POULTRYINDONESIA, Jakarta – Kebijakan pemerintah yang mengalihkan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari swasta ke BUMN mulai tahun 2026 menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha perunggasan nasional. Mulai tahun depan, impor SBM akan ditangani oleh BUMN, yaitu PT Berdikari, dengan target sekitar ±5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan dan peternak mandiri. Jumlah ini akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan di lapangan.

View this post on Instagram

Berdasarkan informasi yang diperoleh Poultry Indonesia menyebutkan bahwa ke depan pelaku usaha yang membutuhkan SBM harus berkoordinasi langsung dengan PT Berdikari untuk mendapatkan pasokan. Dan untuk menghindari gejolak selama masa peralihan, pemerintah masih memberikan ruang transisi. Dimana pelaku usaha masih diberikan ruang untuk melakukan impor SBM secara langsung hingga 31 Maret 2026. Adapun volume impor dalam masa ini mengacu pada rencana pemasukan yang telah disampaikan atau dikoordinasikan dengan PT Berdikari sampai 8 Januari 2026.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang masih memiliki kebutuhan tambahan dan belum tercantum dalam rencana tersebut, pemerintah membuka kesempatan pengajuan penambahan volume. Pengajuan ini harus disampaikan kepada Direktorat Pakan paling lambat 14 Januari 2026.

Ketua Harian Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Setya Winarno, menyampaikan kekhawatiran peternak bahwa kebijakan pengalihan impor SBM berpotensi memicu ekonomi biaya tinggi. Selama ini, pabrik pakan swasta dapat melakukan impor secara langsung. Namun, ketika kebijakan tersebut diubah menjadi satu pintu melalui PT Berdikari, yang juga merupakan badan usaha dengan orientasi keuntungan, maka harga SBM dikhawatirkan akan meningkat. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga pakan di tingkat peternak, sementara saat ini harga pakan unggas di Indonesia saja sudah tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

“Hampir seluruh peternak anggota GOPAN, baik broiler maupun layer, saat ini sangat bergantung pada pakan pabrikan. Kalaupun pemerintah mengimbau atau melarang feedmill untuk tidak menaikkan harga, pertanyaannya adalah berapa lama kebijakan itu bisa bertahan. Yang paling kami khawatirkan adalah dampaknya terhadap kenaikan harga pakan, karena biaya pakan merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi perunggasan dan sangat berpengaruh terhadap HPP,” jelas Setya Winarno saat berdiskusi dengan Poultry Indonesia di Bogor, Kamis (8/1/2026).

Ia menambahkan, persoalan tersebut juga perlu dikaitkan dengan cita-cita pemerintah dalam menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. “Jika harga produk kami naik, bagaimana peran satgas pangan ke depan? Lalu bagaimana dampaknya terhadap inflasi? Hal-hal ini juga perlu menjadi perhatian dan catatan bersama ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, setelah menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah, perusahaan dan asosiasi di Jakarta, Jumat (9/1/2026), Yesi Yuni Astuti, peternak layer dari Blitar sekaligus Ketua Pusat Koperasi Gugus Ternak Jatim menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dengan harapan kebijakan tersebut disertai perlindungan yang jelas dan adil bagi peternak kecil. Pasalnya peternak kecil ini tidak bisa beli dengan kontrak besar, karena cash flow harian yang terbatas, sehingga negara harus hadir untuk melindungi kelompok ini. Untuk itu, menurutnya diperlukan alokasi kuota khusus bagi peternak kecil melalui asosiasi dan koperasi, untuk seluruh bahan baku pakan strategis, termasuk jagung, SBM, dan bahan baku pakan lainnya

“Kami juga mengapresiasi adanya rencana penerapan HET pada beberapa bahan baku pakan. Tapi kami memohon agar, harga acuan pemerintah berlaku hingga tingkat kandang peternak. Dimana selisih biaya distribusi dikendalikan agar tidak membebani peternak kecil. Disini kami tidak meminta subsidi tambahan. Kami hanya memohon agar pemerintah, dapat memberikan kepastian akses, harga yang adil, serta mutu yang terjamin bagi peternak kecil ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti bahwa mulai pertengahan bulan Desember lalu, peternak kecil anggotanya sudah kesusahan untuk mendapatkan SBM. Di lapangan barang (SBM) ada, tapi diedarkan secara terbatas, untuk pelanggan prioritas saja. Selain itu, harganya pun sudah melonjak naik dan ada pembatasan pembelian, misal beli 3 ton dikasih 1 ton.

Merespon fenomena tersebut, selain menentukan masa transisi selama 3 bulan, dalam materi rapat koordinasi tersebut, pemerintah meminta pelaku usaha (trader) untuk berkomitmen tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga soybean meal (tidak menahan barang). Jika terdapat bukti trader yang tidak berkomitmen, maka rekomendasi pemasukan tidak diterbitkan.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN), Ki Musbar Mesdi, menyampaikan apresiasinya atas diberlakukannya masa transisi tersebut. Berdasarkan aspirasi peternak layer kecil, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan skema SBM SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

“Kami berharap ada kuota SBM khusus untuk peternak kecil. Penyalurannya harus berbasis data yang jelas, mulai dari alamat, populasi ternak, hingga identitas peternak, agar tepat sasaran dan tidak menghamburkan APBN,” pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya mengenai Industri Perunggasan di Indonesia dengan bergabung bersama kami di WhatsApp Channel Satwa Media Group.