POULTRYINDONESIA, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan BKT Peternak Persatuan Insinyur Indonesia menggelar sarasehan bersama akademisi, praktisi, pelaku industri, organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat dengan tema “Transformasi Peternakan Unggas Nasional: Optimalisasi Dana 20 Triliun Menuju Kemandirian Pangan” di Yogyakarta, pada Sabtu (22/11).

Membuka acara, Prof. Budi Guntoro selaku Dekan Fapet UGM menyampaikan bahwa dana sebesar Rp20 triliun yang direncanakan pemerintah berkaitan dengan investasi pengembangan program prioritas terutama Makan Bergizi Gratis(MBG). Menurutnya, kebijakan ini mengandung maksud baik, namun tetap perlu dikawal agar tepat sasaran.

“Ada kekhawatiran apakah dana ini akan tepat sasaran. Maka, kita akan memberikan masukan kepada pemerintah dan menangkap isu-isu nasional untuk kita respons bersama,” ujar Budi.

Selanjutnya, Prof. Ali Agus selaku Tenaga Ahli Menteri Pertanian menekankan perlunya gambaran konkret arah pembangunan peternakan unggas ke depan. Ia menyebut program MBG berkaitan erat dengan agenda nasional seperti penurunan stunting, pembukaan lapangan kerja, hingga pemerataan konsumsi protein hewani.

“Ini pekerjaan besar, jangan sampai momentum ini berlalu begitu saja. Tahun depan kita berharap sudah bisa mulai, cepat, tepat, bermanfaat. Maka kita harus berembuk, masukan dari sarasehan ini akan menjadi rekomendasi awal pelaksanaan program,” jelasnya.

Selanjutnya, Agung Suganda selaku Dirjen PKH menjelaskan bahwa pada 7 November, Menteri Pertanian dan Menteri Investasi telah mengumumkan rencana pengembangan hilirisasi sektor unggas dengan dukungan dana Rp20 triliun dari Danantara.

“Sejak itu diumumkan banyak simpang siur informasi di masyarakat. Desainnya masih terus berkembang, belum final. Kegiatan hari ini diharapkan bisa meluruskan kesalahpahaman yang ada,” tambahnya.

Agung memaparkan bahwa Indonesia telah swasembada daging ayam dan telur, meski masih mengimpor Grand Parent Stock (GPS). Secara nasional, telur surplus 0,17 juta ton, dan daging ayam 0,31 juta ton. Namun disparitas harga menjadi masalah besar, khususnya di wilayah luar sentra produksi.

“Dengan rencana pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), diperkirakan tanpa intervensi pemerintah akan terjadi defisit telur hingga 482.785 ton dan daging ayam 737.349 ton. Ia menambahkan bahwa implementasi investasi ini diprediksi dapat membuka 1.462.948 lapangan kerja baru, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua” ujarnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Asrokh Nawawi selaku Ketua IV GPPU memaparkan kondisi industri pembibitan nasional. Ia mengingatkan bahwa impor GPS yang lebih besar daripada kebutuhan bisa menciptakan suplai berlebih dalam 3 tahun ke depan sehingga perlu pengawasan ketat.

Sementara itu, perwakilan GPMT, Azrul Arifin, menegaskan bahwa industri pakan memiliki peran strategis dalam integrasi unggas nasional. Saat ini GPMT memiliki anggota di 10 provinsi, mencakup 45 perusahaan dan 110 pabrik pakan. Ia memproyeksikan pertumbuhan industri pakan 2025 sebesar 6,7%, dan tahun 2026 sebesar 6%.

“Kenaikan produksi pakan dipicu oleh meningkatnya bobot panen broiler, tingginya harga jagung yang membuat peternak layer beralih ke pakan komplit, peningkatan populasi layer hingga 7%, dan naiknya demand akibat program MBG,” ungkap Azrul.

Ia juga menegaskan, bahkan dengan adanya tambahan produksi akibat investasi Rp20 triliun, kapasitas pabrik pakan nasional masih memiliki idle capacity yang cukup besar.

Dalam kesempatan yang sama, Yudianto Yosgiarso selaku Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) menyampaikan bahwa struktur hulu industri 90% masih dikuasai perusahaan besar, sementara peternak rakyat dan koperasi hanya 5–10%.

“Maka dari itu PPN mengusulkan fokus penggunaan dana pada penguatan industri hulu, penguatan kelembagaan, stabilitas harga dan logistik, regulasi dan pengawasan, penguatan pasar, dan keterlibatan perguruan tinggi”.

Agung Susanto Mukti selaku VP Industri Pangan ID Food menjelaskan bahwa perusahaan BUMN pangan tersebut menjalankan mandat stabilitas harga pangan non-beras sesuai Perpres 125/2022. Ia menyoroti disparitas harga daging ayam di berbagai provinsi, mengingat 63% produksi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

PT Berdikari, sebagai bagian ID Food, disebut akan memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat untuk menjamin kepastian usaha dan mendukung program bantuan pemerintah.

Menutup acara, Herry Dermawan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program MBG dan pendanaan Rp20 triliun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku sektor unggas.

Kita tentu berbangga hati dengan produksi kita cukup, harga kita stabil, tapi pemerintah juga bukan hanya melihat dari sisi produsennya saja, konsumennya juga harus diperhatikan, apakah harga yang mereka terima sudah wajar?

“Banyak peternak datang ke saya mengeluh saat harga ayam atau telur jatuh, tapi disisi lain ada juga masyarakat yang mengeluhkan harga ayam dan telur yang tinggi, jadi pemerintah disini juga mempertimbangkan bagaimana agar peternak sejahtera dan konsumen pun mendapatkan harga yang bagus”.

Itu juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah membuat harga acuan, karena harga itu bukan harga yang muncul tiba tiba tapi sudah dipertimbangkan baik dari sisi peternak maupun konsumennya.

“Masih banyak PR kita, dan saya senang teman-teman hadir hari ini untuk menyampaikan keluh kesahnya,” ujarnya.