POULTRYINDONESIA, Bogor – Pelaku usaha unggas rakyat tengah menghadapi tekanan berat akibat ketidakseimbangan harga antara biaya produksi dan harga jual ayam hidup di pasaran. Kenaikan harga DOC (Day Old Chick) dan pakan yang berlangsung beberapa bulan terakhir membuat posisi peternak semakin terjepit, sementara harga ayam hidup (live bird/LB) justru anjlok di bawah harga pokok produksi (HPP).

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan peternak mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO). Melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10), Beri seorang peternak broiler mandiri dari Jawa Tengah mengungkapkan bahwa lonjakan harga DOC dan keterbatasan ketersediaannya membuat peternak sulit mengisi kandang secara rutin. “Harga DOC makin tinggi dan barangnya sering sulit didapat. Akibatnya, banyak kandang kosong karena peternak tidak berani tebar,” ujarnya.

Situasi serupa dialami Asep Saepudin, peternak broiler dari Banten yang menuturkan bahwa kenaikan biaya produksi tidak sejalan dengan harga jual di pasar. “Harga terus turun, sementara biaya terus naik. Peternak semakin tidak punya daya tahan,” katanya.

Kemudian dari Jawa Barat Kusnan menilai struktur industri unggas nasional kini sudah tidak sehat. Dimana menurutnya perusahaan besar bermain di semua lini, dari DOC, pakan, hingga live bird. Sedangkan peternak kecil tidak punya ruang untuk berkembang, bahkan bertahan.

Menurut Kusnan, akar persoalan bukan semata pada fluktuasi harga, tetapi lebih dalam, yakni ketimpangan struktur industri yang sudah berlangsung lama. Ia menilai, regulasi yang membiarkan perusahaan integrator besar menguasai seluruh rantai usaha unggas. dari hulu hingga hilir menjadi sumber utama ketimpangan ini.

“Pemerintah tampak tidak jeli melihat dampak dari regulasi yang membiarkan integrator menguasai semua rantai nilai unggas. Di sektor pertanian lain, produsen cukup menjual sarana produksi tanpa ikut budidaya. Tapi di unggas, perusahaan besar sekaligus produsen, pembudi daya, dan pengendali harga. Ini tidak sehat dan berisiko bagi keberlanjutan peternak rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menata ulang sistem tata niaga unggas nasional agar keseimbangan antara peternak rakyat dan pelaku usaha besar dapat terjaga. Upaya itu dapat dilakukan dengan mengendalikan harga dan distribusi DOC agar tidak terjadi kelangkaan buatan, mengawasi rantai pasok bahan baku pakan berbasis impor yang rawan spekulasi, serta membangun lembaga penyangga harga (buffer stock) untuk menjaga stabilitas harga ayam hidup. Selain itu, Kusnan menekankan pentingnya penerapan sistem kemitraan yang adil dan transparan agar peternak rakyat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pantauan lapangan dari peternak mandiri yang tergabung dalam Komunitas Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), harga pakan ayam saat ini telah menembus Rp8.500 per kilogram, sementara harga DOC di Jawa Tengah berada pada kisaran Rp8.500–Rp9.000 per ekor. Dengan biaya produksi rata-rata mencapai Rp21.000 per kilogram, harga ayam hidup di berbagai daerah masih bertahan di bawah atau setara HPP: Rp20.500–Rp21.000 di Jawa Tengah, Rp21.000–Rp21.500 di Jawa Barat, dan Rp21.500 di Banten.