POULTRYINDONESIA, Bogor – Setelah pada akhir tahun 2020 harga ayam pedaging (broiler) hidup relatif stabil, kini peternak broiler harus kembali mengalami kondisi yang tidak membahagiakan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Nasrullah, menjelaskan bahwa kondisi saat ini memang sangat berat. Namun Ditjen PKH tetap mencari solusi dan tidak diam saja.

“Kita harus harus membuat konsepsi dan frame jelas yang harus disepakati bersama. Kita pun berkomitmen kapan saja untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder,” tegasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional di Bogor, Selasa (2/2).

Menanggapi hal tersebut, terdapat usulan dari Dirjen PKH untuk membuat gugus tugas (task force) yang terdiri dari perwakilan peternak mandiri, Ditjen PKH, Ditjen PDN, Satgas Pangan, GPPU dan GPMT.

Adanya gugus tugas perunggasan tersebut diharapkan dapat mewakili stakeholder perunggasan yang bertugas untuk mengkaji isu-isu strategis perunggasan nasional, termasuk di antaranya suplai sapronak (DOC dan Pakan) dan harga jual ayam hidup.

Dalam kesempatan yang sama, Singgih Januratmoko, Ketua Umum PINSAR Indonesia menyampaikan bahwa saat ini harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh bebas di bawah HPP. Kondisi tersebut tentu membuat peternak tertekan di tengah naiknya harga pakan dan DOC.

Baca Juga: Harga Kembali Turun Peternak Kembali Berembuk

“Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan dapat menemukan solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta lebih jauh lagi solusi permanen untuk perunggasan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan kerja sama dari berbagai kementerian dan dukungan dari berbagai stakeholder perunggasan,” jelasnya.

Tercatat selama 7 hari terakhir pada bulan Januari 2021, harga ayam hidup kembali terkoreksi jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) para peternak.

Hal senada diungkapkan oleh Herry Dermawan selaku Ketua Umum GOPAN, yang mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini diadakan secara mendadak dikarenakan harga ayam semakin hari semakin tertekan.

“Saat ini harga ayam hidup di lapangan tertekan bahkan berada di angka Rp15.000/kg, padahal HPP peternak rata-rata Rp19.000/kg. Tentu hal ini menjadi kondisi yang sangat berat bagi para peternak,” tegasnya.

Oleh karenanya, adanya rapat koordinasi merupakan solusi jangka sangat pendek diperlukan untuk kembali menormalkan harga.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Syailendra, menjelaskan bahwa penurunan konsumsi akibat pandemi memperparah oversupply yang terjadi di perunggasan. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya jatuhnya harga.

Selain itu panjangnya rantai distribusi juga menjadi kendala tersendiri. Menurutnya, apabila tetap terjadi masalah yang berulang dan pemikiran yang terus abu-abu di perunggasan, sebaiknya peternak rakyat dinaungi dalam satu wadah seperti BUMN. Hal ini membuat saluran, sumber dan masalah yang terjadi lebih jelas.

“Selain itu, terkait harga acuan bahan pokok penting (BAPOKTING) kita ke depan tidak lagi memakai harga yang bersifat statis. Namun, kita menentukan harga acuan dengan menghitung semua komponen input yang memengaruhi barang tersebut, terutama untuk komoditas yang terpengaruh langsung oleh barang impor seperti perunggasan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut menghasilkan panduan harga referensi penjualan di tingkat peternak yang berlaku mulai hari Rabu, 3 Februari 2021.