Oleh : Joko Susilo*

Peternak unggas khususnya broiler dan layer, saat ini banyak dianggap sebagai “pahlawan” penyedia protein asal ternak yang paling murah. Dahulu kala ayam dibudi dayakan di desa-desa, di pekarangan rumah, atau daerah yang lokasinya jauh dari permukiman penduduk. Sentra-sentra peternakan saat ini tumbuh besar dengan diikuti modernisasi perkandangan. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan masyarakat pedesaan dimana pembangunan farm closed house masih menjadi salah satu sistem perkandangan yang “paling” dianggap efisien untuk menampilkan performance produksi terbaik.

Pemerintah dengan berbagai kebijakan berusaha membuat dan mengeluarkan program agar harga LB tidak di bawah HPP. Namun di sisi lain, peternak yang mengalami masalah keuangan akan semakin sulit membayar beban utang dari usaha budi daya yang dialami beberapa tahun lalu.

Tidak muluk-muluk, memang impian peternak broiler dan layer pastinya bagaimana harga LB di tingkat peternak bisa di atas harga pokok produksi (HPP). Apakah ladang usaha budi daya broiler ini kedepannya “hanya” diperuntukkan bagi mereka yang punya modal besar yang dibangun dengan dana besar? Ataukah pola kemitraan menjadi satu-satunya solusi atas kesemrawutan usaha ini, sehingga pendapatan peternak seolah dijamin bila mencapai performa yang bagus? Pertanyaan tersebut sering terlontar di berbagai forum rapat/pertemuan kecil peternak.

Atau memang kata kuncinya kesuksesan budi daya adalah efisiensi. Dengan pencapaian performa produksi yang bagus diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani/peternak, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional, dan mendorong peningkatan penggunaan teknologi dalam proses produksi. 

Permentan 21 tahun 2023

Dalam mendorong penggunaan teknologi dalam proses produksi di sektor pertanian khususnya peternakan, pemerintah melalui kementerian pertanian mengeluarkan Permentan nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Taksi Alsintan). 

Apakah sebenarnya Taksi Alsintan itu? Taksi alat dan mesin pertanian adalah kegiatan model tata Kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelolaan alsintan. Artinya pemerintah dalam hal ini membantu memberikan kemudahan melalui upaya sentuhan teknologi untuk mencapai performa usaha dari 3 tahapan usaha yakni pra panen, panen, dan pascapanen. Untuk bidang peternakan meliputi perkandangan, usaha penetasan dan pengolahan pakan.

Pada lampiran Permentan tersebut khususnya untuk usaha perunggasan yang masuk alat dan mesin pra panen dan panen meliputi  paket kandang close house dan paket mesin penetasan. Kemudian untuk pascapanen meliputi chiller, mesin freezer, cold storage, mesin packaging, serta paket SARPRAS RPHU. Dari ketiga paket tersebut, tentu saat ini paket pascapanen sangat ditunggu-tunggu peternak, dimana kita semua tahu bahwa peternak sangat terbatas untuk di hilirnya, mampunya masih sebatas produksi. Dengan keluarnya permentan tersebut akan sangat membantu problem peternak pada saat harga livebird (LB) jatuh di bawah HPP.   

Optimisme peternak

Pada awal Mei di sebuah pertemuan di Bogor dengan beberapa peternak, ada hal yang sangat menarik ketika penulis menyampaikan sebuah pandangan bahwa bila kondisi usaha perunggasan akan terus seperti saat ini maka tidak menutup kemungkinan keberadaan peternak “mandiri” akan semakin cepat “mati” dan menghilang. Kenapa hal ini penulis sampaikan, karena sudah hampir 5 tahun terakhir bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pelaku usaha ketika terjadi gejolak harga adalah dengan melakukan pendekatan pengendalian import GPS, afkir dini pada indukan PS serta penarikan telur tetas dari mesin setter umur 19 hari di hatchery. Penulis menyampaikan kalau DOC yang dihasilkan pabrikan dalam kelompok breeding menengah terus ditekan harganya dengan selisih lebih dari 25% dari harga normal breeding farm “besar” atau integrator, maka mereka juga akan mati dan akhirnya yang tampil sebagai pemenang adalah perusahaan integrator yang bidang usahanya dari hulu hingga hilir.

