POULTRYINDONESIA, Jakarta – Mengawali tahun 2020 ini, peternak, pemerintah, dan intergrator melakukan diskusi dengan tema ‘Rembuk Perunggasan Nasional’ di Ruang Kecapi 7, Hotel Santika Jakarta, Rabu (22/1. Hal itu sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi perunggasan Indonesia saat ini.

Mukhlis, peternak yang berasal dari Bandung, dalam acara rembuk tersebut mengutarakan bahwa memasuki akhir bulan Januari, harga live bird sudah mencapai Rp12.500-12.000 pada bobot 0.8-1kg di beberapa daerah seperti Subang dan Indramayu. Hal yang sama juga terjadi di daerah Ciamis.

“Banyak peternak yang panen dini (15 hari) karena sudah tidak kuat lagi membayar pakan. Kondisi ini juga diperparah oleh adanya broker yang menjatuhkan harga yang hampir selalu di bawah harga pokok produksi (HPP),” ungkapnya.

Hal serupa dinyatakan Tony selaku perwakilan PINSAR wilayah Jawa Timur, ia berkata bahwa kondisi perunggasan di Indonesia yang sudah sangat mencekik ini membuat banyak peternak terpaksa gulung tikar karena sudah tidak mampu untuk membayar biaya produksi.

“Saya mendengar banyak teman-teman peternak yang sudah tidak bisa beternak lagi,” keluhnya.

Menanggapi over supply yang terus terjadi di Indonesia, Sugiono, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, yang turut hadir dalam acara ini menyatakan bahwa peternak diharapkan untuk mengekspor produknya sesuai dengan program menteri pertanian yaitu Gratieks (Gerakan Tiga Kali Ekspor).

Gerakan ekspor ini juga membantu agar tidak terjadinya over supply di lapangan. “Ekspor ini dilakukan sehingga kita tidak banjir di lapangan terus,” jelasnya. Untuk melancarkan program Gratiteks ini Sugiono menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan memfasilitasi peternak untuk melakukan ekspor produk ayam.

Achmad Dawami selaku perwakilan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memaparkan 4 langkah buah pemikirannya untuk memperbaiki kondisi perunggasan dimulai dari jangka pendek, menengah, panjang, dan jangka sangat panjang.

Menyoroti langkah jangka pendek, yang bisa dilakukan yakni berupa pengurangan telur Hatching Egg (HE) sebanyak 15 juta per minggu yang memang sudah dilakukan. Dawami juga mengatakan bahwa hal ini harus dimonitor betul agar efektif dan efisien karena efek dari pengurangan ini baru akan dirasakan satu bulan kemudian.

Sebanyak 15 Juta telur HE harus di CSR-kan tersebut masih terbentur kendala teknis. Sehingga Dawami menyarankan untuk menjual telur tersebut. Penjualan telur tersebut akan mendatangkan uang 62 miliar rupiah/bulan dan dapat dibelikan ayam beku di Rumah Potong Ayam (RPA) untuk mengosongkan gudang pendingin mereka yang penuh, yang secara tidak langsung membantu untuk mencegah banjirnya suplai ayam di pasar.

Menurutnya, CSR menggunakan ayam beku bisa menjadi salah satu solusi, akan tetapi permasalahannya saran tersebut terkendala dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang melarang penjualan telur HE.

Masih menurut Dawami, penjualan telur HE ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi harga penjualan telur yang biasa disuplai dari peternak layer, karena hanya meliputi 1,14% dari produksi telur nasional “Statistik manapun juga tidak akan menyatakan bahwa 1,14% itu signifikan,” jelasnya.

Dalam rembuk nasional tersebut disepakati beberapa hal untuk memperbaiki kondisi perunggasan nasional yang diterapkan mulai hari Kamis, 23 Januari 2020 di seluruh Pulau Jawa dan dalam pemberlakuannya diawasi oleh pemerintah.