POULTRYINDONESIA, Lampung — Dalam rangka peresmian kick-off Bulan Inklusi Keuangan 2022 Provinsi Lampung, Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PW ISPI) Lampung menggelar acara diskusi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tema “Mengenal Financial Technology (Fintech) untuk Mendorong Kemajuan Usaha Masyarakat Petani dan Peternak di Era Digital”. Acara ini diselenggarakan di Gedung Aula Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), Lampung, Senin (3/10).

Dalam sambutannya, Aris Susanto, S.Pt., selaku Ketua PW ISPI Lampung, mengatakan bahwa fintech yang terdaftar di OJK cukup banyak dan dirinya merasa khawatir jika hal ini belum diketahui oleh masyarakat luas.

“Oleh karena itu, kami, PW ISPI berinisiasi dengan OJK untuk memperkenalkan bahwa ada fintech yang mampu menjadi support pengembangan usaha peternakan maupun pertanian di Indonesia. Semoga diskusi ini menjadi pengalaman dan modal baru alternatif baru dalam proses pemecahan masalah di peternakan,” terangnya.

Aris berharap diskusi yang berjalan dapat berkembang dan informasinya sampai ke peternak bahwa selain perbankan, ada fintech yang hadir sebagai solusi keuangan dalam pengembangan usaha peternakan.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Ir. Irwan Sukri Banuwa M.Si., mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan kali ini akan memberikan support terhadap institusi, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, maupun Universitas Lampung secara umum. Dalam situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, dengan adanya acara diskusi ini, dirinya berharap dapat mempercepat peningkatan pendapatan petani dan peternak di Provinsi Lampung, sehingga Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Sementara itu, Ir. Lili Mawarti, M.Si., selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, mengatakan bahwa saat ini zamannya serba digital dan dengan diskusi bersama OJK hari ini, dirinya berharap acara ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan, membuka wawasan, dan memberikan rangsangan positif bagi mahasiswa agar tergerak untuk mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi Lampung.

Turut hadir dalam acara ini, Tri Melasari, S.Pt., M.Si., selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI. Melasari mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman masyarakat, fintech memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kredit konvensional, seperti kemudahan dalam melayani konsumen, penyebaran informasi yang cepat, dan biaya yang murah. Namun, kelebihan ini tentu diikuti dengan beberapa kekurangan, seperti rawan dengan penipuan dan keharusan pengguna untuk akrab dengan internet.

“Oleh karena itu, peran pengawasan OJK sangat penting, sehingga diharapafintech sebagai kegiatan usaha sektor keuangan dapat teratur, adil, transparan, akuntabel, tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta bermanfaat bagi konsumen dan investor,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bambang Hermanto, S.P, M.M., selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, mengatakan bahwa penyaluran kredit sektor pertanian dan peternakan pada Provinsi Lampung menunjukan tren positif pada setiap tahunnya, dimana pada posisi Juli 2022, penyaluran kredit pada sektor pertanian dan peternakan sebesar Rp11.556 miliar atau tumbuh sebesar 13,88% secara y-o-y dan 7,33% dibandingkan posisi Desember 2021.

Baca Juga: Magister Sains Veteriner FKH UGM adakan Pengabdian Masyarakat di Kota Salatiga

Hal ini sejalan dengan pertanyaan Sekjen Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa sektor pertanian, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, masih bertumpu pada level kecil dan menengah. Untuk itu, adanya penguatan dan pemberdayaan dalam aspek pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan bagi petani dan/atau peternak maupun usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pertanian dapat berpotensi menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia.

Dalam pemaparannya Ade Sumaryadi, selaku Co-Founder & Director Lahan Sikam, memperkenalkan Lahan Sikam sebagai perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi satu-satunya di Pulau Sumatra yang berizin OJK. Dirinya menekankan beberapa kemudahan yang akan didapat jika menggunakan jasa Lahan Sikam.

“Proses pengajuannya hanya butuh 3 hari. Pengguna hanya perlu mengakses website Lahan Sikam, melakukan verifikasi data, dan melakukan akad elektronik. Sehingga tidak memerlukan kertas berkas. Semua sudah bisa online, jadi tinggal menunggu penerimaan dana,” terangnya.

Masih dalam acara yang sama Ir. Jenny Soelistiani, IPU. M.M., selaku Ketua PPN Lampung, mengatakan bahwa Lampung bisa menjadi ladang bagi para fintech karena adanya peternak penggerak. “Peternak penggerak ini akan menjadi mitra dari beberapa fintech karena ada di seluruh daeran. Peternak ini tidak hanya memelihara ayam saja, tetapi juga menggerakan orang-orang di sekitarnya. Di Lampung ini, tersebar cluster peternak petelur dan itu akan menjadi lahan dari fintech ini,” jelasnya.

Turut hadir Dr. Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M., selaku anggota DPR RI Komisi XI. Dirinya mengatakan bahwa kebutuhan digitalisasi petani dan peternak sangat penting karena kontribusi kedua sektor tersebut sangat besar bagi perekonomian. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatan pendapatan masyarakat. Nilai tukar petani dan peternak yang kita ketahui bersama belum naik signifikan sehingga kesejahteraannya melambat. Oleh karena itu, perluasan akses mudah terhadap berbagai kebutuhan digitalisasi petani dan peternak termasuk didalamnya sektor keuangan maupun permodalan dinilai penting.

Menurutnya, fintech menjadi salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan untuk petani dan peternak yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif jika fintech digunakan dengan baik oleh petani dan peternak. DPR RI, khususnya Komisi XI, terus melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap berbagai aktivitas jasa keuangan. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja dan kunjungan kerja dengan berbagai pihak termasuk didalamnya OJK dan Bank Indonesia.

“Kami berharap fintech dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh petani dan peternak. Ini penting dalam rangka keberlanjutan usaha petani dan peternak sehingga bukan saja berimplikasi pada kesejahteraan petani dan peternak namun ketersediaan pangan untuk masyarakat Indonesia. Jelas bahwa fintech bukan saja soal akses keuangan, namun juga harus memberikan akses keadilan dan kesejahteraan, sehingga partisipasi aktif dari setiap stakeholder dalam rangka terlibat langsung dalam pengembangan fintech yang lebih relevan dan adil bagi petani dan peternak juga sangat penting,” pungkasnya.