Bisa dibayangkan harga DOC pada pertengahan April sampai akhir April berada di bawah HPP dimana harga tersebut pada kisaran Rp1.500,00 – 3.500,00/ekor.  Tak lama kondisi ini, keluar surat dengan nomor 18-18001/TU.020/F2.5/04/20023 untuk perihal Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Produksi DOC FS Ayam Ras Pedaging, yang mana inti dari surat tersebut adalah pelaksanaan pengendalian produksi DOC FS melalui cutting HE fertil umur 19 hari.

Tidak tanggung-tanggung dalam pelaksanaan pengaturan tersebut akan dilakukan pengafkiran dini PS sebanyak 3.900.000 ekor betina umur 50-53 minggu dilakukan pada tanggal 19 April – 3 Juni 2023 atau selama 7 minggu dan akan berdampak mengurangi DOC FS sebanyak  93.241.298 ekor. Disisi lain pelaksanaan cutting HE fertile  umur 19 hari akan dilakukan sebanyak 48.101.877 butir atau setara  HE fertile sebanyak 41.992.939 ekor  di mulai tanggal 28 April – 3 Juni 2023 (6 minggu). 

Apakah semua ini berdampak pada kenaikan harga LB dan DOC? Jawabannya tentu untuk sementara iya. Faktanya DOC sejak minggu ke 2 bulan Mei merangkak dari harga variasi dari 4.500 menuju 7.500 di minggu ke-3 bulan Mei dan hal ini banyak yang memprediksi menurut beberapa peternak akan bertahan atau dipertahankan hingga semester pertama tahun 2023 atau bulan Juni 2023.

Meski diakui oleh beberapa peternak bahwa breeding farm besar yang juga menjual pakan kepada pelanggannya masih menjual harga DOC di kisaran Rp6.500,00 – 7000,00/ekor, dan juga banyak yang mengatakan produksi hatchery 3 minggu terakhir akibat cuaca yang ekstrem “banyak” menyebabkan telur tidak menetas dan kisaran angkanya bisa sampai 30%. Tentu hal ini akan berdampak terhadap kualitas DOC yang beredar di peternak,

Sampai tulisan ini dibuat, ditingkat peternak sepertinya belum ada gejolak atas kenaikan harga DOC, karena kenaikan harga tersebut masih dianggap “wajar” karena harga LB juga masih berada di atas HPP. Sering yang terlontar dari beberapa peternak “Harga DOC berapapun tidak masalah yang penting harga ayam hidup di atas HPP sehingga semua untung”. Pemakluman ini tentu akan sangat berdampak kepada naiknya harga karkas ukuran 0.9 – 1.1 kg yang merupakan berat dengan segmentasi pasar yang cukup banyak dan harga eceran di pasar tradisional dimana yang biasanya pedagang eceran menjual pada kisaran Rp33.000,00 sd Rp35.000,00 saat ini menjual karkas/kg di beberapa pasar kawasan bogor menjual di harga Rp38.000,00 – Rp42.000,00/kg. 

Beberapa pedagang di pasar modern Sentul mengatakan bahwa pasokan mereka dari supplier berkurang karena harga ditingkat peternak naik dan produksi berkurang akibat DOC yang masuk 1 bulan yang lalu sangat sedikit karena beberapa peternak tidak chick in atau tidak memesan secara khusus DOC menjelang lebaran idul fitri.

Teknik marketing mengambil moment harga LB yang chick in lebaran, karena sedikit memanfaatkan momen sekaligus menaikkan harga DOC. Menurut penulis ini lah hebatnya strategi pengusaha besar. Faktor lain masih menurut mereka, harga pakan yang sampai ke peternak mengalami kenaikan. Sebagai informasi tambahan, bahan pakan khususnya jagung juga mengalami kenaikan. Dimana menurut beberapa sumber, harga jagung di bulan Maret 2023 pada kisaran Rp5.900,00/kg naik menjadi RP6.300,00/kg per 23 Mei 2023.

