POULTRYINDONESIA, Jakarta – Ketersediaan telur ayam ras nasional menjelang Hari Besar Keagamaan Nasinal (HBKN) puasa dan lebaran 2026 dipastikan aman dengan produksi harian mencapai 18.100 ton. Namun demikian lonjakan pasokan ini dinilai menekan harga di tingkat peternak. Hal itu dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pangan yang dipimpin oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersama perwakilan Satgas Pangan Polri dan berbagai asosiasi serta pelaku usaha di Jakarta pada Kamis, (22/1).

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi menyampaikan bahwa produksi telur yang terus meningkat membuat pasokan lebih besar dari kebutuhan pasar, sehingga harga telur per (22/1) di tingkat peternak di Blitar tertekan menjadi Rp23.000 per kilogram, lebih rendah dari Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah diputuskan sebesar Rp25.000–Rp26.500 per kilogram.

“Saya harap situasi menjelang puasa dan lebaran tahun ini sama seperti HBKN sebelumnya, saat Natal dan Tahun Baru kemarin harga relatif lebih stabil. Sedangkan sekarang, sampai dengan hari ini, harga telur masih berada di bawah HAP yang ditetapkan,” ujar Suwardi.

Masalah lain yang memicu tekanan biaya adalah harga dan ketersediaan DOC. Meskipun pemerintah melalui Kementan telah memutuskan harga acuan Rp11.500 per ekor, Suwardi mengungkapkan harga di lapangan masih berkisar antara Rp14.000–Rp15.500 per ekor. “Seharusnya harga DOC mengikuti instruksi pemerintah, tapi kenyataannya berbeda di lapangan, terlebih antrian yang panjang membuat peternak kecil kesulitan saat mau chick in,” jelasnya.

Kenaikan harga pakan, terutama bungkil kedelai (SBM), juga ia keluhkan. Sebelum Desember 2025, harga SBM berada di kisaran Rp7.000–7.100 per kilogram, namun setelah pengelolaan sebagian bahan baku dialihkan ke PT Berdikari, harganya naik menjadi Rp7.800 per kilogram.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi peternak rakyat. Karena menurutnya, membiarkan peternak kecil mati itu sama saja dengan membunuh negara.

“Saya minta penertiban di hulu pasok DOC, termasuk memeriksa agen dan distributor yang diduga mengambil margin berlebihan. Tolong Kasatgas Pangan Polri dan Dirjen terkait untuk melakukan pemeriksaan secara intensif di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya Blitar yang disebut menjadi salah satu titik permasalahan harga DOC”.

Sebagai solusi struktural, Amran sampaikan bahwa pemerintah akan menghadirkan pabrik pakan dan fasilitas produksi DOC yang dimiliki negara untuk mengendalikan harga. Menurutnya, rencana pembangunan pabrik pakan oleh negara melalui BUMN dengan batasan margin keuntungan maksimal 5–10%, sehingga biaya produksi peternak lebih terkendali.