POULTRYINDONESIA, Jakarta — Isu potensi ekspor jagung lokal ke luar negeri rupanya masih menimbulkan pro dan kontra bagi stakeholder di dalamnya. Di mana berbagai pertanyaan muncul perihal kalkulasi kemampuan produksi jagung dalam memenuhi kebutuhan jagung sampai akhir dan awal tahun 2022-2023 nanti. Melihat hal tersebut, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menggelar Forum Diskusi Publik dengan tema ”Pro Kontra Ekspor Jagung” secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (22/09).
Dalam kesempatan ini, Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Moh. Ismail Wahab, meyakini bahwa produksi jagung dari bulan Januari hingga November 2022 relatif aman. Menurutnya, kebutuhan jagung terbesar berasal dari pakan ternak, yakni 800.000 ton per bulan, sedangkan produksi pada bulan Agustus hingga November rata-rata berada di atas 1 juta ton (KA 27%).
“Kami menargetkan pada tahun 2023 produksi jagung akan lebih baik. Kemudian melalui Survey Cadangan Jagung Nasional (SCJN) pemerintah bisa mengetahui stok jagung. Kami meminta kepada perusahaan jagung dan asosiasi industri pakan ternak untuk melaporkan berapa stok yang ada, agar dapat mengetahui rencana Cadangan Jagung Pemerintah. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kondisi jagung saat ini surplus. Namun, jika ingin melakukan ekspor, maka harus memperhatikan ketersediaan dalam negeri, sehingga tidak terjadi kekurangan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Syeilendra, mengatakan bahwa jika memang jagung surplus, pihaknya mendukung untuk dilakukan ekspor. Sebab dari sisi perdagangan, dapat menambah devisa negara.
”Secara keseluruhan ketersediaan jagung surplus, tetapi neraca bulanan selalu minus di kuartal pertama sampai kuartal terakhir, seperti di tahun 2021. Saat ini, perkembangan harga jagung dunia cenderung turun. Periode bulan Juli 2022 di angka 5.284 per kilogram. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah berapa biaya produksi jagung kita? apakah masih bisa kompetitif jika kita ekspor?,” tanyanya.
Baca Juga: Harga Jual Telur Puyuh tidak Pernah Di Bawah BEP
Sedangkan, apabila melihat kasus pada tahun 2021 ketika Indonesia kekurangan jagung, banyak aksi dan reaksi dari peternak, yang kemudian keluarlah kebijakan subsidi harga jagung agar harga dan ketersediaannya tetap terjaga di tingkat peternak.
“Pada saat surplus jagung, dapat digunakan sistem First In, First Out (FIFO). Kalau stok ada dan memang dikuasai, tentu dapat menjaga stabilitas harga jagung. Kami mendukung ekspor, tetapi harus ditinjau lagi datanya,” ujarnya.
Hal lain disampaikan oleh, Direktur Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Dr. Ir. Budi Waryanto. Dirinya menyampaikan bahwa pada umumnya produksi akan tinggi di bulan Maret dan April, dan bulan Oktober masuk ke musim paceklik. Namun harganya tidak bergerak karena adanya kecukupan. Akan tertapi kenaikan harga beberapa tahun terakhir hingga sepanjang tahun ini diduga karena input produksi yang mahal. Seperti naiknya harga pupuk akibat perang Rusia-Ukraina, ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM.
Menurutnya, pada bulan januari 2022 diperkirakan surplus jagung sebanyak 2.8 juta ton, dan untuk stok hingga akhir Desember. Jika dilihat hingga September, ada surplus 2,7 juta ton, sehingga diperkirakan ada stok sebanyak 2,3 juta ton pada Oktober. Dalam hal ini NFA mempunyai tupoksi stabilisasi pasokan dan harga, karena kebutuhan perbulan lebih tinggi dari stok akhir biasanya harga akan naik, sehingga jagung cukup aman karena stok akhir lebih tinggi sekitar 100% dari kebutuhan bulanan.
Dari kacamata pengusaha, Chief Sustainability Officer PT. Seger Agro Nusantara, Widyantoko Sumarlin mengatakan bahwa saat ini serapan dalam negeri mengalami titik jenuh. Hal ini bisa dilihat dari gudang-gudang pabrik pakan yang sudah penuh, serta terjadinya penurunan kuantitas penjualan pakan yang jatuh drastis secara nasional, sehingga tidak adanya pembelian jagung dari pabrik-pabrik pakan. Jika terjadi kecenderungan penurunan harga terus-menerus di sumber wilayah jagung, dapat berdampak buruk pada petani. Sedangkan menurutnya ada peluang ekspor jagung tanpa merugikan para pelaku yang lain.
“Kami sebagai penghubung petani dengan pabrik pakan ternak, terus memperhatikan harga di petani. Harapannya tidak terjadi pergerakan harga yang menyebabkan petani tidak ada minat untuk menanam jagung lagi,” ujarnya.
Masih dalam kesempatan yang sama. penggiat jagung, Dean Novel, mengatakan bahwa jika Indonesia ingin menjadi pemain jagung di tingkat ASEAN, maka harus diambil momentumnya. Menurutnya, isu hari ini harus ditarik ke yang lebih strategis dan berkelanjutan
“Kalau kita ekspor jagung ke negara ASEAN, harus jadi bisnis jangka panjang dan bukan sementara (hit and run). Jadi, betul-betul bikin kontraknya dan dideklarasi. Kuota ekspor kebutuhan jagung di negara tetangga sangat besar, seperti Malaysia butuh 2,5 juta ton, Filipina 3 juta ton, Brunei sekitar 1,5 juta ton, dan Timor Leste sebesar 500 ribu ton. Peluang besar ini harus ditangkap oleh pemerintah Indonesia,” terangnya.
Dirinya berharap, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini menjadi isu nasional, seperti ID FOOD dan Bulog, untuk membuat gudang di Malaysia. Dean mengatakan abhwa pasar ekspor merupakan strategi supply chain, sehingga isu ekspor ini dijadikan strategi kebijakan nasional.
”Langsung kita deklarasi saja, kita ekspor jagung untuk kawasan (ASEAN??). Kita siap kirim ke Filipina. Bila perlu untung, Presiden Filipina melakukan MoU dengan kita,” tegasnya.
Di lain sisi, Asisten Ombudsman RI, M. Ilham Setiawan Ilham Bahri, mengatakan bahwa persoalam tatakelola pangan selalu ada di data yang berbeda-beda. Dirinya menambahkan seharusnya ada data acuan yang bisa dipakai bersama stakeholder untuk mengambil keputusan. Dan dalam hal ini BPS bertugas sebagai wali data.
”Yang menjadi masalah dalam kajian Ombudsman di isu pangan adalah data. Di jagung, datanya juga tidak sinkron antar kementerian dan lembaga. Saat ini, tidak ada data rujukan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan apa tindak lanjut pelayanan yang disampaikan ke publik,” terangnya.
Lebih lanjut, Ilham mengatakan bahwa data surplus jagung yang berbeda-beda antar kementerian dan lembaga akan memengaruhi kebijakan. Pasalnya sumber dari kebijakan adalah data, sehingga data yang tidak valid akan menimbulkan masalah dalam tindakan pelayanan ke publik.
