POULTRYINDONESIA, Jakarta – Situasi sulit tengah melanda peternak ayam broiler di berbagai daerah. Dimana DOC (day old chick) kian sulit didapat dan tingkat harganya mahal, sementara harga pakan belum menunjukkan penurunan berarti. Tekanan biaya tersebut membuat banyak peternak rakyat mandiri memilih menghentikan sementara produksi. Keputusan ini diambil bukan karena minimnya kemauan bekerja, melainkan karena usaha yang dijalankan telah kehilangan rasionalitas ekonomi.

Ketua Perhimpunan Rakyat Mandiri Indonesia, Kusnan menyampaikan bahwa harga DOC di tingkat peternak kerap berada jauh di atas titik keekonomian, sementara pakan yang menyumbang sekitar 65–70% biaya produksi, belum menunjukkan tren penurunan berarti. Dalam kondisi seperti ini, peternak rakyat mandiri berada dalam posisi terjepit. Dimana untuk memulai produksi berarti menanggung risiko kerugian, sementara berhenti produksi berarti kehilangan sumber penghidupan. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan perunggasan hari ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan masalah struktural.

“Salah satu akar persoalannya berada di hulu, yakni pada kebijakan pengelolaan GPS ayam broiler. GPS merupakan titik awal seluruh rantai pasok perunggasan nasional. Dari GPS lahir Parent Stock (PS), kemudian FS yang menghasilkan DOC. Setiap keputusan di level GPS akan berdampak langsung pada ketersediaan DOC, harga ayam hidup, hingga pendapatan peternak,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1).

Dirinya menambahkan bahwa dalam praktiknya, kuota impor dan pengelolaan GPS selama ini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Persyaratan teknis, permodalan, dan administrasi yang ditetapkan membuat pelaku usaha menengah, koperasi, dan entitas berbasis peternak rakyat praktis tersisih sejak awal. Akibatnya, produksi dan distribusi DOC terkonsentrasi pada segelintir pemain dengan kekuatan pasar yang besar.

“Kondisi semacam ini menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang. Ketika pasokan DOC diperketat, harga naik dan peternak rakyat semakin terhimpit. Distribusi DOC pun mengikuti kepentingan bisnis korporasi, bukan kebutuhan produksi peternak di daerah. Tanpa disadari, kebijakan yang dimaksudkan untuk stabilisasi justru berkontribusi pada kecenderungan monopoli harga dan distribusi DOC,” ujarnya.

Menurutnya, situasi tersebut semakin berat ketika dibarengi kenaikan harga pakan. Ketergantungan hampir total pada pakan pabrikan membuat peternak rakyat sangat rentan. Mereka tidak memiliki daya tawar terhadap produsen pakan, sementara alternatif pakan lokal belum dikembangkan secara serius dan sistematis oleh negara. Dalam ekosistem seperti ini, efisiensi hanya dinikmati oleh pelaku besar, sedangkan peternak kecil menanggung seluruh risiko.

“Karena itu, koreksi kebijakan menjadi mendesak. Kuota GPS tidak seharusnya hanya diberikan kepada perusahaan besar dengan pendekatan business as usual. Pemerintah perlu membuka ruang bagi pengelolaan GPS oleh BUMN, BUMD, serta pelaku swasta baru yang berorientasi pada pelayanan peternak kecil, dengan supervisi ketat dari lembaga independen seperti KADIN dan asosiasi perunggasan. Langkah ini penting untuk memecah konsentrasi pasar dan memastikan DOC tersedia secara merata dan terjangkau,” tambah Kusnan.

Lebih dari itu, dirinya berharap bahwa negara perlu hadir secara nyata di hulu melalui pembangunan atau penguatan pabrik DOC dan pabrik pakan yang secara khusus ditujukan bagi peternak rakyat. Kehadiran negara di sektor strategis ini bukan untuk mematikan pasar, melainkan untuk menciptakan referensi harga yang adil dan menjaga keseimbangan kekuatan usaha. Tanpa instrumen ini, peternak rakyat akan terus berada dalam posisi lemah di hadapan pasar.

“Pemerintah perlu membentuk satuan tugas unggas yang independen dan berbasis data lapangan. Satgas ini bertugas memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, mengawasi praktik-praktik pengamanan kebijakan oleh pelaku besar, serta mencegah distorsi pasar yang merugikan peternak kecil. Transparansi produksi, distribusi DOC, dan penetapan harga harus menjadi bagian dari tata kelola perunggasan nasional,” tambahnya,

Di sisi lain, dirinya melihat investasi riset dan pengembangan pakan alternatif berbasis bahan lokal tidak bisa lagi ditunda. Negara perlu mendorong penelitian terapan untuk menghasilkan formulasi pakan sederhana yang dapat diproduksi di tingkat koperasi dan komunitas peternak. Diversifikasi sumber pakan adalah kunci mengurangi ketergantungan dan memperkuat kedaulatan pangan.

“Kedepan, harapannya DOC yang tersedia dan terjangkau, pakan dengan harga rasional, serta harga ayam yang terjangkau bagi konsumen namun tetap berada di atas biaya pokok produksi peternak mandiri. Jika ekosistem ini terbangun, sektor perunggasan akan kembali menjadi sektor padat karya yang menciptakan lapangan pekerjaan luas, terutama melalui koperasi peternak dan UMKM pangan,” tambah Kusnan.

Dirinya, melanjutkan negara tidak perlu menguasai seluruh rantai usaha. Namun, negara wajib hadir di titik-titik strategis ketika pasar gagal menciptakan keadilan. Tanpa koreksi kebijakan, peternak rakyat akan terus terpinggirkan, dan ketahanan pangan nasional justru berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dimana DOC murah dan tersedia, pakan terjangkau, serta pasar yang adil bukanlah utopia. Dirinya menunggu keberanian negara untuk berpihak pada ekonomi rakyat secara nyata.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.