POULTRYINDONESIA, Jakarta – Beternak ayam adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sumber pangan, namun siapa sangka dibalik urgensi dari konsumsi daging ayam terdapat berbagai polemik yang sangat kompleks dimulai dari hulu hingga ke hilir, belum lagi tingkat konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia yang cenderung masih rendah. Pada acara webinar mengenai Industri Perunggasan dalam Perspektif Ekonomi Politik yang diselenggarakan oleh KPPU RI, Jumat, (27/8), lewat aplikasi zoom diuraikan berbagai permasalahan dan rekomendasi terkait hal tersebut.

Salah satu hal yang menjadi penyebab penyebab persoalan di sektor perunggasan yaitu penerapan kebijakan jeda SE dan harga bahan baku yang tidak terkontrol. “Kebijakan SE menyebabkan tsunami LB karena populasi ayam yang menumpuk (tidak bisa di cutting). Kemudian terkait harga bahan baku, jika harga bahan baku tidak dibatasi maka harga pakan akan terus meningkat oleh sebab itu perlu diimbangi dengan peraturan kementerian perdagangan”, ungkap Tri Hardiyanto selaku founder Tri Group.

Baca juga : Soroti Kebijakan Cutting dan Apkir Dini PATAKA Gelar Diskusi Virtual

Selanjutnya menurut Tauhid Ahmad, perwakilan INDEF menambahkan bahwasanya permasalahan sektor perunggasan saat ini meliputi harga sumber pakan, formulasi supply dan demand yang tidak seimbang, produk unggas Indonesia tidak kompetitif dan sistem produksi hingga logistik yang tidak efisien.

Senada dengan Tauhid Ahmad, Iqbal Alim selaku perwakilan dari Kementerian Pertanian mengungkapkan hal serupa, dan mengatakan salah satu permasalahan disebabkan oleh peranan masyarakat dipengaruhi oleh 80% ayam hidup yang berbentuk LB dan rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat disebabkan konsumsi yang masih bersifat seasonal.

Lebih lanjut menurut Oke Nirwan selaku Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri menguraikan permasalahan stunting yang ada di Indonesia dan mengatakan bahwa konsumsi protein hewani adalah upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus stunting yang ada di Indonesia, namun saat ini konsumsi protein hewani di Indonesia masih sangat rendah dibarengi dengan gejolak harga yang tidak jarang terjadi. Untuk mengatasi gejolak harga tersebut maka pemerintah akan mengintervensi melalui instrumen.

Baca juga : Peternakan Skala Kecil tuk Atasi Stunting

Dalam kesempatan yang sama, Prof Didin Damanhur, Guru Besar FEM IPB menyampaikan pandangan yang berbeda dimana berbagai gejolak dari polemik yang terjadi disebabkan oleh adanya oligopoli dan integrasi vertikal hingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi dari berbagai permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyediaan DOC yang berkualitas berdasarkan keseimbangan permintaan akhir, peningkatan pertumbuhan konsumsi unggas, penyediaan bahan baku pakan ternak yang cukup efisien, peningkatan daya saing produk dan memperbaiki struktur serta mekanisme pasar.

Selain itu diperlukan kebijakan yang tegas untuk mencegah terjadi integrasi vertikal dan oligopoli tapi juga memberdayakan sumber daya dan budaya lokal.

“Negara berkewajiban untuk pemenuhan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan budaya lokal” jelas Ukay Karyadi selaku komisioner KPPU RI. Pila