Oleh: Ir. H. Eddy Wahyudin, MBA*
Dalam perjalanan industri perunggasan Indonesia, setiap zaman dan dekadenya memiliki ciri khasnya masing-masing. Menengok jauh ke belakang, penulis mengingat bahwa pada akhir dekade 80-an, terjadi gejolak perunggasan yang cukup luar biasa di mana terjadi fluktuasi harga yang sedemikian rupa yang ditandai juga dengan peranan tengkulak yang dominan. Fenomena tersebut menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Pinsar sebagai bentuk respons keadaan perunggasan yang terjadi di masa itu. Di awal berdirinya, organisasi ini bernama Pinsar Unggas Nasional (Pusat Informasi Pemasaran Hasil Unggas Nasional) yang saat itu bertugas untuk menghimpun perkembangan harga di berbagai daerah sebagai informasi pasar bagi para peternak baik layer maupun broiler mendapatkan informasi harga dan mengantisipasi permainan harga dari tengkulak.
Dalam upaya memperjuangkan kepentingan peternak rakyat, muncul gagasan pembentukan badan usaha koperasi dalam Pinsar Indonesia yang diberi nama Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera.
Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan perunggasan yang bukan hanya padat karya, namun juga padat modal yang ditandai oleh improvisasi teknologi serta diizinkannya korporasi atau perusahaan untuk berbudi daya, membuat lonjakan besar pada produksi ayam di Indonesia. Dengan peningkatan ini, Indonesia telah mampu berswasembada, namun di sisi lain mulai muncul ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan ayam di masyarakat. Fenomena ini membuat persaingan usaha semakin ketat, pasar becek yang seharusnya menjadi tempat penjualan bagi peternak rakyat, tergusur oleh peternak besar yang terintegrasi sehingga banyak peternak rakyat bangkrut dan mulai berkurang jumlahnya yang saat ini diperkirakan hanya tersisa 10-20 persen saja.
Penulis melihat, bahwa saat ini tantangan yang sedang dihadapi oleh peternak rakyat adalah perubahan teknologi dan fasilitas penampungan ayam. Pada era teknologi seperti saat ini, mau tidak mau peternak rakyat harus segera berubah dan menyesuaikan diri dengan situasi. Ketatnya persaingan usaha membuat efisiensi produksi menjadi hal yang mutlak dalam proses budi daya. Selain itu, gudang penampungan yang didukung oleh fasilitas RPHU menjadi tantangan tersendiri. Apabila perunggasan masih didominasi oleh pasar becek, maka kestabilan supply-demand masih akan sulit tercapai. Apalagi ditambah dengan keberagaman data produksi dan ketidakseragaman pemahaman para pelaku usaha.
Lebih lanjut dalam upaya memperjuangkan kepentingan peternak rakyat, muncul gagasan pembentukan badan usaha koperasi dalam organisasi yang diberi nama Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera. Dengan koperasi diharapkan peternak rakyat dapat melakukan usaha bersama agar dapat terus bertahan di tengah ketatnya persaingan usaha perunggasan. Koperasi ini ke depannya akan bergerak mulai hulu hingga hilir, dari bibit ayam, pakan ternak hingga pemasaran.
Kemudian dalam perkembangannya, anggota koperasi juga sepakat akan memulai bergerak di ranah pembibitan dengan mencoba meminta kuota impor GPS. Namun dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan, agar koperasi tidak bergelut dalam permasalahan broiler yang masih diusahakan jalan keluarnya, maka koperasi saat ini akan masuk dalam pembibitan layer. Langkah koordinasi dengan berbagai koperasi perunggasan terkhusus koperasi layer di Indonesia telah dilakukan seperti Koperasi Putera Blitar, Koperasi Unggas Sejahtera Kendal, Koperasi Peternak Ayam Petelur Ciamis dan Koperasi PPN Lampung. Mereka menyambut baik rencana pengadaan GPS yang akan dilakukan oleh Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera.
Dengan adanya usaha pembibitan yang dilakukan oleh koperasi, para peternak layer berharap akan mendapatkan kuota DOC yang saat ini ketersediaannya masih sering sulit didapatkan dan masih banyak terjadi bundling dengan pakan. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi para peternak layer, sehingga ketergantungan dengan korporasi/perusahaan pembibit dapat dikurangi. Untuk rencana pemasukan GPS, Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera telah beraudiensi dan memaparkannya kepada Dirjen PKH dan telah disetujui pada bulan Februari 2021 yang lalu. Selain itu, ke depannya koperasi juga mengarahkan peternak broiler untuk melakukan usaha dengan sistem closed house.
Terakhir, sebagai Ketua Harian Pinsar Indonesia penulis berharap kepada pemerintah agar dalam mengambil setiap kebijakan selalu bertumpu kepada kepentingan rakyat luas. Dalam upaya penyediaan pangan, termasuk produk perunggasan harus tetap dalam jangkauan daya beli masyarakat tanpa mengurangi kondusifitas usaha, atau dalam artian sama-sama menguntungkan. Kemudian untuk seluruh teman asosiasi lain harus tetap bangun koordinasi dan saling menguatkan karena antarsatu dan lainnya akan saling berkaitan. *Wakil Ketua Umum/Ketua Harian Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia
Artikel ini adalah kutipan dari artikel lengkap yang telah dimuat di Majalah Poultry Indonesia Edisi Mei 2021 dengan judul “Memperjuangkan Nasib Peternak Rakyat dengan Membentuk Koperasi”. Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: sirkulasi@poultryindonesia.com atau hubungi 021-62318153
Menyukai ini:
Suka Memuat...
