Oleh : Jojo, S.Pt., MM

Pemerintah mencanangkan program pembangunan periode 2019-2024 yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tema yang diusung “Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju”. Semakin disadari, persoalan pembangunan tak hanya melulu persoalan infrastruktur. Aspek peningkatan kualitas SDM sebagai aktor utama pembangunan era revolusi industri 4.0 kian penting dan mendesak.

Salah satu upaya merealisasikan program tersebut adalah  peningkatan taraf kesehatan masyarakat dengan mengentaskan stunting dan gizi buruk (malnutrisi). Stunting merupakan isu strategis, menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan lima tahun ke depan. Sebagaimana tertuang dalam Rakerkesnas (Rapat Kerja Kesehatan Nasional) 2019. Tema ini sejalan dengan  tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukan, prevalensi anak balita gizi buruk sebesar 17,7 persen, di atas ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 10 persen. Selain itu, prevalensi anak balita stunting 30,8 persen. Artinya satu dari tiga anak Indonesia berpotensi mengalami stunting. Sisi lain, BAPPENAS 2018 melaporkan sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting.

Baca Juga : Gema Telur Dimulai dari Surakarta

Dampak stunting jangka pendek menyebabkan gangguan kecerdasan, ukuran fisik tidak optimal, serta gangguan metabolisme. Jangka panjang, mengakibatkan penurunan kapasitas intelektual, akan berpengaruh pada produktivitas SDM saat dewasa. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di ASEAN tergolong rendah.

Kerugian lainnya, terindikasi secara ekonomi akan terekam saat dewasa. Produktivitas penderita stunting 20 persen di bawah anak yang tumbuh optimal. Data BAPPENAS 2018 menyebut, stunting dapat menurunkan potensi produk domestik bruto (PDB) negara sebesar 3 persen.  Akibatnya, Indonesia menanggung kerugian  sekitar Rp300 triliun per tahun. Guna mengatasi persoalan tersebut, digelontorkan dana anggaran kesehatan dalam RAPBN 2019 sebesar Rp122 triliun. Naik dua kali lipat dari Rp59,7 triliun  (2014).

Melihat dampak kerugian luar biasa besar, sepatutnya kita mencari jalan keluar untuk membangun generasi unggul-prestatif. Dalam kontek perbaikan gizi, diperlukan asupan gizi/nutrisi guna mendorong SDM cerdas-berkualitas.  Asupan gizi hewani yang sangat krusial berperan dalam pembentukan kecerdasan otak dan fisik. Salah satunya, produk asal unggas (daging dan telur) yang sudah dikenal luas masyarakat.

Selama ini kontribusi daging ayam dan telur terhadap konsumsi pangan hewani nasional sangat penting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, daging ayam merupakan daging yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia (64 persen). Kemudian, industri peternakan ayam ras berperan merevolusi menu makanan masyarakat dari red meat (sapi/kerbau), ke white meat (ayam). Alhasil, ayam ras merupakan  industri yang menciptakan nilai tambah  pendukung lainnya: pakan, bibit, obat-obatan.

Ketersediaan daging dan telur ayam ras domestik lebih dari cukup. Potensi kebutuhan daging broiler pada 2019 sebesar 3.251.745 ton, rata-rata 270.979 ton/bulan, sedangkan potensi produksinya sebesar 3.829.663 ton atau rata-rata 319.139 ton/bulan. Terdapat potensi surplus sebanyak 577.918 ton (17.77 persen) selama tahun 2019. Untuk telur, pada 2019 potensi produksi sebanyak 2,88 juta ton (rataan per bulan 239.884 ton) dengan potensi kebutuhan telur sebesar 1,82 juta ton.  Ada potensi surplus sekitar 1 juta ton sepanjang 2019.

Angka tersebut sangat  ideal sebagai cadangan pangan nasional asal unggas. Berdasarkan data tersebut, rasionalisasi impor produk unggas tidak dalam situasi  mendesak atau dengan kata lain, kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri.  

Akar masalah

Mengurai benang kusut stunting dan gizi buruk tak bisa dituntaskan secara parsial sektor kesehatan semata. Mesti dipandang integral dengan sektor lain, seperti isu sosio-ekonomi (kemiskinan). Hal tersebut tercermin dari tingkat konsumsi gizi hewani Indonesia di ASEAN masih  rendah  (8 persen).

Potret konsumsi daging dunia diproyeksikan meningkat sejalan penambahan populasi, pertumbuhan pendapatan, harga produk ayam yang relatif lebih murah, dan perubahan preferensi diet masyarakat. Pada 2030 diperkirakan menyentuh angka 45,3 kilogram per kapita dari 41,3 kilogram. Dari angka tersebut, daging unggas diprediksikan menyumbang 17,2 kilogram.  

Pemerintah perlu segera melakukan promosi efektif agar masyarakat mau menambah konsumsi produk unggas. Perlu kerja sama solid antara asosiasi peternak dengan pemerintah. Menginisiasi kegiatan dibarengi promosi terhadap anak sekolah/pesantren. Mereka dibagi telur untuk asupan gizi sebagai upaya memperbaiki gizi dan memperkenalkan produk ini sejak dini. Aksi ini penting sebagai salah satu cara mendongkrak permintaan telur dan daging ayam. Peran media/sosial media sangat penting guna  memberitakan warta positif dari produk asal unggas tersebut. 

Kemudian, political will guna melindungi produk mereka dari serbuan produk unggas impor yang menjanjikan  kualitas dan  harga juga sangat diperlukan. Selain itu perlu diberikan insentif ekonomi menarik bagi peternak lokal supaya mereka bergairah, dengan harga yang rasional. Disamping itu, aturan main perunggasan perlu dijalankan semua pemangku kepentingan tanpa kecuali.

Tak kalah penting, data pasokan dan kebutuhan produk unggas perlu segera membenahi. Validitas data dinilai penting dalam menyusun kebijakan dan perencanaan yang cermat dan lugas. Jika tidak, eksistensi industri peternakan, unggas rakyat khususnya, akan jadi tinggal cerita digilas deras produk ayam impor. Kewibawaan pemerintah dan kerja sama harmonis antar instansi/lembaga mutlak dibutuhkan. *Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB.

Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap dari Majalah Poultry Indonesia edisi November 2019 dengan judul “Dorong Industri Unggas Entaskan Stunting”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153