POULTRYINDONESIA, Jakarta – Sektor pertanian memainkan peran yang sangat krusial. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pembangunan wilayah pedesaan yang berfokus pada penguatan sektor pertanian membutuhkan evaluasi dan monitoring untuk memantau pencapaian pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan secara lengkap, cepat, akurat, dan hemat. Dalam rangka mewujudkan Data Pertanian Berkelanjutan, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Webinar dengan tema “Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Menuju Data Pertanian Berkelanjutan” secara virtual melalui Zoom, Rabu (6/10).

Baca juga : Big Data untuk Unggas Merdeka

Berdasarkan pemaparan M. Habibullah, S.Si, M.Si selaku Deputi Bidang Statistik Produksi dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa setidaknya ada 7 agenda untuk mewujudkan pembangunan di bidang pertanian, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing; karakter bangsa; ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan kualitas; pengembangan wilayah untuk pemerataan; infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; stabilitas POLHUKHANKAM & transformasi pelayanan publik; serta lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

”Agricultural Integrated Survey (AGRISA/SITASI) untuk SDGs Indonesia merupakan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data-data pertanian serta mampu memenuhi kebutuhan data strategis pertanian. Survei ini juga mampu memenuhi Minimum Set Core Data (MSCD) dan mampu menyediakan data dasar untuk mengukur secara langsung indikator utama SDGs pertanian Indonesia,” jelas Habibullah.

Lebih lanjut lagi, Habibullah mengatakan bahwa pendataan dilakukan setiap tahunnya untuk data inti serta secara periodik untuk data tematik yang dirancang untuk mempercepat perbaikan kualitas data pertanian pada dimensi teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pemaparan selanjutnya dalam acara yang sama yaitu dari Ir. Jarot Indarto, Ph.D. selaku Analis Kebijakan Bappenas yang mengatakan bahwa populasi rakyat Indonesia akan terus bertambah hingga 2060, sehingga ketahanan pangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

”Dalam SGDs Index Indonesia, dapat dilihat hambatan dan tantangan besar yang masih ada adalah stunting. Dari segi gender, tantangannya adalah kurangnya kontribusi perempuan di legislatif kita,” ungkap Jarot.

Sementara itu, menurut Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana, SE, MA mengatakan bahwa jika dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan mayoritas petani di Indonesia adalah tingkat SD ke bawah. Hal ini, menurut Eka, menjadi prioritas dalam meningkatkan SDM pertanian.

Masih dalam acara yang sama, Nina Sardjunani selaku Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs dalam paparannya menyampaikan bahwa konsumsi pangan di Indonesia masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Sedangkan buah, sayur, kacang-kacangan, susu, dan daging masih rendah dibandingkan dengan konsumsi Asia dan Dunia. Keberagaman konsumsi pangan perlu didorong untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan kualitas SDM.

”Dalam periode 2015-2019, prevalensi ketidakcukupan pangan membaik, dari 10,73% menjadi 7,63%. Tren positif ini terdisrupsi dengan munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Angka PoU tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8,34%. Sesuai mandat Perpres Nomor 59 Tahun 2017, pemerintah menyusun rencana aksi TPB/SDGs sesuai dengan periode pemerintahan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan,” tutur Nina.

Lebih lanjut dalam acara tersebut, Dyah Anugrah Kuswardani, MA selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Barat yang turut hadir sebagai panelis pada webinar ini menjelaskan lebih lanjut mengenai SITASI.

”SITASI2021 menyediakan data pokok pertanian (Minimum Set Core Data (MSCD)), dan sebagai data dasar untuk memantau indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang berbasis data unit usaha pertanian,” jelas Dyah.

Salah satu pengalaman Jawa Barat dalam uji coba survei pertanian terintegrasi 2020 adalah dengan pemutakhiran rumah tangga dalam blok sensus yang dilakukan untuk mendapatkan populasi rumah tangga eligible sebagai kerangka sampel rumah tangga.

”Sampai dengan akhir September status Covid-19 wilayah-wilayah di Jawa Barat menghambat mobilitas. Namun, upaya pengawasan harus tetap dilakukan demi hasil yang optimum. Integrasi survei bukanlah hal yang mudah. Perencanaan yang matang, mitigasi yang kuat, tim yang solid adalah modal paling penting. Data hasil SITASI diperlukan sebagai dasar mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” pungkas Nina.