POULTRYINDONESIA, Jakarta – Mengonsumsi produk daging ayam yang halal adalah termasuk hak asasi manusia (HAM) bagi umat Islam di dunia, yang poulasinya telah mencapai lebih dari 2,06 miliar atau lebih dari 28 persen dari populasi penduduk bumi. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 200 juta penduduk, yang pada 2030 diperkirakan mencapai 238,8 juta jiwa (Syamsu; Rohadi, 2018). Jumlah umat Islam begitu banyak tersebut merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi penyedia produk hasil unggas dan olahannya, yang dapat diraih dengan melalui sertifikasi halal.

Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang praktis dengan harga terjangkau. Produk tersebut  harus aman dan layak untuk dikonsumsi, serta halal. Seperti halnya produk makanan lain, kini produk hasil hasil unggas harus terjamin kehalalannya, yang dibuktikan dengan adanya serfikat halal sesuai dengan amanat UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Dengan terbitnya UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), maka kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaran JPH berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Agama -dan operasionalnya diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebelumnya, kewenangan JPH berada bawah tanggung jawab Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPOM-MUI). UU yang berlaku setelah lima tahun diundangkan, yakni pada Oktober 2019 ini, mewajibkan sertifikasi halal untuk produk dan jasa terkait makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan kecuali untuk produk yang memang haram.

Baca Juga : Pentingnya Melakukan Uji Laboratorium

Berkaitan dengan hal itu, maka industri pengolahan daging unggas, terutama pada rumah potong hewan unggas (RPHU) mesti merancang, menerapkan dan mengimplemantasikan sistem jaminan halal (SJH) supaya dapat menghasilkan produk daging yang benar-benar halal dan toyib. SJH atau Halal Assurance System (HAS) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang disusun, dilaksanakan dan dijaga oleh perusahaan, yang bertujuan untuk mempertahankan kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu terjamin kehalalannya. Seperti halnya sistem manajemen mutu yang lain, maka SJH adalah rangkaian kerangka kerja yang harus dipantau secara rutin dan dievaluasi secara berkala untuk dapat memberikan masukan yang efektif demi pelaksanaan kegiatan proses produksi halal.

Impementasi SJH pada produk hasil unggas pada prinsipnya adalah untuk menghasilkan produk yang halal, sehingga unggas harus yang akan diolah harus memenuhi kriteria halal, antara lain memiliki kondisi kesehatan yang baik sebelum disembelih, proses penyembelihan harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah baligh, memahami syariah penyembelihan, dan berpengalaman dalam penyembelihan. Dalam hal penyembelihan ini, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 114 tahun 2014, tata cara penyembelihannya yang terjamin kehalalannya harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dilakukan dengan menyebut asma Allah,  memotong tiga saluran utama yaitu saluran makan (oesophagus), saluran pernafasan (trachea), dan saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis). Penyembelihan juga harus dilakukan dalam  satu kali penyayatan, dengan tanpa mengangkat pisau dari leher.

Artikel ini merupakan ringkasan dari artikel lengkap yang telah dimuat di majalah Poultry Indonesia edisi Januari 2019 dengan judul “Penjaminan Halal Produk Hasil Unggas”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-6231815