POULTRYINDONESIA, Bogor – Memasuki 2026, industri perunggasan nasional belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang pasti. Di tengah berbagai kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui program strategis MBG, peternak rakyat masih dihadapkan pada kombinasi persoalan klasik, seperti tingginya biaya produksi, lemahnya permintaan pasar, serta belum efektifnya implementasi sejumlah kebijakan pengendalian hulu–hilir.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Kusnan, menyampaikan bahwa penunjukan BUMN Berdikari sebagai agen tunggal impor Soybean Meal (SBM) sejauh ini belum memberikan dampak nyata di tingkat kandang. Harga pakan masih bertahan tinggi dan belum mencerminkan harapan awal penataan tata niaga bahan baku pakan dan penakanan disparitas harga seperti yang diharapkan dari kebijakan ini.

Kusnan menilai, mekanisme distribusi SBM belum matang, pasokan belum sepenuhnya lancar, dan harga pakan di level peternak belum menunjukkan penurunan berarti. Akibatnya, biaya produksi unggas tetap tinggi, sementara keuntungan peternak semakin tergerus.

“Tekanan dari sisi biaya tersebut terjadi bersamaan dengan kondisi pasar yang belum kondusif. Dimana sepanjang awal 2026, permintaan produk unggas dinilai masih lemah. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat serapan pasar tidak seimbang dengan volume produksi, sehingga harga jual di tingkat peternak sulit bergerak mengikuti kenaikan biaya produksi,” jelasnya.

Menurutnya, situasi kian kompleks ketika harga Day Old Chick (DOC) di lapangan masih sering melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di sektor hulu belum berjalan efektif. Peternak membeli DOC dengan harga tinggi, namun tidak diikuti dengan penguatan harga ayam hidup di hilir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PERMINDO Heri Irawan menambahkan, implementasi kebijakan Perbadan DOC dan Live Bird (LB) yang berlaku sejak Januari 2026 juga masih menyisakan persoalan. Di sejumlah wilayah, harga DOC dan LB justru ditemukan berada di bawah harga acuan, terutama saat oversupply terjadi.

“Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan kebijakan di lapangan. Tanpa kontrol yang konsisten, harga acuan berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi industri”.

Dalam rilis yang diterima Poultry Indonesia (3/2), PERMINDO menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara suplai dan permintaan menjadi isu utama industri unggas nasional tahun ini. Produksi cenderung stabil, bahkan meningkat, sementara konsumsi belum tumbuh sejalan. Ketimpangan ini memicu volatilitas harga dan semakin melemahkan posisi tawar peternak rakyat.

Untuk itu, PERMINDO mendorong penguatan tata kelola industri unggas secara menyeluruh. Penataan impor dan distribusi SBM perlu dipastikan berdampak langsung pada penurunan biaya pakan. Pengaturan DOC dan LB harus ditegakkan secara konsisten agar harga acuan benar-benar berlaku di lapangan. Sementara di sisi hilir, penguatan permintaan melalui program pemerintah, inovasi produk unggas, dan perluasan pasar dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

“Peternak rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung beban penyesuaian sistem. Tanpa keberpihakan nyata dan ekosistem yang adil, stabilitas industri unggas nasional akan rapuh. Sebaliknya, jika peternak rakyat diperkuat, seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir akan lebih kokoh menghadapi tantangan 2026 dan seterusnya,” ujar Heri.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Poultry Indonesia