POULTRYINDONESIA, JAKARTA – Sektor peternakan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai penyedia utama protein hewani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai sektor penggerak ekonomi yang memberi lapangan kerja luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Indonesia. Menjelang 2026, sektor ini dituntut untuk memperkuat kapasitas produksi domestik sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar global, perubahan iklim, dan fluktuasi harga bahan baku.

Dalam upaya memperkuat fondasi daya saing peternakan nasional terus diprioritaskan pemerintah. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Outlook Daya Saing Produk Peternakan 2026  bertemakan “Memperkuat Fondasi Daya Saing Peternakan Nasional menghadapi Tantangan Global 2026” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Grand Mercure Harmoni, Jakarta (25/11).  Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong tercapainya swasembada daging sapi dan peningkatan signifikan produksi susu dalam negeri, serta pengendalian harga dan stabilitas pasokan ayam Ras serta solusi inovatif ketahanan pakan dan penguatan genetik sebagai fondasi daya saing usaha peternakan. 

Sejumlah isu strategis menjadi sorotan pada berbagai komoditas peternakan, antara lain pada komoditas sapi potong adanya penyakit PMK di awal tahun, penyerapan susu dalam negeri, penurunan harga livebird dan telur ayam, hingga fluktuasi harga di akhir tahun yang kerap memicu pertanyaan publik terkait peran pemerintah. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan investasi, minimnya regenerasi peternak muda, serta lemahnya kapasitas pengembangan teknologi dan digitalisasi.

“Regenerasi menjadi tantangan besar. Image peternakan yang dianggap kotor dan tertinggal harus kita luruskan. Teknologi modern dan smart farming membuka peluang besar untuk menarik minat anak muda,” tegas Widiastuti, S.E., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dalam roadmap 2025–2029, penguatan populasi dan produksi menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan strategi lintas sektor, termasuk pengembangan smart farming, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi rantai pasok, dan penyediaan sarana pendukung bidang pangan, perkebunan, dan peternakan. Sebagai kementerian koordinator yang baru berdiri pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Pangan mengambil peran dalam mencari solusi multidimensi melalui sinergi antar-kementerian dan asosiasi industri.

Widiastuti menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi merupakan kunci dalam menjawab tantangan sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Kita ingin membangun ekosistem peternakan yang sehat, adil, resilien, dan berdaya saing. Dengan kerja bersama, kita optimistis mampu menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.”

Ia pun menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan target jangka panjang dalam RPJMN 2025–2029, termasuk program peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong secara berkelanjutan. “Salah satu target strategis adalah peningkatan populasi sapi hingga dua juta ekor sepanjang lima tahun ke depan. Ini menjadi aset penting yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.

Untuk sektor unggas, pemerintah menyebutkan bahwa kondisi pasokan saat ini relatif surplus. Namun, dengan bergulirnya program pangan nasional (MBG), diprediksi akan muncul peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur sehingga penambahan produksi tetap harus dilakukan.

“Walaupun saat ini surplus, ke depan bisa terjadi kekurangan karena kebutuhan meningkat. Maka produksi unggas harus terus diperkuat agar peternak tetap menikmati hasil dan konsumen tidak terbebani harga tinggi,” tambah Karsan, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Pada kesempatan ini, Susilowati dari Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas memaparkan “Arah Kebijakan Nasional dan Strategi Insentif untuk Mendorong Swasembada Sapi Pedaging & Peningkatan Produksi Susu Domestik”. Pemerintah menargetkan penurunan ketergantungan impor secara bertahap melalui penguatan produksi dalam negeri.

Susilowati menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Program Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi akan adanya peningkatan populasi, “Peningkatan populasi sapi dengan upaya awal pengadaan indukan sapi perah dan sapi potong, masing-masing setidaknya 1 juta ekor selama 5 tahun (2025-2029). PSN ini bertujuan untuk menekan angka impor daging sapi dan susu sapi dengan target produksi dalam negeri masing-masing 93% dan 57% dari kebutuhan konsumsi pada 2029.”

