POULTRYINDONESIA – Yogyakarta, Beberapa bulan kebelakang, peternak ayam petelur harus menghadapi situasi kurang mengenakan kala terus terjadinya kenaikan harga pakan terutama jagung seiring dengan jatuhnya harga telur ditingkat peternak. Hal ini disampaikan oleh Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso dalam acara Rembuk Nasional yang terselenggara secara hybrid di auditorium Fakultas Peternakan, UGM, Rabu (24/3).

Baca juga : Mengurai Benang Kusut Layer, Kementerian dan Lembaga Terkait Perkuat Sinergi

Menyikapi hal tersebut, peternak telah melakukan koordinasi untuk menentukan strategi mengatas permasalahan yang sedang terjadi. Menurutnya biang dari permasalahan yang ada adalah tidak adanya data yang benar-benar dapat dijadikan acuan.

“Pendataan bagi semua pelaku usaha peternakan dan populasinya baik di hulu maupun di hilir, serta bantuan proses perizinan harus dilakukan. Selain itu, pemerintah lewat kementerian yang terkait memberi prioritas dan mengkoordinasikan koperasi-koperasi peternak layer untuk bekerjasama dengan Gapoktan, untuk menjamin ketersediaan jagung,” tegasnya.

Yudi melanjutkan, karena telur masuk ke dalam Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (BAPOKTING), Peternakan rakyat ayam petelur sudah selayaknya mendapat jaminan dan perlindungan dari pemerintah baik dari sisi budidaya maupun penjualan (pemasaran). Selain itu dirinya juga menyinggung terkait Surat Edaran Cutting HE bukan solusi permanen untuk mengendalikan Over Supply, tetapi harus segera melaksanakan afkir dini PS Layer maupun broiler. Jika dipandang perlu dan urgent, afkir dini GP sebaiknya dilakukan.

“Awal bulan puasa diharapkan tidak ada telur HE yang keluar karena sangat mengancam peternak. Kami melarang keras beredarnya telur breeding di pasaran, keluarnya telur breeding melalui skema apapun selalu membawa dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap telur layer karena merusak kesetabilan harga” tegasnya.

Disisi lain, dirinya juga berharap agar dilakukannya pptimasi kembali fungsi seluruh jajaran lembaga Kementerian Pertanian dari pusat sampai ke daerah, yang selama ini terputus akibat adanya otonomi daerah, terutama menyangkut kebijakan dan perizinan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila (Kepentingan bersama di atas kepentingan individu/ golongan/ kelompok tertentu).

“Mohon diselaraskan khususnya terkait perizinan. Di suatu daerah izin sudah penuh, tapi tetap diberikan, disisi lain di pusat tidak mengetahui. Kemudian juga perlu adanya optimasi badan pemerintah pengendalian harga agar sesuai dengan Permendag no 7 Tahun 2020 sampai ke level daerah” kelakarnya.

Lebih lanjut, dirinya mengusulkan bahkan mendesak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang perlindungan budidaya ayam petelur oleh peternak rakyat dan UMKM agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan kokoh. Terkait hilirisasi, Yudi memohon kepada pemerintah untuk memfasilitasi kehadiran industri pengolahan telur, baik tepung telur maupun liquid egg (industri telur cair).

“ Pengelolaan telur diharapkan dapat dikembangkan lewat badan pengelolaan dana perunggasan, seperti yang ada pada industri sawit. Terakhir kami bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Badan Pangan Nasional yang salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas ketersediaan telur sebagai bahan pokok penting. Kami siap bersinergi dan mendukung kelancaran tugas Bada Pangan Nasional,” pungkas Yudi.

Sementara itu, Suwardi,Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal, menyampaikan bahwa Peternak kecil dan mikro, beternak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri dan tidak mengharapkan keuntungan yang besar. Untuk itu dirinya mengharapkan adanya perlindungan dari pemerintah.

Baca juga : Merespon Fluktuasi Harga, Peternak Layer Adakan Rembuk di UGM

“Disisni peternak rakyat berharap adanya produk hukum yang dapat diterbitkan pemerintah, khususnya Keppres tentang hak budidaya peternak layer dan broiler diberikan kepada rakyat. Dan bagaimanapun juga peternak selalu siap menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan protein yang mudah dan terjangkau untuk masyarakat,” ucapnya degan semangat.

Pada kesempatan yang sama, Sukarman, Ketua Koperasi Putera Blitar menyinggung terkait harga acuan yang sering kali tidak berjalan. Dirinya berharap agar harga acuan segera direvisi karena harga pakan sudah naik signifikan.

“Setelah revisi harus dikawal untuk memastikan implementasinya. Selain itu pemerintahjuga diharapkan menghitung harga pakan yang sebenarnya. Kenaikan harga pakan dari pablik seharusnya dikonsultasikan dengan pemerintah,” harapnya.