POULTRYINDONESIA, Jakarta – Komoditas pangan telur ayam ras telah sejak lama menjadi salah satu andalan bagi pemenuhan konsumsi protein hewani di masyarakat. Dalam dinamikanya, fluktuasi harga yang terjadi beberapa minggu terakhir membuat sektor ini banyak mendapatkan atensi dari berbagai pihak.

Baca juga : Peduli Aspek Kehalalan, Pemprov Sumbar Gandeng Perusahaan Swasta

Berangkat dari hal tersebut, para pemangku kepentingan di sektor komoditas telur ayam ras melakukan diskusi dalam acara webinar yang mengangkat tema “Menakar Supply Demand Komoditas Ayam Ras Petelur”. Acara yang terselenggara secara daring melalui aplikasi zoom, Sabtu (5/3) ini digelar oleh Poultry Indonesia dan dihadiri oleh peserta dari berbagai latar belakang, seperti pemerintahan, peternak, perusahaan, akademisi dan masyarakat umum.

Berdasarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, drh. Agung Suganda, M.Si dalam pemaparannya menyampaikan bahwa prognosa produksi dan kebutuhan telur ayam ras tahun 2022 mengindikasikan adanya potensi surplus sebanyak 615 ribu ton atau 11,5% dari kebutuhan nasional. Menurutnya kondisi fluktuasi harga dan cenderung berada dibawah biaya pokok produksi ini salah satunya diakibatkan oleh terjadinya oversuplai dibulan-bulan tertentu karena menurunnya kebutuhan akibat rendahnya permintaan. Selain itu, peningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga pakan dan DOC dan belum adanya mekanisme yang dapat memotong rantai pasok telur dari daerah-daerah sentra di Pulau Jawa langsung ke daerah-daerah konsumen juga menjadi faktor yang menyebabkan fluktuasi ini acapkali terjadi.

“Merespon hal tersebut pemerintah telah melakukan kebijakan jangka pendek dan menengah, seperti pemerintah telah mendorong peran BUMN dan BUMD untuk penyediaan jagund dengan harga sesuai acuan Permendag. Selain itu pemerintah juga telah melaksankan pengendalian suplai melalui himbauan cutting PS layer dan menerbitkan Surat Edaran (SE) peredaran telur tetas (HE) menjadi telur konsumsi. Untuk sisi hilir salah satunya adalah mempertahankan telur sebagai komoditas utama komponen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pencegahan stunting oleh Kemensos dan Kemenkes RI,” ucap Agung.

Dirinya menambahkan untuk jangka panjang beberapa kebijakan juga telah dilakukan seperti penguatan pendataan peternak di setiap Kab/Kota serta penguatan hilirisasi telur ayam ras melalui pengembangan industri pengolahan telur (liquid egg dan tepung telur).

Dalam kesempatan yang sama, Achmad Dawami, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menjelaskan bahwa fluktuasi harga telur ayam ras ini disebabkan oleh tingkat permintaan dan pasokan telur, yang erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat, jumlah penduduk dan hari keagamaan. Dalam presentasi dirinya menyampaikan bahwa penurunan harga telur tahun 2021 diiringi dengan oversupply, dimana produksi naik 0,28%, sedangkan kebutuhan juga niak 0,93%.

“Fluktuasi ini juga disebabkan oleh kenaikan HPP (DOC dan pakan), serta masih panjangnya rantai distribusi di komoditas ini. Selain itu, penyebaran produksi di sektor ini juga belum merata secara nasional. Beberapa solusi yang bisa diambil dalam situasi ini adalah stabilisasi kebutuhan bahan pakan, mendekatkan produsen ke konsumen atau cutting distribution channel, diversifikasi produksi (telur herbal, telur omega, telur organik dll) serta pengembangan hilirisasi,” ujar Dawami.

Dirinya menegaskan hal ini juga harus dibarengi dengan terus dilakukannya promosi dan kampanye konsumsi protein hewani asal unggas baik telur maupun daging ayam.

Dari sisi peternak, Yudianto Yosgiarso, Ketua Pinsar Petelur Nasional (GPPU) menyampaikan bahwa faktor penentu harga telur adalah harga pakan dan DOC, jumlah produksi telur, rantai tata niaga dan supply demand. Menurutnya terkait supply demand merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk bisa mengatur dan mengontrolnya. Kemudian dirinya melihat bahwa penyebab utama semua permasalahan ini terjadi adalah basic data yang digunakan sebagai acuan tidak kuat. Pendataan sangat penting untuk menentukan supply demand telur, DOC dan kebutuhan jagung.

“Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah cutting PS, baik layer maupun broiler. Serta larangan breeding mengeluarkan telur FEB sebagai telur konsumsi di saat awal bulan puasa, sebagai antisipasi tidak adanya tetasan / chick in DOC sebelum dan setelah libur lebaran. Kemudian agar tidak terjadi persaingan barang dan harga, kebutuhan jagung dapat dilakukan dengan kontrak kerja sama antara koperasi peternak dgn gapoktan, atau mendorong BUMN klaster pangan untuk menyiapkan cadangan jagung untuk peternak rakyat dengan harga sesuai dengan acuan. Selain itu juga perlu adanya sinkronisasi biaya produksi dan harga jual, dengan menetapkan angka koefisien harga telor, jagung dan pakan serta membantu penyerapan telur melalui skema bantuan sosial,” harapnya.

Dirinya melanjutkan untuk solusi jangka menengah yang dapat diambil adalah pembangunan pabrik tepung telur dan pengkoordinasian peternak dengan BAPANAS, agar dapat membantu penjualan / pendistibusian telur.