POULTRYINDONESIA, Jakarta – Situasi perunggasan tanah air terus mengalami pasang surut selama beberapa bulan terakhir. Oversupply yang kerap terjadi menyebabkan harga ayam hidup tingkat peternak sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP).

Menyikapi hal tersebut, Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (Pataka) bekerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan IPB University menggelar seminar virtual dengan tema “Kebijakan Berbasis Evidence dalam Pengendalian Oversupply Perunggasan,” melalui aplikasi Zoom, Kamis (25/3).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku Ketua LPPM IPB University menyampaikan bahwa terkait pemenuhan pangan selalu terdapat perdebatan di dalam dinamikanya. Bidang perunggasan yang telah berswasembada pun saat ini masih mengalami masalah yaitu oversupply.

“Untuk itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam, karena dalam mengelola pangan, kekurangan bermasalah kelebihan pun akan masalah, apalagi untuk masyarakat yang sangat besar seperti Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Peternakan, IPB University, Prof. Muladno Basar menjelaskan bahwa kondisi oversupply dan penurunan harga ayam hidup di tingkat peternak ini telah terjadi mulai tahun 2019 dan diperparah dengan adanya COVID-19.

Hal ini diperparah dengan harga daging ayam di pasaran masih tinggi dan fasilitas penampungan yang belum memadai apabila oversupply terjadi.

“Dengan fenomena yang terjadi, telah banyak peternak mandiri yang berguguran. Untuk itu, mari integrasi horizontal perlu segera diterapkan dengan mengkonsolidasikan koperasi, perguruan tinggi, pemerintah dan perusahaan mandiri dengan pendekatan SPR. Model ini mulai kita terapkan bersama peternak mandiri yang berada di Bogor yang telah bergabung dalam Koperasi Wira Sakti,” ujarnya.

Sementara itu, Iqbal Alim selaku Kasubdit Unggas dan Aneka Ternak Ditjen PKH, dalam pemaparannya menyampaikan terkait upaya stabilisasi perunggasan nasional melalui kebijakan pengaturan dan pengendalian produksi DOC FS.

“Penyebab ketidakstabilan harga ayam hidup adalah harga ayam hidup sangat dipengaruhi oleh volume suplai di kandang dan pangkalan ayam, pasar masih didominasi oleh ayam hidup (80%), pola konsumsi masyarakat bersifat musiman serta penurunan permintaan akibat COVID-19,” jelasnya.

Baca Juga: Kepala DKPP Jabar Sambut Baik Program Revitalisasi Kandang Peternak Milenial

Selain dengan kebijakan pengendalian suplai DOC FS, pemerintah juga melakukan upaya permanen untuk menjaga stabilitas perunggasan, seperti registrasi kandang broiler komersial di dinas setempat, reposisi pola kemitraan perunggasan, penataan rantai dingin dan peningkatan akurasi supply demand serta pengembangan traceability system hulu-hilir perunggasan.

Lebih lanjut melihat kondisi yang terjadi, Sahrul Bosang yang merupakan pengamat perunggasan menegaskan bahwa dengan tingginya HPP saat ini, peternak seharusnya berhenti menjual ayam hidup melalui broker, namun mulai menjual kepada RPHU dan cold storage.

“Siapa yang punya itu? BUMN dan semua perusahaan pembibitan importir GPS dan perusahaan pakan harus membantu menampung ini,” tegasnya.

Sahrul menambahkan bahwa salah satu penyebab tingginya HPP terjadi karena bisnis masih bersifat segmented. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang hanya bergerak di suatu bidang diharapkan dapat bergabung dengan para peternak membentuk sebuah kekuatan sehingga lebih dapat bersaing dan diawasi oleh pemerintah seperti halnya gagasan dari Prof. Muladno.

Selain itu, dirinya juga menyoroti terkait peran BUMN yang seharusnya dapat lebih dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas harga ayam hidup peternak.

Dari sisi praktisi, Tri Hardiyanto yang juga sekaligus Dewan Pembina GOPAN mengusulkan bahwa agar dapat bertahan dalam situasi seperti ini, peternak mandiri harus didorong untuk berhimpun membentuk mini integrasi.

Terkait daya saing budi daya pada peternak mandiri, upgrade kandang dapat menjadi alternatif solusi. Telah banyak pilihan dalam melakukan upgrade kandang, dan tidak harus menggunakan sesuatu yang mewah. Dari segi permodalan hal ini dapat didapat dari KUR.

“Pengembangan mini closed house dan mini RPHU serta mini pengolahan dapat diterapkan oleh peternak mandiri secara sistem berhimpun. Selain itu kemandirian bibit juga harus didapatkan oleh peternak mandiri. Berdikari sebagai BUMN dapat menghasilkan bibit yang hanya diperuntukkan kepada peternak mandiri,” ucapnya.

Menurutnya dengan mini integrasi di antara peternak mandiri kecil, menengah, dan besar dapat bergabung dalam kesetaraan.