Dinamika di tingkat peternak 

Dua peristiwa di bulan Mei hendaknya menjadi perhatian khusus untuk peternak, dimana pemerintah dengan berbagai kebijakan berusaha membuat dan mengeluarkan program agar harga LB tidak di bawah HPP. Namun di sisi lain peternak yang mengalami masalah keuangan akan semakin sulit membayar beban utang dari usaha budi daya yang dialami beberapa tahun lalu.

Akan sangat berbahaya juga bila harga LB terlalu tinggi, mengingat jumlah DOC yang beredar juga akan tertampung semua dengan harga tinggi, maka efeknya HPP akan tinggi. Apalagi diperparah dengan adanya isu bahwa internal farm banyak “dipaksa” menampung DOC yang tidak terjual untuk upaya menaikkan harga DOC, sehingga terdapat beberapa peternak yang ragu apakah harga LB di bulan Juni akan masih bisa bagus seperti sekarang ini. Tetapi penulis mengajak agar kita semua jangan lupa bahwa di bulan Juni momen liburan sekolah biasanya meningkatkan  permintaan karkas khususnya di kota-kota pendidikan dan tempat wisata. 

Asumsi yang dibangun bila harga DOC di atas Rp6.500,00 + deplesi 3% saja akan menaikkan beban DOC. Apalagi kalau DOC di harga Rp7.000,00 sampai dengan Rp7.500,00, untuk harga pakan grade 1 sudah berada di atas Rp9.000,00/kg belum ditambah dengan ongkos angkut sampai kandang. Gejolak utang dan kredit macet di peternak tentu menjadi titik puncak beban terberat peternak dan menjadi alasan pabrikan untuk menaikkan harga pakan karena menambah beban pabrik pakan.

Mengutip sebuah obrolan peternak Bogor, saat ini pabrikan semakin canggih menyelesaikan persoalan peternak melalui pengacara-pengacara yang dibayar dengan harga tidak main-main. Fungsi negosiasi yang selama ini dilakukan marketing pakan seolah tidak ada manfaatnya. Jalur hukum adalah langkah yang sepertinya menjadi pilihan pabrikan untuk penyelesaian piutang macet. 

Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah hal ini memang sengaja dilakukan oleh peternak dengan menumpuk kekayaan dari usaha budi daya ayam atau memang karena adanya kesalahan kebijakan negara dalam upaya melindungi atau memberikan penghidupan kepada peternak UMKM. Atau mungkin saja karena iklim bisnis usaha ayam di Indonesia sudah sedemikian parahnya atau tidak sedang baik-baik saja, sehingga berbagai kebijakan berjilid-jilid melalui cutting masih belum cukup? Sudah benarkah pembatasan/pengaturan kuota import GPS sebagai instrumen dalam upaya pemulihan dan perbaikan usaha perunggasan Indonesia?

Penulis merasa belum ada kajian akademis manapun atau adanya policy brief dari lembaga independen maupun kalangan internal di Kementan yang bisa dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan tersebut.  Atau jangan-jangan penyebab utama selain daya beli masyarakat yang belum seragam antar wilayah juga karena harga bahan baku yang membentuk komponen HPP di Indonesia ini masih terlalu mahal khususnya pakan yang mana lebih dari 65% adalah bagian terbesar dari biaya produksi usaha ayam? 

Apabila memang hal ini penyebabnya tentu saja perlu dipikirkan secara mendalam mencari substitusi bahan baku lokal atau meningkatkan produksi bahan baku lokal untuk bahan pakan di tingkat petani untuk mensupply pabrikan pakan, sehingga harga LB di tingkat konsumen menjadi terjangkau serta wajar. Atau ketika saat harga di atas HPP pemerintah mencari instrumen subsidi di tingkat konsumen seperti pada kasus minyak  goreng “langka”.  Kembali semua pilihan terpulang kepada para pelaku sendiri. Semangat terus peternak Indonesia. *Pemerhati Perunggasan dan Staf Ahli Poultry Indonesia

Artikel ini merupakan bagian dari majalah Poultry Indonesia edisi Juni 2023. Baca selengkapnya pada majalah Poultry Indonesia edisi Mei 2023. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: 021-62318153 atau sirkulasi@poultryindonesia.com