kita prediksi bisa naik tetapi dengan maksimum 20%. Ini harus dihitung baik-baik. Jangan berpikir kita akan mengalami peningkatan demand 30% karena takutnya setelah momen lebaran selesai tetapi masih ada stock maka akan terjadi oversupply yang kemudian mengakibatkan harga jual di tingkat peternak menjadi drop lagi,” tegasnya melalui sambungan telepon, Jumat (17/3).

Dari sisi peternak, Muchlis Wahyudi, Wakil Sekretaris Jendral Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) mengaku bahwa telah terjadi anomali pasar saat momen puasa dan lebaran tahun ini. Dimana yang biasanya harga akan terangkat, namun tidak pada tahun ini. Ia melanjutkan ketika momen munggahan beberapa waktu lalu, justru terjadi penurunan harga LB yang di Jateng sampai menyentuh Rp15.000,00, Jabar di angka Rp16.500,00–17000,00 dan Jabodetabek itu di angka Rp17.000,00-18000,00. Sedangkan untuk harga karkas di pasar stabil berada di kisaran Rp32.200,00 sejak awal Januari 2023. Apabila ditarik ke konversi dari harga satu ekor LB untuk menjadi karkas dikalikan 1,6 maka seharusnya harga LB berada di angka Rp20.000,00. Nyatanya para peternak sulit untuk dapat menyentuh harga tersebut sejak awal tahun.

“Maka disinilah peran pemerintah untuk menyelesaikan urusan LB. Saya berharap persoalan LB ini, melalui cadangan pangan pemerintah dapat dijadikan bansos dan diberikan kepada keluarga rawan stunting yang jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Hal tersebut untuk mengurai persoalan LB, sekaligus juga permasalahan karkas beku yang tersimpan di cold storage dan dibeli dengan harga HAP. Selain itu, saya juga berharap kepada para pelaku usaha budi daya supaya bisa mengerem untuk chick in. Saya sekedar mengingatkan kepada rekan rekan bahwa sudah cukup dalam kurun waktu 9 bulan ini dihantam harga yang kurang baik, sehingga jangan serakah untuk melakukan chick in,” jelasnya melalui telepon, Kamis (30/3).

Sinergi mencari solusi

Muchlis melanjutkan apabila stock di cold storage belum keluar, maka urusan harga di LB juga tidak akan selesai. Yang tak kalah penting, ia berpesan kepada stakeholder perunggasan, jika ingin segera menyelesaikan persoalan maka semua stakeholder harus duduk satu meja. Karena selama data dengan realita itu tidak sinkron, maka sulit untuk menemukan solusinya. Apalagi, ketika terjadi konflik horizontal maupun ego sektoral, persoalan ini akan semakin sulit untuk diselesaikan.

Hal serupa juga dirasakan oleh Prastyo Ruandhito, selaku Co-Founder/CEO PT Integrasi Teknologi Unggas (BroilerX). Dalam sebuah seminar daring, Rabu (22/3) dirinya menyampaikan bahwa anomaly pasar ketika momentum HBKN terjadi tahun ini. Dimana biasanya ketika momen tersebut, harga LB bisa di atas kepala 2, namun saat ini di angka Rp18.000,00/kg saja sulit. Pras melihat bahwa sejak era pandemi memang terjadi disrupsi pasar, sehingga tidak bisa terprediksi. Seperti halnya saat ini yang biasanya momentum HBKN menjadi berkah bagi peternak, namun dengan supply yang masih tinggi, jadi harga belum bisa terangkat. Stabil di angka 18 dan pasar belum bergairah.

