POULTRYINDONESIA, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintah disambut dengan antusias oleh berbagai stakeholders peternakan nasional. Program ini diharapkan angin segar untuk perbaikan ekosistem dan mendorong pertumbuhan bidang peternakan. Momentum besar ini diamini oleh drh. Cecep Muhammad Wahyudin, SH., MH. selaku Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan. Saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (4/12), dirinya melihat bahwa program MBG membuka kesempatan besar bagi bidang peternakan.

“Terlebih pada bidang perunggasan yang kemungkinan bisa menguasai > 40% dari bahan baku yang dibutuhkan. Kenapa? Perlu kita pahami bersama bahwa ayam dan telur itu pasti menjadi paling dekat dan mudah serta paling terjangkau. Maka di situlah kita harus bertindak dan bersiap. Dimana dengan adanya MBG ini, maka penyerapan telur bisa ditingkatkan, dan disitu pasti akan ada resiko kekurangan pasokan telur. Untuk itu, kita juga harus menyamakan data antara kesediaan bahan baku oleh pelaku dan keperluan untuk MBG ini. Begitupun pada produk komoditas peternakan yang lain”.

Untuk langkah awal, Cecep menjelaskan bahwa Kadin WKU Peternakan akan segera mengadakan pertemuan antara  kementerian dan lembaga terkait untuk membahas program MBG ini. Dimana tentu ada Kementerian Pertanian yang kaitan dengan produksi produk peternakan. Kemudian dengan Kementerian Koperasi untuk memverifikasi sejauh apa dan bagaimana keterlibatan koperasi dalam program ini. Serta tentu saja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memverifikasi bagaimana mekanismenya dalam program tersebut. Dan tidak lupa dengan Kementerian Desa, untuk memastikan karena berbagai program peternakan mayoritas berada di desa.

“Kadin tentu ingin mewadahi, misalnya integrator atau corporate besar punya koperasi dan ingin mewadahi kan bisa saja. Begitupun untuk para peternak rakyat. Bagaimana kita bisa sinergikan semuanya, dan pokoknya posisi WKU Peternakan Kadin ini tidak pro ke kiri maupun tidak pro ke kanan. Jadi kita ingin menjadi katalisator, untuk menyatukan semuanya menjadi suatu ekosistem yang komprehensif baik itu untuk yang besar, kecil, maupun menengah. Intinya kita bikin supaya stabil itu seperti apa,” tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa selain akan mengadakan audiensi dengan Kementerian dan lembaga terkait, Kadin WKU Peternakan juga telah berencana untuk mengundang berbagai asosiasi bidang peternakan, baik yang berkaitan dengan komoditas unggas, sapi pedaging, sapi perah, domba, kambing hingga babi dan lain-lain. Dimana semuanya akan diundang.

“Asosiasi itu kan dibuat untuk kepentingan anggotanya masing-masing. Sementara kan dalam industri ini ada macam-macam jenisnya. Maka Kadin disini berupaya untuk jadi wasitnya, karena selama ini wasitnya langsung ke kementerian, sedangkan Kementerian pun juga banyak pekerjaannya. Sedangkan di dalam Kadin setidaknya ada pelakunya juga. Jadi ibarat tinju, kita itu sparing partnernya Kementerian. Kita ingin tahu beban industri peternakan itu apa, sehingga Kadin juga bisa membantu pekerjaan tersebut. Dan setelah semuanya di transfer, baru kita flooring dengan pelaku bisnis karena tidak semua pelaku itu paham kondisi sebenarnya yang terjadi,” ujar Cecep.

Begitu pun sebaliknya, belum tentu juga Kementerian itu juga paham masalah di lapangan. Seperti bagaimana persoalan lapangan terkait ketersediaan jagung. Dimana banyak pelaku usaha yang berharap agar aturan impor jagung itu tidak saklek, tapi harus menyesuaikan kondisi real di lapangan. Karena seringkali data juga tidak mewakili realita yang ada di lapangan. “Jadi diharapkan Kadin WKU Peternakan ini menjadi wadah yang menyatukan dan menjadi penghubung dari berbagai kondisi ini,” tambahnya.