POULTRYINDONESIA, Surakarta – Gejolak fluktuasi harga broiler hidup dan telur ayam ras yang masih seringkali terjadi membuat peternak di berbagai daerah merasa geram. Realisasi dari SE cutting yang menjadi jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan kondisi perunggasan pun kembali disorot oleh para peternak broiler.

Di sisi lain, para peternak layer juga mempertanyakan fenomena turunnya harga telur yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Berangkat dari hal tersebut, Gabungan Organisasi Peternak Nasional (Gopan) dan Perhimpunan Insan Perunggasan (Pinsar) Indonesia menggelar Rembuk Perunggasan Nasional IX dengan mengangkat tema “Silaturahmi dan Evaluasi Perbaikan Supply Demand dalam Rangka Perbaikan Harga LB & Telur di atas HPP” di Lorin Solo Hotel, Surakarta, Rabu (16/6).

Makmun Junaiddin, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa permasalahan perunggasan merupakan hal klasik yang selalu berulang. Untuk itu, dirinya berharap agar dalam rembuk kali ini mendapatkan solusi yang berbeda dari sebelumnya.

“Kami dari pemerintah juga mencoba melakukan langkah yang berbeda, seperti mereview cara perhitungan impor grand parent stock (GPS), serta mengkaji ketahanan sisi hilir yang akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mendapatkan kuota impor GPS,” pintanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah mengajak para peternak skala menengah kecil untuk juga memulai bergerak di sisi hilir dengan bersatu dengan peternak lain, agar tidak tertinggal.

Hal senada disampaikan oleh Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dirinya melihat bahwa pemangku kepentingan perunggasan di Indonesia belum kompak dan langkah yang selama ini diambil masih bersifat sesaat atau seperti pemadam kebakaran.

Baca Juga: Gambaran Proses Audit Populasi GPS Ayam Ras Boiler

“Pada dasarnya kita harus berbenah bersama ingin seperti apa dan janganlah saling menyalahkan. Kondisi hiruk pikuk perunggasan dalam negeri itu selalu dimonitor oleh negara lain,” tegas Oke. Pada forum ini dirinya juga menyoroti terkait harga acuan komoditas yang seringkali menjadi sorotan oleh para peternak.

Dalam kesempatan yang sama, Kombes Helfi Assegaf, Satgas Pangan mengungkapkan bahwa pihaknya melihat bahwa pertumbuhan pelaku usaha bidang perunggasan cukup tinggi. Namun terkait koordinasi dengan pihak terkait masih menjadi tanda tanya besar.

“Hal ini harus menjadi evalusi bersama. Ke depan mungkin pelaku usaha baru harus mempunyai pasar yang jelas, karena apabila tidak mempunyai pasar akan mengganggu pasar yang telah ditata oleh pemerintah,” ungkapnya. Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait temuan lapangan implementasi cutting HE yang telah terjadi beberapa kali.

Dari kacamata industri, Achmad Dawami selaku Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menyampaikan bahwa perunggasan menghasilkan produk yang mudah rusak sehingga isunya sangat sering dimainkan.

“Selama peternak belum memotong jalur distribusinya, maka harga akan gampang dimainkan oleh broker. Begitulah realita yang saat ini terjadi. Sejauh ini kebijakan SE yang dilakukan juga tidak mengganggu harga telur nasional karena yang diaborsi adalah telur umur 19 hari yang sudah tidak bisa dikonsumsi “ujarnya.