Dengan kondisi seperti ini, Pras melihat bahwa saat ini yang bisa dilakukan oleh peternak adalah konsisten menekan harga HPP produksi melalui efisiensi operasional maupun produksi tanpa mengurangi performa. Pada momentum HBKN ini, peternak dapat bersatu dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan perunggasan yang lain, sekaligus secara bersama-sama mengadopsi teknologi untuk tujuan efisiensi dan peningkatan produktivitas usaha yang dijalaninya. Hal itu perlu ditekankan karena semua pemangku kepentingan diharapkan senantiasa bersatu untuk meredam gejolak harga, menjaga kestabilan bisnis perunggasan dan menjadikan industri perunggasan yang semakin efisien dan produktif, sehingga memiliki daya saing tinggi dengan produk dari luar negeri. Karena, sesungguhnya musuh bersama perunggasan nasional adalah ancaman masuknya produk hasil unggas impor.

“Kendati kondisi sedang sulit dan terjadi berbagai anomali pada momen puasa dan lebaran ini, kita harus tetap optimis untuk menjalankan bisnis perunggasannya. Dimana yang patut dicermati adalah, segala permasalahan unggas tidak bisa diselesaikan secara reaktif seperti pemadam kebakaran. Para pemangku kepentingan baik pelaku bisnis unggas, pemerintah dan akademisi harus secara bersinergi bersama-sama menyelesaikan perunggasan nasional secara profesional untuk dapat dihasilkan produk hasil unggas yang berdaya saing,” tegasnya.

Dari kacamata akademisi, Prof Rachmat Pambudi selaku Guru Besar Agibisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University melihat bahwa tantangan perunggasan ada di gate farm pricenya. Untuk itu dibutuhkan data paling tidak per 5 tahun atau per 10 tahun terkait konsumsi mingguan, konsumsi bulanan dan tahunan. Termasuk catatan mengenai konsumsi di hari2 besar keagamaan seperti puasa dan lebaran.

“Setiap menjelang HBKN itu pasti ada peningkatan tetapi peningkatan inilah yang harus dicatat atau didata. Dengan data itu maka supply juga bisa diatur. Nah tetapi peraturan di supply ini juga tidak mudah karena harus memberlakukan kuota. Kuotanya pun tidak hanya di tingkat GPS, tetapi juga di tingkat produksi. Jadi, kandang itu harus diatur. Ketika diatur, maka itu bisa tertata semua data produksi regional maupun nasional kita. Selain itu, sekarang ini dunia sedang mengalami gejolak yang luar biasa. Beberapa negara di dunia sedang kesulitan telur ayam seperti Amerika, Taiwan dan Jepang. Sedangkan di Indonesia tidak ada kesulitan, sehingga ini yang harus kita syukuri. Jadi hal ini juga harus kita syukuri sambil terus menata agar lebih baik,” ujarnya melalui wawancara daring, Senin (26/3).

Lebih lanjut Rachmad menekankan bahwa kita harus punya rencana yang lebih akurat lagi dalam menata perunggasan nasional. Kadangkala kita seringkali bicara soal efisiensi teknis.  Namun berbicara efisiensi teknis, belum bisa menjawab persoalan juga.

“Kalau mengejar efisiensi teknis, maka yang bisa beruntung yang punya integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini pasti akan mempunyai efisiensi yang paling tinggi. Kemudian apa yang terjadi? Produksi LB nya akan lebih murah, telurnya juga paling murah. Nah bagaimana yang peternak kecil? Dia tidak efisien, karena dia kalah dengan integrator besar. Tapi ada solusi lain untuk peternak kecil yaitu efisiensi sosial. Peternak kecil pun harus melakukan integrasi, integrasi dalam sisi usaha agribisnis tetapi integrasinya itu skala kecil. Ini harus menjadi upaya pemerintah untuk mendidik peternak kecil kita untuk bisa mengintegrasikan dari hulu, on farm, hingga hilirnya,” tegasnya.

Artikel ini merupakan potongan dari rubrik Laporan Utama pada majalah Poultry Indonesia edisi April 2023. Baca selengkapnya pada majalah Poultry Indonesia edisi April 2023. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: 021-62318153 atau sirkulasi@poultryindonesia.com