POULTRYINDONESIA, Jakarta – Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) melakukan aksi damai di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, (27/11), berselang 2 bulan yang lalu ketika peternak rakyat melakukan aksi damai di Kantor Kementerian Pertanian. Aksi yang diikuti oleh peternak dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan Bali dilakukan akibat carut marutnya penanganan masalah perunggasan saat ini dan tidak adanya keberpihakan bagi peternak rakyat.

Orasi diawaili oleh Mukhlis, perwakilan dari Pinsar yang menyayangkan nasib peternak rakyat yang sudah lama ini terombang ambing oleh masalah kondisi peternakan ayam yang tak kunjung selesai. “8 bulan kita merugi, entah bulan November ini kita seperti apa,” ucap Mukhlis.

Parjuni selaku orator dan perwakilan Pinsar mengklaim harga live bird di Indonesia di tahun 2019 merupakan harga yang terburuk. “Harga yang sudah tidak manusiawi bagi peternak rakyat dan sudah mencapai 2 triliun,” ucapnya. Ia berharap pemerintah beserta pengawas dapat lebih tegas mengawasi jalannya perdagangan ayam hidup agar tidak terjadi permainan.

Ruri, perwakilan peternak rakyat yang berasal dari Kalimantan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan harus memberikan harga referensi untuk setiap daerah, karena setiap daerah memiliki HPP yang berbeda-beda. “Saya berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung kami (peternak rakyat),” tukasnya

Senada dengan Ruri, Kholid, selaku perwakilan peternak rakyat yang berasal dari Malang, Jawa Timur menyatakan bahwa perlu adanya harga acuan yang pasti untuk peternak rakyat karena sejatinya ekonomi bangsa yang kuat ada di tangan rakyat.

Perwakilan peternak dari berbagai daerah tersebut diterima oleh Drs. Syailendra, MM. Sekertaris Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan mediasi. Saat ditemui pasca-mediasi, Parjuni mengatakan bahwa peternak menuntut adanya upaya cepat terhadap perbaikan harga sapronak karena harga sapronak khusunya DOC meningkat sampai 50% dan segmentasi pasar antara peternak rakyat dan perusahaan besar. Orasi dilanjutkan ke gedung DPR RI komisi 4 dan komisi 6 dengan tuntutan yang sama.