POULTRYINDONESIA, Surakarta – Kenaikan harga pakan dikeluhkan oleh para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN). Pasalnya kondisi ini membuat para peternak serba salah. Dimana kenaikan harga pakan, membuat biaya produksi peternak meningkat, sehingga harga telur pun mau tidak mau ikut naik. Namun di sisi lain, kenaikan harga telur selalu mendapat sorotan dan keluhan dari berbagai pihak.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Presidium PPN, Yudianto Yosgiarso, dalam acara Sosialisasi Penyakit Hewan dan Pakan Unggas Untuk Produktivitas yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah di Surakarta, Rabu (14/6). Dalam hal ini Yudi berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan regulasi pakan dan melakukan evaluasi atas harga jagung yang terus naik. Fenomena tingginya harga pakan saat ini juga dapat berpengaruh terhadap harga telur di pasaran.

“Perlu adanya regulasi mengenai pakan. Artinya mengenai telur ini semuanya harus ditata dan diperbaiki dari sisi keadilan. Mungkin ada baiknya pemerintah juga bisa mengevaluasi termasuk harga jagung,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyoroti perihal tidak adanya harga patokan yang pasti untuk harga pakan terutama jagung. Sedangkan untuk hasil panen seperti daging dan telur memiliki harga acuan dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh peternak, sehingga peternak dalam kondisi sulit karena susah untuk menaikan harga panen saat harga pakan terus merangkak naik.

“Begitu harga telur naik, kami pasti diuber-uber. Seolah-olah peternak tidak mempunyai hak untuk naik. Padahal, peternak ini juga butuh hidup, butuh untuk kelangsungan usahanya dan memang kenyataannya kita tidak membuat-buat. Dan harga jagung yang terus melambung tinggi ini juga membuat peternak terpaksa menunda pengisian kandang atau bahkan mengurangi populasinya demi bisa mempertahankan usahanya,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah hingga saat ini belum bisa menggunakan data dari impor GPS dan kemampuan GPS untuk menghasilkan DOC. Karena Yudi melihat bahwa seharusnya dari situ pemerintah bisa tahu kebutuhan jagung yang dibutuhkan peternak, sehingga pemerintah bisa segera melakukan antisipasi melalui penugasan melalui BUMN seperti bulog. Dan apabila memang telanjur defisit, maka pemerintah bisa melakukan impor terbatas.

“Kalau memang kedepannya sudah tahu jagung kurang, kan harusnya sudah ada antisipasi yang dilaksanakan. Seperti melalui impor terbatas. Terlepas dari itu, kembali lagi kami berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan regulasi serta pengawasan terkait supply demand jagung, agar kebutuhan jagung peternak dapat tercukupi serta diperoleh dengan harga yang wajar dan sesuai,” harapnya.

Atas keluhan tersebut, di dalam diskusi Kepala Kantor Wilayah VII Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yogyakarta, Hendry Setiawan  menyampaikan bahwa tingginya harga jagung ditriggered oleh kurangnya data real time dan transparansi harga jagung. Hal ini membuat tidak ditemukannya titik keseimbangan harga jagung. Namun, dirinya melanjutkan jika informasi real time perihal harga tidak membantu menahan laju peningkatan harga jagung, maka ada masalah terkait ketersediaan pasokan jagung saat ini.

Baca Juga: Tenaga Pelayan Teknis Perunggasan Berperan Vital dalam Pengendalian AMR

“Saat ini yang saya lihat, pemerintah kesulitan mengatur regulasi terkait harga jagung karena kekurangan basis data jagung. Sedangkan jagung dan kedelai masih kalah seksi dengan isu telur, daging, dan isu ayam karena kedelai dan jagung tidak masuk sebagai konsumsi konsumen, melainkan masuk ke industri,” tuturnya.

Sementara itu Andiningtyas Mula Pertiwi selaku Kepala Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa sampai saat ini Disnakkeswan Jateng masih kesulitan mendapatkan data terkait kandang ayam petelur di Jawa Tengah, mulai dari letak, pemilik, kapasitas populasi sampai kemampuan produksi. Data ini nantinya diperlukan untuk mengkalkulasikan supply di Jawa Tengah dan kebutuhan jagungnya. Kemudian dirinya menambahkan bahwa Badan Pangan Nasional melakukan perpanjangan pengajuan subsidi jagung selama satu bulan ke depan.