Oleh : M Taufiq Hidayat*

Peternakan ayam pedaging atau broiler menjadi salah satu sektor andalan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam negeri. Namun, dibalik potensi pasar yang meningkat, terdapat setumpuk masalah yang masih dirasakan oleh para peternak broiler. Persoalan tahunan yang menjadi keresahan para peternak broiler mandiri yaitu tidak konsistenya harga jual di tingkat peternak.

Kasus anjloknya harga broiler di tingkat peternak yang sering terjadi, tentu diperlukan sebuah peraturan yang benar-benar bisa dilaksanakan guna melindungi hak-hak para peternak rakyat

Maka sudah menjadi hal umum jika sering melihat berita protes para peternak terhadap pemerintah terkait tidak stabilnya harga broiler ini. Berbagai macam protes telah dilakukan, dari aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi hingga membagikan ayamnya secara gratis kepada masyarakat juga sudah sering dilakukan. Hal tersebut menjadi sebuah isyarat agar pemerintah dapat mendengar apa yang disuarakan dan dirasakan oleh para peternak yang berulang kali mengalami kerugian.

Apabila diamati, banyak hal yang melatarbelakangi fenomena anjloknya harga broiler di tingkat peternak. Ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan diduga menjadi penyebab utamanya. Hal ini tercermin dari berulangnya kebijakan pengurangan telur tertunas atau cutting hatching egg (HE) yang dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut dalam hal ini pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait akurasi data yang relevan dengan keadaan di masyarakat, sehingga tidak mengakibatkan kerancuan saat membuat sebuah kebijakan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait impor grand parent stock (GPS) yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Selain itu, penting adanya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan, seperti penerapan aturan untuk perusahaan atau peternak yang memiliki populasi panen 300.000 ekor per minggu wajib mempunyai sebuah RPHU (rumah potong hewan unggas) beserta rantai pendinginnya.

Baca Juga: Harga Broiler Kembali Tidak Stabil, Kepatuhan Beberapa Perusahaan Dipertanyakan

Peran pemerintah sangat penting dalam menyikapi sebuah persoalan perunggasan, sehingga dalam membuat kebijakan bisa berpihak kepada para peternak rakyat mandiri. Kebijakan yang dibuat harus lah yang dapat mendorong kemajuan perunggasan di tanah air untuk bisa bersaing secara global. Lebih lanjut, penerapan dan pengawasan terhadap aturan yang telah ditetapkan menjadi hal yang sangat perlu untuk ditingkatkan. Di sisi lain, para peternak diharapkan juga dapat berkoperasi sehingga mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan memiliki usaha perseorangan yang sering kalah ketika berhadapan dengan pasar.

Di situasi ini, kita semua ingin sektor perunggasan tetap berjalan kondusif, karena daging ayam merupakan salah satu sumber pangan yang penting untuk kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perunggasan yang kondusif dan berkelanjutan tentu membutuhkan peran banyak pihak mulai dari pemerintahan, industri, peternak serta akademisi. Selain itu, menjadi tugas kita para mahasiswa sebagai agen perubahan untuk peka terhadap berbagai macam persoalan yang ada di peternakan sehingga segala persoalan bisa terselesaikan.*Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Koordinator Ikatan Senat Mahasiswa (ISMAPETI) Wilayah IV

Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi Oktober 2020 dengan judul “Inkonsistensi Harga Broiler di Indonesia”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153