POULTRYINDONESIA, Depok – Kendati telah mampu berswasembada bahkan surplus produksi, namun stablisasi perunggasan nasional harus tetap diupayakan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melaksanakan Rapat Koordinasi Ekosistem Perunggasan, Selasa, (20/09/2022), di Depok. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dengan peternak dan pelaku perunggasan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga daging ayam ras dan telur ayam.
Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Holding BUMN Pangan, Satgas Pangan Mabes Polri, serta para peternak dan pelaku usaha perunggasan nasional.
Baca juga : Bapanas Sudah Terbentuk, Inilah Peran Bulog dalam Kebijakan Pangan
Saat menyampaikan aspirasinya, Pardjuni, seorang peternak broiler dari Jawa Tengah menyampaikan bahwa permasalahan livebird (LB) di broiler ini merupakan permasalahan klasik yang terus saja berulang. Permasalahan data produksi masih saja terjadi, yang membuat antisipasi terhadap supply demand seringkali salah, sehingga harga dipeternak sering kali jatuh. Harus ada keterbukaan dari berbagai pelaku usaha terkait data yang benar. Dirinya juga menyinggung, bahwa kedepan dalam pertemuan perunggasan, harus melibatkan perusahaan besar, yang turut mempunyai andil besar dalam terciptanya oversupply yang seringkali terjadi.
Sementara itu, Muklis seorang peternak dari Jawa Barat menceritakan bahwa saat ini harga pakan naik sehingga membuat HPP tinggi. Namun disisi lain fluktuasi harga masih terjadi di LB, bahkan seringkali berada dibawah HPP. Hal ini membuat kerugian bagi peternak, dan terlihat dari jumlah peternak yang semakin menipis.
“Jangka pendek peternak meminta penyerapan LB bobot jumbo di kandang, agar tidak terus mendapatkan tekanan harga dari broker. Untuk jangka panjang kami sangat setuju dan mendukung mekanisme close loop yang direncanakan,” jelasnya.
Dari sisi peternak layer, Rofi seorang peternak dari Blitar menyampaiakan bahwa perlu adanya evaluasi ulang tentang lampiran rancangan HAP telur dan broiler, imbas dari kenaikan harga BBM. Hal ini juga harus mencadangakan  biaya distribusi yang juga harus dihitung secara terperinci.  Di sisi lain, persoalan telur breeding masih beberapa kali dijumpai di pasar.
“Kami berharap apabila satgas pangan menemukan pelanggaran, langsung diekspos saja. Walaupun tidak ada sanksi pidana, peternak sendiri akan memberikan sanksi moral pada oknum tersebut,” tegasnya
Senada dengan Rofi, Presiden Peternak Layer Nasional (PLN), Musbar Mesdi menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengatur disisi tengah, dengan menghitung secara rinci biaya distribusi dari produsen ke konsumen. Pasalnya selama ini yang diatur ujung nya saja, sedangkan tengah leluasa. Dilain sisi, perunggasan sangat tergantung dengan pedagang antara.
“Selain itu, pelibatan pedagang dalam upaya stabilisasi perunggasan yang selama ini kontrol kepada pedagag sangatlah minim,” tambahnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi menyampaikan komitmen dukungan NFA dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem perunggasan nasional. Komitmen tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi NFA sesuai dengan Perpres 66 Tahun 2021 yang menjadi dasar pembentukan Badan Pangan Nasional.
Rapat membahas dan menyampaikan Skema Closed Loop Jagung, Telur, dan Daging Ayam yang merupakan bentuk dari integrasi hulu hilir perunggasan nasional. Skema tersebut menampilkan jalur koordinasi serta kewenangan kementerian dan lembaga yang terlibat di sektor perunggasan.
Arief mengatakan, NFA tidak bisa sendiri dalam memperkuat sektor perunggasan nasional. Perlu kolaborasi yang kuat dan solid dengan berbagai stakeholder. Peran serta BUMN Pangan juga perlu terus diperkuat sebagai offtaker daging dan telur dari para peternak.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menambah kuota DOC untuk PT Berdikari, anggota Holding BUMN Pangan yang bergerak di sektor peternakan. Saya berterima kasih atas masukan konstruktif yang telah disampaikan oleh para peternak dan pelaku usaha dalam pertemuan ini. Untuk itu melalui Kedeputian I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, NFA akan berupaya mengakomodir berbagai masukan yang telah diterima, dalam rangka memperkuat ekosistem pangan nasional,” tegasnya.