Turut hadir akademisi IPB University, Prof. Dr. Nahrowi, M.Sc., menyoroti kondisi kritis rantai pasok peternakan sapi nasional. Dalam pemaparannya mengenai “Menggerakkan Laju Transformasi Rantai Pasok Bibit dan Pakan Sapi Perah dan Pedaging Bibit dan Pakan Sapi Perah dan Pedaging dari Lapangan ke Level Nasional dari Lapangan ke Level Nasional”. Prof. Nahrowi menjelaskan bahwa terdapat 3 perhatian utama yang harus segera diperbaiki, yaitu Kualitas dan ketersediaan bibit unggul, Efisiensi pakan dan bahan baku dan Efisiensi logistik dan integrasi supply chain.

Konsumsi Protein Hewani Meningkat, Industri Pakan Harus Siap

Selain itu, turut memberikan pemaparan secara online  Dr. Ir. Tri Melasari, S.Pt., M.Si., IPM yang menjabat sebagai Direktur Pakan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta Maino Dwi Hartono, S.TP., MP., Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional dalam Focus Group Discussion (FGD) Outlook Daya Saing Produk Peternakan 2026.

Partisipasi konsumsi pangan hewan asal ternak selama 25 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, konsumsi tertinggi berasal dari telur sebesar 93,90 persen dan daging unggas sebesar 66,03 persen. “Dengan adanya program makan bergizi, permintaan telur dan daging ayam diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2026. Telur dan unggas masih menjadi sumber protein yang paling mudah diakses masyarakat.” ujar  Melasari. 

Namun, perbandingan konsumsi daging unggas per kapita pertahun masih terbilang rendah. “Konsumsi daging unggas di Indonesia saat ini baru 13,83 kilogram per kapita per tahun, masih lebih rendah dibanding Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini menjadi peluang besar bagi peningkatan produksi nasional, sedangkan Konsumsi telur nasional sudah cukup tinggi mencapai 19,6 kilogram per kapita per tahun, dan ini merupakan angka tertinggi di ASEAN,” tambah Melasari.

Sektor perunggasan Indonesia terus memperlihatkan perkembangan positif, namun tantangan biaya pakan masih menjadi isu utama yang harus dihadapi. Harga pakan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha peternak, terutama skala kecil dan menengah. Melasari, menegaskan bahwa komponen biaya terbesar dalam budidaya unggas berasal dari pakan. “Komponen biaya terbesar dalam budidaya unggas adalah pakan. Untuk ayam pedaging mencapai 67,82 persen, dan untuk ayam petelur bahkan 74,66 persen. Ketika harga jagung naik, peternak layer paling terdampak,” ujarnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kontrol harga bahan baku untuk menjaga stabilitas produksi.

Kondisi harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha perunggasan nasional. Meski produksi nasional dalam kondisi surplus, harga di tingkat produsen terus tertekan dan distribusi antarwilayah masih lemah. Hal ini disampaikan oleh Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, dalam paparannya mengenai stabilisasi pasokan dan harga komoditas unggas.

Berdasarkan Neraca Pangan Nasional 2025, produksi daging ayam mencapai 4,27 juta ton dan telur 6,53 juta ton. Namun, hanya beberapa provinsi seperti Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten yang menjadi sentra produksi utama. Ketimpangan distribusi membuat harga livebird selama dua tahun terakhir tidak pernah menyentuh Harga Acuan Pemerintah (HAP), terutama di Pulau Jawa. Sementara harga telur mulai membaik, harga di Indonesia Timur masih tinggi akibat mahalnya biaya distribusi.

Selain itu, Maino menegaskan kebijakan harga jagung berlandaskan Inpres No. 10/2022 mengenai HPP jagung, untuk menjamin harga yang menguntungkan petani namun tetap terjangkau bagi peternak. Stabilitas harga ayam, telur, dan pakan melalui kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan industri unggas dan kesiapan menghadapi lonjakan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Peningkatan produksi, penguatan logistik nasional, serta intervensi harga jagung melalui SPHP menjadi fondasi penting bagi masa depan industri perunggasan Indonesia.