POULTRYINDONESIA, Bogor – Menyikapi kondisi harga ayam hidup /livebird (LB) di tingkat peternak yang terus merosot hingga berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) sejak Mei 2025, serta tingginya harga sarana produksi peternakan (sapronak), khususnya DOC, sejumlah peternak dari Jawa Barat dan Banten menggelar musyawarah di Bogor pada Rabu, 21 Mei 2025. Selain dihadiri para peternak dari daerah Jabar dan Banten, turut hadir dalam musyawarah ini, perwakilan asosiasi perunggasan nasional seperti Pinsar Indonesia, GOPAN, KPUN serta PPUN.

Sekretaris Jenderal Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi, menekankan pentingnya penataan jumlah ayam yang dipasarkan agar lebih terukur dan terkendali. Misalnya di Bogor jumlahnya 100 ribu ekor, dan itu harus diukur secara proporsional oleh para pelaku usaha yang ada di sini. Menurutnya, pengaturan ini memerlukan pendekatan teknis yang serius.

“Kenapa harus seperti itu? Karena berbagai kebijakan pemerintah yang telah digulirkan sekarang ini, seperti serapan LB peternak, pembatasan final stock hingga penghentian sementara rekim belum efektif menstabilkan harga di lapangan. Berbagai kebijakan itu sebenarnya sudah luar biasa, tapi faktanya tidak mampu mendongkrak harga. Menurut saya, ini jelas karena produksinya memang berlebih,” ujarnya.

Sugeng menegaskan bahwa isu utama dalam tata niaga ayam adalah produksi yang tidak terkendali dan tidak terdistribusi dengan baik. “Terus yang punya siapa? Itu nanti jadi saling tuduh-menuduh. Untuk itu mari kita mulai dari diri kita sendiri, termasuk bagi yang belum datang ke forum seperti ini,” ujarnya. Untuk itu, menurutnya perlu adanya pembatasan dan penataan di sisi produksi, dan itu juga merupakan sebuah upaya perlindungan bagi peternak mandiri.

Hal senada disampaikan Budianto, seorang peternak mandiri asal Sukabumi. Dirinya menyampaikan keprihatinannya atas kondisi usaha peternakan broiler yang terus tertekan. Ia menekankan pentingnya kekompakan antarpeternak serta perlunya solusi yang menyentuh akar permasalahan industri ini.

“Biasanya peternak baru kumpul ketika susah. Tapi ketika keadaan normal, semuanya malah saling membuat asumsi masing-masing. Maka dari itu, kita perlu kekompakan,” ujar Budianto.

Ia mendorong para peternak untuk tidak hanya fokus pada gejala, melainkan harus memahami dan menyelesaikan akar persoalan utama. Menurut Budianto, akar dari persoalan harga LB yang kerap jatuh adalah kelebihan pasokan ayam di pasar.

“Kita harus cerdas, akar masalahnya ada di mana. Kalau kita tidak menyentuh akar masalah, ya masalahnya akan terus berulang. Menurut saya, akar masalah kita itu kelebihan supply. Dan kalau kita tidak menuju ke sana, hal ini akan terus berulang. Kalau tetap seperti ini, tidak akan pernah selesai. Untuk itu, kita harus fokus ke pengendalian supply. Kalau tidak ada pembatasan, sampai kapan pun tidak akan selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Wayan Suadyana, peternak asal Bogor, menilai bahwa sejak pemilik sapronak diperbolehkan menjalankan usaha budi daya, terjadi ketimpangan dalam struktur industri dan ketidakpercayaan antarpelaku di lapangan. Ia mengajak seluruh peternak untuk kembali membangun solidaritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam menghadapi tekanan industri.

“Setelah tahun 2014, ekosistem perunggasan sudah berubah. Pemilik sapronak diperbolehkan budi daya. Efeknya apa? Antara peternak saling tuduh dan mencurigai. Untuk itu, kita di bawah ini harus kompak dan jujur. Stop lah saling mencurigai,” tegasnya.

Wayan juga menekankan perlunya perspektif jangka panjang dalam membangun keberlanjutan usaha peternakan. “Jangan terus bicara jangka pendek atau panjang, sesekali kita bicara ke depan. Apa yang dulu membuat kita bisa hidup, itu yang harus kita dorong bersama-sama. Dan kalau kita setuju, setelah dari sini kita harus satu suara untuk menuntut masa depan. Kalau terus bicara jangka pendek, kita hanya akan saling menyalahkan, dan itu tidak akan selesai. Kita ini bukan pembentuk harga,” tambahnya.

Dalam pandangan Wayan, terlalu banyak intervensi dalam pasar justru juga bisa berdampak negatif bagi peternak.  “Secara teori ekonomi, jangan terlalu banyak intervensi. Kalau intervensi kebanyakan, harga DOC bisa meroket. Karena pemain sapronak juga main di budi daya. Yang diuntungkan adalah yang besar juga. Jadi coba kita tahan dulu, jangan chick in kalau kondisi tidak rasional. Jadi selain harga LB yang diperjuangkan, kita juga harus bisa membatasi harga DOC,” tutupnya.

Masih dalam acara yang sama, Asep Saepudin, perwakilan peternak dari Banten, menegaskan pentingnya perhatian terhadap solusi jangka pendek di tengah anjloknya harga LB saat ini. Menurutnya, fokus pada solusi jangka pendek adalah langkah awal agar peternak bisa bertahan dan melangkah ke masa depan.

“Selain jangka panjang, kita juga harus fokus pada solusi jangka pendek. Karena kalau kita tidak mengurusi jangka pendek, untuk mengurus jangka panjang juga tidak akan sampai. Sebelum ke sana, kita bisa habis duluan,” tegas Asep.

Ia menekankan bahwa target jangka pendek yang paling realistis saat ini adalah memastikan harga LB setidaknya bisa menyentuh titik impas. Selain itu, dirinya juga mengharapkan adanya pembatasan harga DOC, sehingga tidak terus ada kenaikan.

“Untuk jangka pendek, kita harus usahakan harga setidaknya di level HPP. Caranya bagaimana? Tentu, dengan koordinasi antar perwakilan yang hadir di forum ini, dan itu juga harus dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh pelaku besar yang belum datang ke sini,” jelasnya.

Dalam musyawarah ini, para peternak menyepakati sejumlah poin tuntutan yang akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bentuk aspirasi kolektif. Mereka berharap, tuntutan ini dapat menjadi langkah perbaikan ekosistem perunggasan nasional yang lebih adil dan berpihak pada keberlanjutan peternak mandiri.