POULTRYINDONESIA, Jakarta – Sedikitnya peraturan mengenai standar tata kelola logistik perunggasan di Indonesia mendapat perhatian dari kalangan pengusaha bidang perunggasan. Chief Executive Officer Perkasa Group, Audy Joinaldy, saat ditemui wartawan Poultry Indonesia di kantornya yang berada di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Selatan, Senin (30/9), mengaku bahwa sejauh ini pihaknya hanya menggunakan standard operating procedure (SOP) yang berlaku di perusahannya. Audy menilai apa yang dilakukannya tersebut belum berbasis pada ilmu pengetahuan (scientific based), padahal seharusnya ada SNI yang mengaturnya sehingga untuk mengukur tingkat keberhasilannya tentu lebih mudah.

“Sampai sekarang bahkan saya tidak tahu misalnya untuk gudang pakan itu seharusnya ukurannya berapa dan apa saja yang fasilitas yang perlu ada di sana. Belum lagi soal pengangkutan DOC, sejauh ini sebenarnya angka mortalitas yang wajar saat transportasi itu berapa, bagaimana standar pengangkutan DOC melalui angkutan udara, hal-hal itu setahu saya memang tidak ada SNI nya,” ungkap pengusaha yang kini sedang menempuh pendidikan doktoralnya di IPB ini.

Masih menurut Audy, tantangan dalam aktivitas logistik di industri perunggasan memang lebih sulit jika dibandingkan dengan industri lain yang jenis produknya bukan benda hidup. Audy mengambil contoh, keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan misalnya, tentu tidak akan mengurangi nilai produk tersebut, yang kalau terlambat sampai ke konsumen satu atau dua hari tidak terlalu bermasalah karena tidak berhadapan dengan kematian. Akan tetapi berbeda saat yang dikirim itu adalah anak ayam umur sehari (DOC), ancaman kematian DOC akan selalu ada pada saat proses pengiriman.

“Unggas ini benda hidup, jadi memang tidak semudah mengirim produk air mineral kemasan. Bahkan masih dalam satu industri perunggasan pun berbeda perlakuan, misalnya mengirim pakan dengan dengan DOC tentu lebih sulit DOC, karena pakan bisa dikatakan benda mati,” jelasnya.

Senada dengan Audy, Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr juga menyoroti hambatan dalam penerapan sistem logistik perunggasan di Indonesia, Luki menyebutkan, hambatan yang paling utama dari Indonesia memang hambatan geografis, di mana semua tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau yang berjauhan. Sebagai contoh, sumber ternak sebagian ada di luar Pulau Jawa, sedangkan yang mengonsumsi kebanyakan ada di Pulau Jawa, tentu hal ini membutuhkan sistem logistik.

Baca Juga : Perkembangan Sistem Logistik Perunggasan

Persoalan kedua adalah masalah infrastruktur, yang juga mempengaruhi arus perpindahan produk perunggasan. Menurutnya, adanya pembangunan infrastruktur besar-besaran berupa jalan tol diharapkan akan memperlancar arus barang.

Ketiga adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Salah satunya adalah sopir pengangkut ternak. Sopir yang ada selama ini sekadar sopir biasa, belum sopir yang mengerti masalah pemindahan ternak dengan benar. Tentu ini menjadi berpengaruh pada perlakuan ternak yang akan dipindahkan. Hambatan lain yang muncul biasanya satu truk atau satu kendaraan digunakan untuk mengangkut lebih dari satu jenis barang, sehingga sangat sulit untuk menentukan standardisasi untuk satu jenis barang dalam satu angkutan tersebut. Farid

Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap dari Majalah Poultry Indonesia edisi Oktober 2019 dengan judul “Perkembangan Sistem Logistik Perunggasan”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153